Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Kalah di WTO, Presiden Jokowi Kukuh Lanjutkan Hilirisasi Nikel

A+
A-
1
A+
A-
1
Kalah di WTO, Presiden Jokowi Kukuh Lanjutkan Hilirisasi Nikel

Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kebijakan hilirisasi nikel bakal tetap berlanjut meski World Trade Organization (WTO) memutuskan mengabulkan gugatan Uni Eropa atas kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia.

Jokowi mengatakan pelarangan ekspor nikel menjadi upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi. Menurutnya, hilirisasi mineral, termasuk nikel, diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah pada perekonomian nasional.

"Baru 2 bulan yang lalu kita kalah, tetapi keberanian kita menghilirisasi bahan-bahan mentah itulah yang akan terus kita lanjutkan meskipun kita kalah di WTO," katanya, dikutip pada Minggu (27/11/2022).

Baca Juga: Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Jokowi menuturkan pemerintah menargetkan Indonesia dapat menjadi negara maju dan masuk 5 besar ekonomi terkuat dunia dengan PDB senilai US$7 triliun pada 2024. Menurutnya, target tersebut hanya dapat tercapai jika semua masyarakat ikut konsisten bekerja keras serta berani memutuskan dan tidak takut terhadap negara lain.

Dia menjelaskan kebijakan pelarangan ekspor pada 2020 juga memperoleh penolakan dari negara-negara Uni Eropa. Kemudian, Uni Eropa mengajukan sengketa kebijakan larangan ekspor nikel bernomor DS 592 di WTO.

Setelah panel WTO memutuskan Indonesia kalah, Jokowi menyatakan upaya hilirisasi tetap perlu dilanjutkan. Dia berharap langkah hilirisasi dapat ikut menjaga momentum pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19.

Baca Juga: UU Direvisi, Pejabat Rusia Tak Perlu Ungkap Laporan Pajaknya ke Publik

"Pembangunan yang sudah kita lakukan, reputasi global yang sudah kita raih, harus kita lanjutkan, setuju?" ujarnya.

Pemerintah telah menetapkan larangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 dan direspons gugatan oleh Komisi Uni Eropa ke WTO. Hasil final putusan panel di Dispute Settlement Body memutuskan kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO.

Peraturan yang dinilai melanggar ketentuan WTO yakni UU 4/2009 tentang Pertambahan Mineral dan Batu Bara; Peraturan Menteri ESDM 96/2918 tentang Ketentuan Produk Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;

Baca Juga: Apa Itu Open Account dalam Kegiatan Ekspor-Impor?

Kemudian, Peraturan Menteri ESDM 11/2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Peraturan Menteri ESDM 7/2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : presiden jokowi, hilirisasi, mineral mentah, ekspor, industri pengolahan, nikel, WTO, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Januari 2023 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Komit Evaluasi Kinerja KEK dalam Menarik Investasi

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO

Cetak SPPT Lebih Awal, Pemda Harap Target Setoran PBB Segera Tercapai