Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Kenakan Tarif Preferensial, Negara Ini Kehilangan Setoran Rp11 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Kenakan Tarif Preferensial, Negara Ini Kehilangan Setoran Rp11 Triliun

Ilustrasi.

PHNOM PENH, DDTCNews - Pemerintah Kamboja mencatat nilai potensi penerimaan negara yang hilang karena penerapan tarif bea masuk preferensial sudah hampir mencapai US$800 juta atau setara dengan Rp11,9 triliun dalam beberapa tahun terakhir.

Wakil Dirjen Bea dan Cukai Pha Engveng mengatakan tarif bea masuk preferensial diberikan berdasarkan perjanjian perdagangan bebas (FTA). Menurutnya, insentif ini dimaksudkan mendorong investasi di sektor otomotif dan elektronik, serta mendukung pengusaha lokal.

"Kamboja telah menandatangani FTA di bawah Asean dan Asean Plus. Pada semester I/2022 saja, kami telah memperhitungkan impor bebas bea dari negara-negara Asean sudah mendekati US$200 juta," katanya, dikutip pada Minggu (7/8/2022).

Baca Juga: Cegah Registrasi Kendaraan Dihapus, WP Diimbau Ikut Pemutihan Pajak

Engveng menuturkan penerimaan kepabeanan akan selalu tergantung pada kegiatan perdagangan internasional. Menurutnya, pengumpulan jenis penerimaan ini akan optimal apabila tren ekonomi global juga mencatatkan kinerja positif.

Meski demikian, penerimaan kepabeanan juga dipengaruhi kebijakan yang berlaku. Salah satunya ialah kebijakan pemberlakuan tarif bea masuk preferensial yang membuat potensi penerimaan negara menyusut.

Tarif bea masuk preferensial misalnya diberikan atas impor bahan baku dan penolong asal negara tertentu yang digunakan dalam produksi produk substitusi di dalam negeri. Untuk tujuan ini, potensi penerimaan negara yang hilang karena tarif preferensial mencapai lebih dari US$500 juta.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Siapkan Skema Pengamanan Penerimaan Pajak

Lalu, pemerintah kehilangan potensi penerimaan sekitar US$60-US$70 juta pada tahun ini karena implementasi peta jalan untuk mendorong sektor otomotif dan elektronik.

"Peta jalan ini disiapkan pemerintah untuk mengalihkan manufaktur dari proses produksi padat karya ke model produksi berteknologi tinggi," ujar Engveng dilansir phnompenhpost.com. (rig)

Baca Juga: Bahama Masuk Daftar Hitam Surga Pajak, Begini Penjelasan Uni Eropa

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamboja, pajak, pajak internasional, tarif preferensial, bea masuk, investasi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Bisa Pilih Pakai Tarif PPh Final UMKM PP 23/2018

Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK

Pentingnya Masyarakat Melek Pajak, Ulasan Profesional DDTC di ITR

Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah?

Jum'at, 30 September 2022 | 18:11 WIB
KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL

Sekjen PBB Dukung Pembentukan 'UN Tax Convention'

berita pilihan

Minggu, 02 Oktober 2022 | 09:30 WIB
PROVINSI PAPUA

Cegah Registrasi Kendaraan Dihapus, WP Diimbau Ikut Pemutihan Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Siapkan Skema Pengamanan Penerimaan Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 07:00 WIB
KPP PRATAMA PAMEKASAN

One on One dengan Wajib Pajak, Fiskus Datangi Pabrik Rokok

Minggu, 02 Oktober 2022 | 06:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Risiko Gejolak Harga Komoditas Bayangi Prospek Pendapatan Negara 2023

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 16:35 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Penuh Tantangan, Presidensi G-20 Bisa Percepat Implementasi 2 Pilar

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 16:25 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPN Atas Penyediaan Jasa Pembayaran

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 14:30 WIB
SKOTLANDIA

Skotlandia Ogah Ikuti Langkah Inggris Pangkas Tarif PPh OP

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 14:00 WIB
PMK 61/2022

Bangun Rumah dengan Kontraktor Berstatus PKP, Tidak Terutang PPN KMS?