Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Kasus Pajak Apple Masih Tarik Ulur

0
0

DUBLIN, DDTCNews – Parlemen Irlandia melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah akan mendukung Uni Eropa atau tidak terkait permintaan Komisi Uni Eropa kepada Irlandia untuk memungut pajak dari raksasa perusahaan teknologi, Apple, senilai belasa juta euro.

Pemimpin partai oposisi Sinn Fein, Gerry Adams mengutarakan pendapatnya yang senada dengan Komisi Uni Eropa untuk tetap melakukan banding kepada Apple.

“Kami memang menginginkan perusahaan semacam Apple ini berada di Irlandia. Namun bukan berarti kita tutup mata terhadap praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut,” katanya, kemarin (8/9).

Baca Juga: Jaga Stabilitas, Para Menteri Tolak Perubahan Besar Pajak Properti

Meskipun begitu, Irlandia takut jika investasi asing terhenti akibat keputusan untuk tetap meneruskan permintaan Uni Eropa. Jika tetap diteruskan, kasus Apple tersebut dapat merusak reputasi negara Irlandia yang dikenal sebagai negara yang ramah dengan bisnis atau investasi yang masuk ke Irlandia.

Bahkan menurut Menteri Pertahanan Enda Kenny, kasus Uni Eropa yang ikut campur dalam perpajakan Irlandia menyebabkan kerusakan cukup berat terhadap reputasi Irlandia di mata internasional.

Sementara itu, Menteri Keuangan Irlandia Michael Noonan mengatakan tuntutan Uni Eropa kepada Apple tersebut hanya mengulas isu lama bahwa Irlandia adalah negara tax haven  yang kemudian harus memperbaiki nama dengan menuntut Apple demi menarik investasi luar negeri.

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte

“Posisi kami sebagai pemerintah masih tetap sama. Apple telah membayar semua pajaknya dengan benar dan tidak ada bantuan hukum apapun yang kami berikan untuk perusahaan tersebut,” katanya, seperti dikutip The Guardian.

Michael juga menegaskan Irlandia tidak memberi perlakuan pajak berbeda yang menguntungkan bagi Apple.

“Irlandia tidak membuat kesepakatan khusus untuk wajib pajak tertentu, termasuk dengan Apple,” pungkasnya. (Bsi)

Baca Juga: Perdana Menteri Kini Boleh Hapus Utang Pajak

“Kami memang menginginkan perusahaan semacam Apple ini berada di Irlandia. Namun bukan berarti kita tutup mata terhadap praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut,” katanya, kemarin (8/9).

Baca Juga: Jaga Stabilitas, Para Menteri Tolak Perubahan Besar Pajak Properti

Meskipun begitu, Irlandia takut jika investasi asing terhenti akibat keputusan untuk tetap meneruskan permintaan Uni Eropa. Jika tetap diteruskan, kasus Apple tersebut dapat merusak reputasi negara Irlandia yang dikenal sebagai negara yang ramah dengan bisnis atau investasi yang masuk ke Irlandia.

Bahkan menurut Menteri Pertahanan Enda Kenny, kasus Uni Eropa yang ikut campur dalam perpajakan Irlandia menyebabkan kerusakan cukup berat terhadap reputasi Irlandia di mata internasional.

Sementara itu, Menteri Keuangan Irlandia Michael Noonan mengatakan tuntutan Uni Eropa kepada Apple tersebut hanya mengulas isu lama bahwa Irlandia adalah negara tax haven  yang kemudian harus memperbaiki nama dengan menuntut Apple demi menarik investasi luar negeri.

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte

“Posisi kami sebagai pemerintah masih tetap sama. Apple telah membayar semua pajaknya dengan benar dan tidak ada bantuan hukum apapun yang kami berikan untuk perusahaan tersebut,” katanya, seperti dikutip The Guardian.

Michael juga menegaskan Irlandia tidak memberi perlakuan pajak berbeda yang menguntungkan bagi Apple.

“Irlandia tidak membuat kesepakatan khusus untuk wajib pajak tertentu, termasuk dengan Apple,” pungkasnya. (Bsi)

Baca Juga: Perdana Menteri Kini Boleh Hapus Utang Pajak
Topik : kasus pajak apple, irlandia, pajak internasional
artikel terkait
Sabtu, 20 Juli 2019 | 15:47 WIB
THAILAND
Jum'at, 19 Juli 2019 | 18:08 WIB
FILIPINA
Jum'at, 19 Juli 2019 | 10:31 WIB
PRANCIS
Kamis, 18 Juli 2019 | 12:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 25 Juni 2019 | 14:28 WIB
FILIPINA
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS