Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Kepatuhan Rendah, Negara Ini Beri Insentif Pajak

0
0

HARARE, DDTCNews – Pemerintah Zimbabwe baru-baru ini memberikan berbagai keringanan pajak kepada perusahaan maupun individu. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah mengatasi tingkat kepatuhan pajak yang rendah.

Berdasarkan pernyataan dalam Anggaran Keuangan Pemerintah Zimbabwe, insentif pajak ini diberikan bagi perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berupa tax holiday selama 5 tahun atas pajak penghasilan (PPh) badan. Selain itu insentif pajak lainnya yang diberikan berupa tarif flat 15% atas pph individu bagi para ekspatriat, serta pembebasan pajak bagi non-resident atas royalti dan dividen.

“Selain itu, impor barang modal atas bahan baku yang tidak diproduksi di pasar dosmetik juga akan dibebaskan dari bea masuk,” ungkap pernyataan tersebut.

Baca Juga: Soal Insentif Pajak, Ini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla

Negara ini juga berencana untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memperkenalkan konsep bentuk usaha tetap (BUT) dari perusahaan asing yang memiliki operasi bisnis di Zimbabwe.

Seperti dilansir dalam tax-news.com, dalam anggaran keuangan tersebut terdapat proposal yang diajukan untuk memperkuat aturan tentang beban bunga dalam intra-group serta biaya administrasi dan manajemen antara perusahaan afiliasi.

Adanya aturan ini akan memperluas cakupan capital gain termasuk keuntungan dari semua aset, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Tidak hanya itu, Otoritas Pajak Zimbabwe juga melakukan perluasan basis pajak PPN terhadap konsumsi barang pokok seperti daging, beras, margarin, dan kentang. (Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani: Perguruan Tinggi Bisa Jadi Lahan Pangkas Kewajiban Pajak

“Selain itu, impor barang modal atas bahan baku yang tidak diproduksi di pasar dosmetik juga akan dibebaskan dari bea masuk,” ungkap pernyataan tersebut.

Baca Juga: Soal Insentif Pajak, Ini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla

Negara ini juga berencana untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memperkenalkan konsep bentuk usaha tetap (BUT) dari perusahaan asing yang memiliki operasi bisnis di Zimbabwe.

Seperti dilansir dalam tax-news.com, dalam anggaran keuangan tersebut terdapat proposal yang diajukan untuk memperkuat aturan tentang beban bunga dalam intra-group serta biaya administrasi dan manajemen antara perusahaan afiliasi.

Adanya aturan ini akan memperluas cakupan capital gain termasuk keuntungan dari semua aset, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Tidak hanya itu, Otoritas Pajak Zimbabwe juga melakukan perluasan basis pajak PPN terhadap konsumsi barang pokok seperti daging, beras, margarin, dan kentang. (Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani: Perguruan Tinggi Bisa Jadi Lahan Pangkas Kewajiban Pajak
Topik : berita pajak internasional, pajak internasional, insentif pajak, zimbabwe
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Jum'at, 28 September 2018 | 12:32 WIB
KASUS PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 13 Mei 2019 | 13:33 WIB
FILIPINA
Jum'at, 12 April 2019 | 17:02 WIB
JERMAN
Jum'at, 12 April 2019 | 18:16 WIB
BREXIT
Jum'at, 12 April 2019 | 18:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 12 April 2019 | 19:02 WIB
FINLANDIA
Senin, 15 April 2019 | 10:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 15 April 2019 | 15:22 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 15 April 2019 | 18:24 WIB
NIGERIA
Senin, 15 April 2019 | 18:43 WIB
JEPANG