PENERIMAAN NEGARA

Kejar Target PNBP Pengelolaan Ruang Laut, KKP Libatkan Akademisi

Redaksi DDTCNews | Kamis, 15 April 2021 | 09:30 WIB
Kejar Target PNBP Pengelolaan Ruang Laut, KKP Libatkan Akademisi

Ilustrasi. Nelayan melakukan bongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Kamis (3/3/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sejumlah rencana kebijakan untuk mengamankan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pengelolaan ruang laut.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan target PNBP pengelolaan ruang laut pada tahun ini ditetapkan senilai Rp7,9 miliar. Target setoran PNBP tersebut naik signifikan dari target tahun lalu sejumlah Rp3,7 miliar.

Dia menjelaskan upaya mencapai target PNBP pengelolaan ruang laut tidak boleh keluar dari koridor menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Untuk itu, strategi KKP adalah melibatkan akademisi dalam penyusunan regulasi.

Baca Juga:
Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

"Ruang laut sarat dengan keilmuan makanya kita ajak para ahli untuk membantu dalam menyiapkan kebijakan maupun program-program penataan ruang laut," katanya dalam keterangan resmi dikutip Kamis (15/4/2021).

Trenggono menyatakan sumber PNBP pengelolaan ruang laut berasal dari berbagai kegiatan antara lain penerimaan berasal dari penanaman kabel atau pipa bawah laut untuk sarana telekomunikasi; pengeboran minyak dan gas alam; dan kegiatan pariwisata.

Guna meningkatkan setoran PNBP dari bidang pengelolaan ruang laut, KKP akan meningkatkan layanan ke masyarakat dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi sehingga pengurusan perizinan menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien.

Baca Juga:
Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

"[Ruang laut] ini harus dijaga. Kalau enggak dijaga, efek lebih luas dalam kurun waktu yang panjang yang akan mengganggu ekosistem kehidupan," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Haeru Rahayu mengatakan fokus penggalian PNBP menyasar pada 3 sektor kegiatan antara lain bidang perizinan, pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional, serta kerja sama pemanfaatan (KSP) pulau-pulau kecil.

"Aturan turunan UU Cipta Kerja bidang pengelolaan ruang laut juga dikebut penyelesaiannya agar bisa segera terbit. Aturan tersebut untuk mempercepat implementasi arahan presiden dalam penataan regulasi dan kegiatan ekonomi, khususnya di ruang laut," tuturnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 15:14 WIB KEBIJAKAN MONETER

Antisipasi Risiko Global, BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024

Rabu, 24 April 2024 | 15:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Rentetan Temuan DJPK Kemenkeu