AGENDA PAJAK

KAPj IAI Adakan Diskusi Soal Pengadilan Pajak Pasca Putusan MK

Redaksi DDTCNews | Senin, 17 Juli 2023 | 17:00 WIB
KAPj IAI Adakan Diskusi Soal Pengadilan Pajak Pasca Putusan MK

Poster.

JAKARTA, DDTCNews – Kompartemen Akuntan Perpajakan – Ikatan Akuntan Indonesia (KAPj-IAI) menggelar diskusi perpajakan yang mengulas topik Pengadilan Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XXI/2023 pada 20 Juli 2023.

Dalam acara yang dimulai dari 09.30 WIB hingga 12.00 WIB ini, Ketua KAPj IAI John L. Hutagaol akan memberikan pidato pembuka (opening speech). Selain itu, terdapat 3 narasumber kompeten yang akan hadir dalam acara tersebut.

Ketiga narasumber tersebut antara lain Founder DDTC Darussalam, Wakil Ketua II Pengadilan Pajak Bidang Yudisial Triyono Martanto, dan Hakim Agung Pajak Mahkamah Agung periode 2011-2021 Hary Djatmiko. Adapun pengurus KAPj IAI Ratna Febriana akan menjadi moderator.

Baca Juga:
Baru Daftar NPWP Orang Pribadi, WP Tak Perlu Lakukan Pemadanan NIK

Bila berminat mengikuti diskusi online tersebut, Anda dapat mendaftar pada link berikut: https://bit.ly/RTD0723. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor Whatsapp resmi IAI, yaitu 08-111-055-141.

Acara yang digelar secara gratis dan terbuka untuk umum ini sangat relevan dengan kondisi sekarang. MK sebelumnya telah merilis Putusan MK No. 26/PPU-XXI/2023 yang membatalkan kewenangan Kementerian Keuangan sebagai institusi yang membina Pengadilan Pajak.

Dengan putusan tersebut, Pasal 5 ayat (2) UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak diubah menjadi Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026.

Baca Juga:
Ajukan Pemanfaatan PPh Final 0 Persen di IKN, Begini Ketentuannya

Lantas, bagaimana dampak dan implikasi putusan MK terhadap pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak?

Lalu, bagaimana pula peran kuasa wajib pajak dan kuasa hukum wajib pajak dalam mendampingi atau mewakili wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan di Pengadilan Pajak? Tertarik mengikutinya? Daftar sekarang juga!

Pada hari yang sama, akan ada juga penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara IAI dan Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI). (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 19 Mei 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Baru Daftar NPWP Orang Pribadi, WP Tak Perlu Lakukan Pemadanan NIK

Minggu, 19 Mei 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ajukan Pemanfaatan PPh Final 0 Persen di IKN, Begini Ketentuannya

Minggu, 19 Mei 2024 | 15:30 WIB KPP PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR

Petugas Pajak Kunjungi Kontraktor Kawasan IKN, Ingatkan soal Kewajiban

BERITA PILIHAN
Minggu, 19 Mei 2024 | 20:20 WIB UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Silaturahmi Alumni FEB (KAFEB) UNS, Darussalam Berbagi Pengalaman

Minggu, 19 Mei 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Baru Daftar NPWP Orang Pribadi, WP Tak Perlu Lakukan Pemadanan NIK

Minggu, 19 Mei 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ajukan Pemanfaatan PPh Final 0 Persen di IKN, Begini Ketentuannya

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

BP2MI Minta Barang Kiriman PMI yang Tertahan Segera Diproses

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:00 WIB PERATURAN PAJAK

Jika Ini Terjadi, DJP Bisa Minta WP Naikkan Angsuran PPh Pasal 25

Minggu, 19 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Penarikan Uang Manfaat Pensiun bagi Pegawai