Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ketentuan PMK 18/2021, Keterangan Ini Harus Ada dalam Faktur Pajak

A+
A-
35
A+
A-
35
Ketentuan PMK 18/2021, Keterangan Ini Harus Ada dalam Faktur Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Melalui PMK 18/2021, otoritas kembali menegaskan ketentuan pencantuman nomor induk kependudukan (NIK) dalam faktur pajak.

Ketentuan mengenai hal tersebut juga sudah termuat dalam PP 9/2021. Dalam PP tersebut, pemerintah menambahkan Pasal 19A pada PP 1/2012 yang memuat ketentuan pencantuman NIK bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Simak ‘Ketentuan Baru Soal Pencantuman NIK pada Faktur Pajak’.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 72 PMK 18/2021, dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang paling sedikit memuat 7 hal.

Baca Juga: Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP

Pertama, nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP atau JKP. Kedua, identitas pembeli BKP atau penerima JKP. Jika pembeli BKP atau penerima JKP adalah subjek pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, identitasnya adalah nama, alamat, dan NPWP atau NIK.

“Nomor induk kependudukan … mempunyai kedudukan yang sama dengan NPWP dalam rangka pembuatan faktur pajak dan pengkreditan pajak masukan,” bunyi penggalan Pasal 72 ayat (2) PMK 18/2021, dikutip pada Senin (8/3/2021).

Bagi wajib pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah, identitasnya adalah nama, alamat, dan NPWP. Bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi, identitasnya mencakup nama, alamat, dan nomor paspor. Bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PPh, identitasnya adalah nama dan alamat.

Baca Juga: DJP Cek Sistem Keamanan Aplikasi, E-Registration Tidak Bisa Diakses

Ketiga, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. Keempat, PPN yang dipungut. Kelima, PPnBM yang dipungut. Keenam, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak. Ketujuh, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Dalam Pasal 69 PMK tersebut ditegaskan PKP wajib membuat faktur pajak untuk penyerahan BKP (Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16 D UU PPN), penyerahan JKP (Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN), ekspor BKP berwujud (Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPN), ekspor BKP tidak berwujud (Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPN), dan/atau ekspor JKP (Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPN).

Faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP/JKP; saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP; saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/ atau ekspor JKP; atau saat lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN.

Baca Juga: Mencermati Aturan Pengkreditan Pajak PKP yang Belum Lakukan Penyerahan

Dikecualikan dari ketentuan tersebut, PKP dapat membuat 1 faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang sama selama 1 bulan kalender. Faktur pajak ini disebut faktu pajak gabungan.

“Faktur pajak gabungan … harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP,” bunyi penggalan Pasal 70 ayat (3) PMK 18/2021.

Faktur pajak yang dibuat PKP setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat, tidak diperlakukan sebagai faktur pajak. PKP itu dianggap tidak membuatfFaktur pajak dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alhasil, PPN yang tercantum dalam faktur pajak merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. (kaw)

Baca Juga: Penjelasan BKF Soal Realisasi Investasi Kuartal II/2021 Tumbuh 16%

Topik : PMK 18/2021, UU 11/2020, UU Cipta Kerja, UU PPN, NIK, NPWP, pajak masukan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dika Meiyani

Senin, 08 Maret 2021 | 11:30 WIB
Terimakasih infonya DDTC
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 24 Juni 2021 | 17:04 WIB
PELAYANAN PAJAK

Layanan Elektronik DJP yang Sempat Gangguan Sudah Bisa Dipakai Lagi

Kamis, 24 Juni 2021 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah, Sumbangan PPN Batu Bara terhadap Penerimaan Tembus Rp439 Miliar

Rabu, 23 Juni 2021 | 15:32 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA

Ada Sertifikatnya! Politeknik WBI Adakan Webinar Perpajakan

Rabu, 23 Juni 2021 | 12:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Surat Keputusan dan Ketetapan Pajak yang Dapat Berbentuk Elektronik

berita pilihan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:02 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Transformasi MAP sebagai Remedi Efektif Bagi Wajib Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:31 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Catat, Ini Ketentuan PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:30 WIB
PENANGANAN PANDEMI

Pemberian Insentif Perpajakan Bidang Kesehatan Rp4,31 Triliun

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:30 WIB
KABUPATEN CIREBON

Hanya Berlaku 2 Bulan, Ada Program Pemutihan Denda Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:00 WIB
BELGIA

Meski Ada Pajak Gula, Masyarakat Tidak Ubah Perilaku Konsumsi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 19:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Target Penerimaan Pajak, DJP Andalkan 3 Sektor Ekonomi Ini

Selasa, 03 Agustus 2021 | 18:30 WIB
FILIPINA

Cegah Kecurangan Pajak, Pemerintah Minta Fiskus Kerja Lebih Keras

Selasa, 03 Agustus 2021 | 18:12 WIB
KABUPATEN TANGERANG

Bulan Ini, Ada Pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan