Ketentuan Dinilai Restriktif, DBH Cukai Sukar Direalisasikan

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mengaku kesulitan merealisasikan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) akibat ketentuan penggunaan DBH CHT yang terlalu restriktif.

Kepala Subbagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Pemkab Kudus Tri Pudyastuti mengatakan realisasi belanja sisa DBH CHT setiap tahunnya masih sebesar 30% hingga 40% dari DBH CHT yang dialokasikan kepada Pemkab Kudus.

"Dana sisa tersebut harus dialokasikan lagi untuk kegiatan yang sama sehingga menyulitkan penyerapan anggaran untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas," ujar Tri dalam webinar Optimalisasi Penggunaan DBH CHT di Indonesia yang diselenggarakan oleh PKN STAN, Rabu (21/10/2020).

Merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2020, seluruh dana DBH CHT wajib untuk mendanai 5 program yakni peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai (BKC) ilegal.

Adapun 50% dari DBH CHT dan sisa DBH CHT tahun sebelumnya yang dialokasikan harus digunakan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional (JKN). "Itu 50% DBH CHT untuk JKN mempersulit pemerintah daerah," kata Tri.

Lebih lanjut, 5 kegiatan yang tertuang dalam PMK No. 7/2020 dan PMK sebelumnya juga bersifat multitafsir sehingga bisa menimbulkan akibat hukum.

Dalam evaluasi penggunaan DBH CHT, Tri mengaku Pemkab Kudus sering dianggap tidak mengalokasikan DBH CHT sesuai dengan ketentuan, sedangkan program dari DBH CHT itu sudah sesuai dengan ketentuan. "Kami dulu sering diperiksa Polda karena ini," katanya.

Restriksi pengalokasian DBH CHT membuat pemda tidak mampu menerapkan kebijakan yang sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah. Tri mencontohkan diwajibkannya 50% DBH CHT untuk mendukung JKN tidak diperlukan karena program kesehatan sudah dibiayai melalui pajak rokok.

Akibat restriksi pada pengalokasian DBH CHT, Tri mengaku sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) APBD Pemkab Kudus terus meningkat dari 2017 hingga 2019. SiLPA pada 2017 tercatat mencapai Rp10 miliar, sedangkan pada 2019 tercatat membengkak hingga Rp56 miliar. (Bsi)