Warga melintasi mural bergambar sejumlah pemimpin negara-negara anggota Forum G20 berbusana adat Suku Badui di Pasar Nongko, Solo, Jawa Tengah, Senin (31/1/2022). Mural tersebut dibuat untuk menyambut pelaksanaan KTT G20 Indonesia Tahun 2022 dan sebagai promosi wisata serta mempopulerkan seni budaya di Indonesia. ANTARAFOTO/Maulana Surya/rwa.
Â
JAKARTA, DDTCNews - Panitia penyelenggaraan G-20 tetap akan menyelenggarakan pertemuan sesuai dengan rencana awal, meski situasi pandemi Covid-19 justru memburuk saat ini.
Sekretaris Pokja Logistik Bidang Finance Track G-20 Rudy Rahmaddi mengatakan tidak ada satupun agenda Presidensi G-20 Indonesia yang dikurangi. Keputusan ini diambil berdasarkan kajian atas kasus Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir, khususnya di negara-negara anggota G-20.
"Semuanya lancar, bahkan malah kegiatannya ada yang ditambah mengingat urgensi situasi saat ini. Kita perlu banyak pembahasan dalam forum G-20 untuk bisa keluar dari pandemi secara bersama-sama," ujar Rudy, Jumat (11/2/2022).
Untuk diketahui, agenda besar G-20 yang akan diselenggarakan pada pekan depan adalah 2nd Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) dan 1st Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings (FMCBG).
2nd FCBD akan diselenggarakan pada tanggal 15 hingga 16 Februari 2022, sedangkan 1st FMCBG akan diselenggarakan pada tanggal 17 hingga 18 Februari 2022.
Kedua pertemuan ini awalnya akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali. Namun, pertemuan dipindahkan ke Jakarta mengingat peningkatan kasus varian Omicron yang mulai terjadi sejak Januari 2022.Â
Dalam pertemuan G-20, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra mengatakan Indonesia akan turut mendorong pemerataan tingkat vaksinasi secara global.
Wempi mengatakan tingkat vaksinasi di negara miskin baru mencapai kurang lebih 10%. Selanjutnya, tingkat vaksinasi di negara berkembang tercatat kurang lebih sudah mencapai kurang lebih 50%, sedangkan di negara maju sudah mampu mencapai 80%.
"Risiko terhadap kesehatan global karena pemerataan vaksin yang belum proporsional ini harus segera dikendalikan," ujar Wempi. (sap)