Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kasus Covid-19 Naik, Penyerahan Data Pajak Pekerja Asing Dilonggarkan

A+
A-
1
A+
A-
1
Kasus Covid-19 Naik, Penyerahan Data Pajak Pekerja Asing Dilonggarkan

Ilustrasi. 

PUTRAJAYA, DDTCNews – Otoritas pajak Malaysia (Inland Revenue Board/IRB) memberikan relaksasi kepada perusahaan untuk menyerahkan formulir pajak penghasilan (PPh) pekerja warga negara asing (WNA) hingga 31 Desember 2021.

IRB dalam keterangannya menyebut pengusaha juga memiliki keleluasaan untuk mengirimkan formulir melalui email, langsung, atau melalui pos. Relaksasi itu diberikan sebagai respons atas peningkatan kasus Covid-19 beberapa pekan terakhir di Malaysia.

"Mengingat sulitnya pengusaha dalam memenuhi tanggung jawab pada masa pandemi Covid-19 yang belum mereda, IRB sepakat untuk memberikan keleluasaan kepada pengusaha," bunyi pernyataan tersebut, dikutip pada Selasa (8/6/2021).

Baca Juga: Ikuti Langkah Indonesia, Malaysia Segera Pajaki Google dan Netflix Cs

IRB menyebut formulir yang penyerahannya mendapat relaksasi yakni CP21 (pemberitahuan karyawan meninggalkan Malaysia), CP22 (pemberitahuan karyawan baru), CP22A (pemberitahuan penghentian kerja termasuk karena meninggal) untuk karyawan swasta, serta CP22B (pemberitahuan penghentian kerja termasuk karena kematian) untuk pegawai sektor publik.

Semula, IRB mengatur penyerahan formulir pajak atas pegawai WNA tersebut harus dilakukan mulai 1 Januari 2021. Menurut amendemen Pasal 83 ayat (2), (3), dan (4) UU PPh 1967, pemberi kerja diharuskan menyerahkan formulir pajak pekerja WNA baik secara online pada e-SPC, pengiriman langsung, maupun melalui pos.

Dengan perubahan kebijakan akibat Covid-19, IRB menyatakan ketentuan baru cara penyampaian formulir akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2022.

Baca Juga: Rupiah Menguat Terhadap Mayoritas Mata Uang Negara Mitra

Keterlambatan atau kegagalan penyerahan formulir CP21, CP22, CP22A, dan CP22B adalah pelanggaran. Jika terbukti bersalah, perusahaan dapat dihukum dengan denda RM200 (Rp692.000) hingga RM20,000 (Rp69,2 juta) atau penjara tidak lebih dari 6 bulan atau keduanya.

Seperti dilansir malaymail.com, IRB juga membuka layanan konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan, baik melalui telepon, live chat, atau formulir umpan balik pada portal resmi. (kaw)

Baca Juga: Banding Ditolak, Najib Razak & Anak Harus Bayar Tagihan Pajak Rp5,92 T
Topik : Malaysia, lockdown, data pajak, pekerja asing, WNA

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Selasa, 21 September 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Peroleh Insentif Fiskal Beragam, Industri Furnitur Sanggup Tumbuh 8%

Selasa, 21 September 2021 | 18:49 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Transparansi dan Upaya Mendapat Kepercayaan Wajib Pajak

Selasa, 21 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING

Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Selasa, 21 September 2021 | 16:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP