UU HKPD

Jelaskan Manfaat Opsen dalam UU HKPD, Ini Kata Wali Kota

Muhamad Wildan | Minggu, 12 Desember 2021 | 07:00 WIB
Jelaskan Manfaat Opsen dalam UU HKPD, Ini Kata Wali Kota

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah.

JAKARTA, DDTCNews - Keberadaan opsen pada UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dipandang akan membuat hubungan keuangan antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi lebih transparan.

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah mengatakan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sesungguhnya hanyalah peralihan dari bagi hasil PKB dan BBNKB dari provinsi ke kabupaten/kota.

"Manfaatnya [opsen] adalah lebih transparan dan langsung. Contoh, PKB itu pajak provinsi tapi kan kendaraannya lewat di kabupaten/kota. Saya rasa ini proporsional mengatur kebutuhan pembangunan di kabupaten/kota dengan provinsi," katanya, dikutip pada Minggu (12/12/2021).

Baca Juga:
Apa Itu Pajak Rokok dalam UU HKPD?

Untuk diketahui, UU HKPD menetapkan tarif opsen sebesar 66%, baik untuk opsen pajak kendaraan maupun opsen BBNKB. Opsen merupakan pungutan tambahan pajak yang dikenakan atas pokok pajak kendaraan dan BBNKB.

Merujuk pada Pasal 84 ayat (1) UU HKPD, opsen harus dipungut secara bersamaan dengan pajak yang dikenai opsen. Dengan demikian, pajak beserta opsennya tidak dipungut secara terpisah.

Klausul ini akan menggantikan skema bagi hasil provinsi pada Pasal 94 ayat (1) UU PDRD. Saat ini, pajak kendaraan dan BBNKB yang diterima provinsi harus dibagihasilkan kepada kabupaten/kota sebesar 30%.

Baca Juga:
Kode Verifikasi Daftar NPWP Tak Masuk Email, DJP Sarankan Cara Ini

Meski opsen adalah pungutan tambahan, ketentuan ini diyakini tak akan menambah beban pajak yang ditanggung wajib pajak. Sebab, UU HKPD juga menurunkan tarif maksimal pajak kendaraan dan BBNKB.

Pada Pasal 10 ayat (1) UU HKPD, tarif maksimal PKB untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 1,2%, lebih rendah dari tarif maksimal pada UU PDRD yang sebesar 2%.

Selanjutnya, tarif maksimal BBNKB pada Pasal 15 ayat (1) UU HKPD ditetapkan sebesar 12%, lebih rendah dari tarif maksimal BBNKB pada UU PDRD yang mencapai 20%. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 23 Februari 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Rokok dalam UU HKPD?

Jumat, 23 Februari 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kode Verifikasi Daftar NPWP Tak Masuk Email, DJP Sarankan Cara Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 17:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Puluhan Korporasi Diaudit Petugas Pajak IRS karena Fasilitas Direksi

Jumat, 23 Februari 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Pengungkapan Ketidakbenaran Tertulis Bisa Diganti Dokumen Ini

BERITA PILIHAN
Jumat, 23 Februari 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Rokok dalam UU HKPD?

Jumat, 23 Februari 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kode Verifikasi Daftar NPWP Tak Masuk Email, DJP Sarankan Cara Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Pengungkapan Ketidakbenaran Tertulis Bisa Diganti Dokumen Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:10 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN Mobil Listrik Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN MONETER

Penyaluran Kredit di Awal Tahun Naik, Uang Beredar Ikut Tumbuh

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak Meninggal Dunia Tetap Perlu Lapor SPT? DJP Ungkap Hal Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

10 Jenis Pajak Daerah di DKI Jakarta beserta Tarif Barunya

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Momen Lapor SPT Tahunan, Dirjen Pajak Imbau WP Waspadai Email Palsu

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat, Setoran PPh Pasal 21 Tumbuh 27%