KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Ingin Nikel RI Bisa Suplai Kebutuhan Baterai Mobil Listrik AS

Muhamad Wildan | Kamis, 07 September 2023 | 17:45 WIB
Jokowi Ingin Nikel RI Bisa Suplai Kebutuhan Baterai Mobil Listrik AS

Pekerja tambang berada di dekat tumpukan nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Desa Lelilef, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Jumat (1/9/2023). ANTARA FOTO/Andri Saputra/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap nikel dari Indonesia bisa turut memenuhi kebutuhan pengembangan baterai mobil listrik di Amerika Serikat (AS).

Dalam pertemuan dengan Wakil Presiden AS Kamala Harris pada sela-sela KTT Asean, Jokowi mengajak AS untuk membahas critical mineral agreement (CMA).

"Indonesia merupakan produsen dan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia dengan cadangan nikel mencapai 21 juta metrik ton sehingga Indonesia dapat menjadi pemasok kebutuhan baterai untuk kendaraan listrik di AS. Indonesia mengajak AS untuk membahas pembentukan CMA," ujar Jokowi, dikutip Kamis (7/9/2023).

Baca Juga:
Ajukan Status PKP, Tempat Usaha WNA Didatangi Petugas Pajak

Keberadaan CMA diharapkan dapat meyakinkan AS atas potensi kerja sama ekonomi bagi kedua negara sekaligus mengundang sejumlah investor asing AS untuk turut menggarap sektor nikel di Indonesia.

Lebih lanjut, dengan adanya CMA, Indonesia berharap nikel dari Indonesia bisa memenuhi persyaratan fasilitas kredit pajak atas pembelian mobil listrik sebagaimana termuat dalam Inflation Reduction Act (IRA).

Melalui IRA, AS memberikan fasilitas kredit pajak maksimal senilai US$7.500 kepada pembeli mobil listrik sepanjang 40% dari mineral yang digunakan untuk pembuatan baterai mobil listrik tersebut berasal dari AS atau mitra perdagangan bebas AS.

Baca Juga:
Investasi Tumbuh 22 Persen pada Kuartal I, Modal Asing Paling Besar

Untuk diketahui, Indonesia sesungguhnya telah mengusulkan perjanjian perdagangan bebas terbatas atau limited FTA agar mineral yang berasal dari Indonesia memenuhi persyaratan fasilitas kredit pajak dalam IRA.

Namun, hingga saat ini Indonesia belum menjalin limited FTA dengan AS mengingat mayoritas nikel di Indonesia diolah oleh smelter milik China. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 30 April 2024 | 17:00 WIB PAJAK PENGHASILAN

Kapan Sisa Lebih Badan atau Lembaga Nirlaba Pendidikan Jadi Objek PPh?

Selasa, 30 April 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pekerja Migran Perlu Pahami Aturan Barang Kiriman Agar Bebas Bea Masuk

Selasa, 30 April 2024 | 16:00 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Ajukan Status PKP, Tempat Usaha WNA Didatangi Petugas Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 30 April 2024 | 17:44 WIB KERJA SAMA PERPAJAKAN

Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, DJP Teken Kerja Sama dengan TNI

Selasa, 30 April 2024 | 17:00 WIB PAJAK PENGHASILAN

Kapan Sisa Lebih Badan atau Lembaga Nirlaba Pendidikan Jadi Objek PPh?

Selasa, 30 April 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pekerja Migran Perlu Pahami Aturan Barang Kiriman Agar Bebas Bea Masuk

Selasa, 30 April 2024 | 15:55 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

DJP Jakbar: Penerimaan Pajak Konstruksi dan Real Estat Tumbuh 25,5%

Selasa, 30 April 2024 | 15:47 WIB PERMENDAG 7/2024

Pemerintah Resmi Hapus Batasan Barang Bawaan dari Luar Negeri

Selasa, 30 April 2024 | 15:30 WIB PENERIMAAN CUKAI

Setoran Cukai Minuman Alkohol Tumbuh 6,58 Persen pada Kuartal I/2024

Selasa, 30 April 2024 | 15:09 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Gagal Submit SPT-Y? DJP Tawarkan Cara Ini