Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Kesepakatan Terakhir Sampai 31 Maret 2017

0
0

JAKARTA, DDTCNEws – Tim Perumus Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak akhirnya menyepakati perpanjangan pelaksanaan tax amnesty hingga 31 Maret 2017 dari rencana semula 31 Desember 2016.

Tim yang dibentuk Panitia Kerja DPR untuk RUU Pengampunan Pajak ini juga menyepakati penerapan tiga periode penyampaian surat pernyataan bagi wajib pajak yang berminat mengikuti tax amnesty.

Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun menyatakan kesepakatan sementara di tim perumus itu akan dibawa ke forum rapat kerja, Senin (27/6), untuk dibahas lebih lanjut bersama Menteri Keuangan.

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

“Alasan pemerintah dan DPR memperpanjang pelaksanaan tax amnesty ini untuk mengejar penerimaan negara,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/6).

Legislator dari Partai Golkar ini menambahkan 9 bulan durasi atau masa pelaksanaan tax amnesty itu akan dibagi menjadi tiga periode yang masing-masing berdurasi 3 bulan.

Perinciannya, periode pertama, 3 bulan pertama sejak undang-undang efektif diberlakukan atau Juli-September 2016, kemudian Oktober-Desember 2016, dan periode terakhir Januari-Maret 2017.

Baca Juga: Misbakhun akan Jaga Tax Amnesty II di DPR, Asalkan..

Dalam catatan DDTCNews, kesepakatan sementara di Tim Perumus ini sama persis dengan posisi terakhir pemerintah di draf RUU Pengampunan Pajak.

Posisi itu didukung oleh mayoritas fraksi di DPR. Hanya Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang mengusulkan agar durasi tax amnesty tetap berakhir 31 Desember 2016. (Bsi)

Baca Juga: Pemerintah, Jangan Khianati Wajib Pajak yang Sudah Patuh

Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun menyatakan kesepakatan sementara di tim perumus itu akan dibawa ke forum rapat kerja, Senin (27/6), untuk dibahas lebih lanjut bersama Menteri Keuangan.

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

“Alasan pemerintah dan DPR memperpanjang pelaksanaan tax amnesty ini untuk mengejar penerimaan negara,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/6).

Legislator dari Partai Golkar ini menambahkan 9 bulan durasi atau masa pelaksanaan tax amnesty itu akan dibagi menjadi tiga periode yang masing-masing berdurasi 3 bulan.

Perinciannya, periode pertama, 3 bulan pertama sejak undang-undang efektif diberlakukan atau Juli-September 2016, kemudian Oktober-Desember 2016, dan periode terakhir Januari-Maret 2017.

Baca Juga: Misbakhun akan Jaga Tax Amnesty II di DPR, Asalkan..

Dalam catatan DDTCNews, kesepakatan sementara di Tim Perumus ini sama persis dengan posisi terakhir pemerintah di draf RUU Pengampunan Pajak.

Posisi itu didukung oleh mayoritas fraksi di DPR. Hanya Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang mengusulkan agar durasi tax amnesty tetap berakhir 31 Desember 2016. (Bsi)

Baca Juga: Pemerintah, Jangan Khianati Wajib Pajak yang Sudah Patuh
Topik : tax amnesty
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI