Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

'Kalau Antibiotik Tak Mempan, Rombak Sistemnya'

A+
A-
0
A+
A-
0

Sumitro Djojohadikusumo

JAKARTA, DDTCNews – Pada setiap zaman yang tak mudah, sosialisme dan rangkaian narasi besarnya biasa direspons dengan getir dan mendapatkan komentar nyinyir: Kau bisa bicara berbusa-busa tentang kemiskinan dan ketimpangan sembari sarapan roti hangat dan teh manis di pagi hari.

Mungkin itu tak sepenuhnya salah. Tapi kita tahu, betapa tak adilnya mengukur kegunaan ide-ide sosialisme dari kacamata praksis komunisme. Kita tahu persis apa yang sebenarnya terjadi, dan arah mana yang hendak dituju apabila kegunaan ideal serta-merta diukur melalui parameter material: Syak dan wasangka.

Itulah yang agaknya tergambar pada sebagian wajah Sumitro Djojohadikusumo (1917-2001), doktor ekonomi pertama Indonesia yang rekornya niscaya tidak akan pecah sampai kapan pun: Ekonom sekaligus pejabat ekonomi yang menjadi saksi atas tiga kali krisis ekonomi di Indonesia, yakni pada era 1950, 1965, dan 1998.

Baca Juga: Soal Rencana Omnibus Law untuk Pajaki Ekonomi Digital, Ini Saran OECD

“Saya ingin generasi sekarang tidak mengalami apa yang saya alami,” kata Sumitro kepada wartawan suatu malam pada awal Januari 1998. “Saya ikut membetulkan ekonomi Indonesia yang rusak, dua kali sepanjang hidup saya. Saya tahu persis betapa susahnya membangun kembali ekonomi seperti itu.”

Sumitro, perokok berat dan penyuka kopi yang berumur panjang ini, adalah menteri perindustrian dan perdagangan pada 1950-1951 yang kemudian menjadi menteri keuangan periode 1951-1952. Setelah kembali dari pelariannya, ia lalu menjabat menteri perdagangan pada 1968-1973, dilanjutkan sebagai menteri riset pada 1973-1978.

Berada tepat di jantung pengambil keputusan ekonomi pada dua era krisis ekonomi sekaligus dua era kepemimpinan berbeda tersebut membuat pembaca Marx dan Schumpeter yang menjadi besan mantan Presiden Soeharto ini bisa melihat lebih tajam, bahwa bukan para pengelola kebijakan moneter-lah yang bertanggung jawab atas krisis 1998.

Baca Juga: Pendekatan Pajak Ekonomi Digital Bisa Berdampingan dengan ALP

Sebab apa yang kemudian disebut krisis moneter dan krisis nilai tukar itu, menurut Sumitro, pada dasarnya adalah simptom atau gejala dari akar masalah yang lebih dalam lagi, yaitu penyakit institusi (institutional disease) yang melanda hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan inilah sebetulnya akar masalah penyebab utama krisis ekonomi 1998.

“Kalau cuma krisis moneter atau krisis nilai mata uang itu obatnya cukup aspirin. Tapi karena ini levelnya sudah institutional disease, maka perlu antibiotik. Sembuh dulu institutional disease itu, nanti krisis moneter akan sembuh sendiri. Bukan sebaliknya,” kata anggota Partai Sosialis Indonesia pimpinan Sutan Sjahrir ini.

Lalu bagaimana jika antibiotik yang diberikan tak kunjung mempan dan bisa menyembuhkan penyakit institusi tadi? “Kalau begitu ya berarti seluruh sistem politiknya yang bermasalah. Ya itu artinya harus ada perombakan pemerintahan. Harus dirombak,” tandasnya kalem, seolah tak berpikir bahwa pernyataannya bisa dianggap subversif.

Baca Juga: OECD: Penyusunan Final Report Pajak Digital itu Sulit

Tapi memang, perombakan sistem itulah yang akhirnya benar-benar terjadi. Hanya selang beberapa hari setelah pernyataan Sumitro itu, gelombang demonstrasi mahasiswa pun kian tereskalasi di berbagai penjuru negeri. Akhirnya, Mei 1998, di bawah tekanan berbagai pihak, Presiden Soeharto pun memutuskan untuk mengundurkan diri.

Lalu apa kesaksian ayahanda Prabowo Subianto ini? “Saya tidak berpikir saya-lah arsitek kebijakan ekonomi Indonesia," kata Sumitro suatu hari. "Saya hanya membawa beberapa material bangunannya. Sang arsitek akan datang menyusul, yang mungkin nanti akan memanfaatkan beberapa material yang saya bawa tadi."*

Baca Juga: Wamenkeu: Pertumbuhan Ekonomi 5% Masih Bagus, Tapi Tidak Cukup

Itulah yang agaknya tergambar pada sebagian wajah Sumitro Djojohadikusumo (1917-2001), doktor ekonomi pertama Indonesia yang rekornya niscaya tidak akan pecah sampai kapan pun: Ekonom sekaligus pejabat ekonomi yang menjadi saksi atas tiga kali krisis ekonomi di Indonesia, yakni pada era 1950, 1965, dan 1998.

