Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Ketentuan Aktiva Tetap Termasuk Tanah yang Dapat Tax Allowance

A+
A-
9
A+
A-
9
Ketentuan Aktiva Tetap Termasuk Tanah yang Dapat Tax Allowance

SEPERTI yang dijelaskan pada artikel sebelumnya, salah satu bentuk fasilitas tax allowance yang diberikan pemerintah Indonesia ialah pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal.

Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% tersebut dapat diberikan terhadap 2 hal, yaitu aktiva tetap berwujud termasuk tanah dan aktiva tetap berwujud selain tanah. Dalam artikel ini akan diuraikan mengenai ketentuan aktiva tetap termasuk tanah yang dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30%.

Secara umum, ketentuan terkait dengan aktiva tetap termasuk tanah yang dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30% diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu (PP 78/2019) beserta aturan turunannya.

Baca Juga: PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi

Aturan turunan yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.010/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (PMK 96/2020).

Aktiva tetap berwujud termasuk tanah dapat didefinisikan sebagai aktiva tetap berwujud yang digunakan untuk kegiatan usaha utama dan/atau penunjang utama yang terkait langsung dengan kegiatan usaha utama yang dimaksud. Definisi tersebut tercantum dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) PMK 96/2020.

Perlu dipahami tidak seluruh aktiva tetap berwujud termasuk tanah dapat memperoleh fasilitas tax allowance. Dalam konteks ini, berdasarkan pada Pasal 4 ayat (1) PP 78/2019, terdapat 3 ketentuan yang harus diperhatikan untuk menetapkan nilai aktiva tetap berwujud yang dapat memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30%.

Baca Juga: PPh Final Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan

Pertama, aktiva tetap berwujud termasuk tanah diperoleh wajib pajak badan dalam keadaan baru. Terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut, yaitu terhadap aktiva tetap berwujud yang berasal dari relokasi keseluruhan atas satu paket penanaman modal dari negara lain.

Kedua, aktiva tetap berwujud termasuk tanah tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, atau izin investasi. Adapun untuk izin prinsip, izin investasi, dan pendaftaran penanaman modal dapat diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota. Sementara itu, izin usaha diterbitkan oleh lembaga online single submission (OSS) yang menjadi dasar pemberian fasilitas.

Ketiga, aktiva tetap berwujud termasuk tanah dimiliki dan digunakan untuk kegiatan usaha utama. Merujuk pada Pasa 4 ayat (3) PMK 96/2020, aktiva tetap berwujud yang digunakan untuk kegiatan usaha utama juga meliputi aktiva tetap berwujud penunjang utama yang terkait langsung dengan kegiatan usaha yang dimaksud.

Baca Juga: Pajak atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Sementara itu, fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30% tidak dapat diberikan terhadap aktiva tetap berwujud yang diperoleh melalui sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) atau sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease) sebelum hak opsi atas aktiva tersebut dilakukan. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) PMK 96/2020.

Sebagai informasi tambahan, hak opsi dalam sewa guna usaha dapat dipahami sebagai hak yang dimiliki oleh penyewa (lesse) pada akhir masa kontrak untuk membeli atau memperpanjang objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Definisi hak opsi tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 huruf o Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (KMK 1169/1991).

Demikian uraian mengenai ketentuan aktiva tetap termasuk tanah yang dapat diberikan tax allowance. Artikel kelas pajak berikutnya akan menguraikan mengenai ketentuan aktiva tetap selain tanah yang dapat memperoleh tax allowance. (zaka/kaw)

Baca Juga: Pembukaan Rahasia Bank untuk Kepentingan Penyidikan Pajak

Topik : kelas pajak, tax allowance, kelas tax allowance

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 27 Desember 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2020

Insentif Pajak PP 45/2019 Masih Sepi Peminat, Bahkan Realisasi Rp0

Senin, 27 Desember 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Satu Dekade Pemberian Tax Holiday, Begini Evaluasi Kemenkeu

Jum'at, 24 Desember 2021 | 17:00 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Dorong Pemulihan, Industri Tekstil Diguyur Insentif Fiskal & Nonfiskal

Selasa, 21 Desember 2021 | 14:50 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (11)

Simak, Ini Kewajiban Agar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

berita pilihan

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Jum'at, 24 Juni 2022 | 19:40 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PTA D-8?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:45 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:30 WIB
SE-17/PJ/2022

Sebelum Teliti Suket PPS Milik WP, KPP Wajib Setor Data Temuan ke DJP

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:28 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:00 WIB
PMK 90/2020

Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi atau KTP, Ini Kata Luhut