BERITA TERKINI
Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan
Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%
Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak
Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan
Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus
Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember
Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU
Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah
Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi
Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan
Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%
Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak
Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan
Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus
Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember
Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU
Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah
Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi
Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci
DDTC Logo

Berkaitan dengan "tarif preferensial"

Pilih tanggal
Tag Terkait:
Kenakan Tarif Preferensial, Negara Ini Kehilangan Setoran Rp11 TriliunKenakan Tarif Preferensial, Negara Ini Kehilangan Setoran Rp11 Triliun
KAMBOJA

Kenakan Tarif Preferensial, Negara Ini Kehilangan Setoran Rp11 Triliun

Berita
• 07 Agu 2022