Baca Juga: Soal Rencana Omnibus Law untuk Pajaki Ekonomi Digital, Ini Saran OECD

“Saya ingin generasi sekarang tidak mengalami apa yang saya alami,” kata Sumitro kepada wartawan suatu malam pada awal Januari 1998. “Saya ikut membetulkan ekonomi Indonesia yang rusak, dua kali sepanjang hidup saya. Saya tahu persis betapa susahnya membangun kembali ekonomi seperti itu.”

Sumitro, perokok berat dan penyuka kopi yang berumur panjang ini, adalah menteri perindustrian dan perdagangan pada 1950-1951 yang kemudian menjadi menteri keuangan periode 1951-1952. Setelah kembali dari pelariannya, ia lalu menjabat menteri perdagangan pada 1968-1973, dilanjutkan sebagai menteri riset pada 1973-1978.

Berada tepat di jantung pengambil keputusan ekonomi pada dua era krisis ekonomi sekaligus dua era kepemimpinan berbeda tersebut membuat pembaca Marx dan Schumpeter yang menjadi besan mantan Presiden Soeharto ini bisa melihat lebih tajam, bahwa bukan para pengelola kebijakan moneter-lah yang bertanggung jawab atas krisis 1998.

Baca Juga: Pendekatan Pajak Ekonomi Digital Bisa Berdampingan dengan ALP

Sebab apa yang kemudian disebut krisis moneter dan krisis nilai tukar itu, menurut Sumitro, pada dasarnya adalah simptom atau gejala dari akar masalah yang lebih dalam lagi, yaitu penyakit institusi (institutional disease) yang melanda hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan inilah sebetulnya akar masalah penyebab utama krisis ekonomi 1998.

“Kalau cuma krisis moneter atau krisis nilai mata uang itu obatnya cukup aspirin. Tapi karena ini levelnya sudah institutional disease, maka perlu antibiotik. Sembuh dulu institutional disease itu, nanti krisis moneter akan sembuh sendiri. Bukan sebaliknya,” kata anggota Partai Sosialis Indonesia pimpinan Sutan Sjahrir ini.

Lalu bagaimana jika antibiotik yang diberikan tak kunjung mempan dan bisa menyembuhkan penyakit institusi tadi? “Kalau begitu ya berarti seluruh sistem politiknya yang bermasalah. Ya itu artinya harus ada perombakan pemerintahan. Harus dirombak,” tandasnya kalem, seolah tak berpikir bahwa pernyataannya bisa dianggap subversif.

Baca Juga: OECD: Penyusunan Final Report Pajak Digital itu Sulit

Tapi memang, perombakan sistem itulah yang akhirnya benar-benar terjadi. Hanya selang beberapa hari setelah pernyataan Sumitro itu, gelombang demonstrasi mahasiswa pun kian tereskalasi di berbagai penjuru negeri. Akhirnya, Mei 1998, di bawah tekanan berbagai pihak, Presiden Soeharto pun memutuskan untuk mengundurkan diri.

Lalu apa kesaksian ayahanda Prabowo Subianto ini? “Saya tidak berpikir saya-lah arsitek kebijakan ekonomi Indonesia," kata Sumitro suatu hari. "Saya hanya membawa beberapa material bangunannya. Sang arsitek akan datang menyusul, yang mungkin nanti akan memanfaatkan beberapa material yang saya bawa tadi."*

Baca Juga: Wamenkeu: Pertumbuhan Ekonomi 5% Masih Bagus, Tapi Tidak Cukup
Topik : kutipan pajak, ekonomi, sumitro djojohadikusumo
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 11 Desember 2017 | 06:05 WIB
GIFTY AGYEIWAA BADU
Kamis, 19 Mei 2016 | 08:22 WIB
JOHN MARSHALL:
Kamis, 26 Mei 2016 | 18:44 WIB
BENJAMIN FRANKLIN:
Rabu, 09 Agustus 2017 | 16:45 WIB
MUSTAFA KEMAL ATATURK:
berita pilihan
Senin, 13 Mei 2019 | 16:57 WIB
WINSTON CHURCHILL:
Rabu, 02 November 2016 | 19:30 WIB
THE BEATLES:
Kamis, 13 Juni 2019 | 16:22 WIB
TAN MALAKA:
Senin, 09 Januari 2017 | 20:39 WIB
SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA:
Selasa, 23 April 2019 | 17:51 WIB
SITI MANGGOPOH:
Selasa, 09 Mei 2017 | 18:55 WIB
SATRIO BUDIHARDJO JOEDONO:
Kamis, 15 Agustus 2019 | 14:00 WIB
SAID AQIL SIRADJ:
Senin, 17 Oktober 2016 | 21:02 WIB
RONALD REAGAN:
Jum'at, 12 Juli 2019 | 15:43 WIB
RADJIMAN WEDYODININGRAT:
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO: