Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Jelaskan Beban Perpajakan Jastip, Ini Imbauan Dirjen Bea Cukai

6
6

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi. (foto: DJBC)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu kembali mengimbau pelaku usaha jasa titipan (Jastip) untuk taat aturan perpajakan. Imbauan ini berlaku khususnya bagi aktivitas Jastip atas belanja di luar daerah pabean.

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi menegaskan praktik Jastip merupakan ranah perniagaan. Oleh karena itu, beban perpajakan berlaku untuk pelaku usaha yang menjalaninya.

“Jastip ini juga ingin kita tertibkan. Jadi kita arahkan supaya dia melakukan impor secara resmi dengan dokumen yang tetapkan,” katanya di Kantor Pusat DJBC, Selasa (30/4/2019).

Baca Juga: Soal Cukai Plastik, Ini Kata Dirjen Bea Cukai

Heru menjabarkan pelaku usaha jastip tidak bisa memanfaatkan fasilitas bebas bea masuk bagi bawaan barang penumpang sebesar US$500. Aturan yang tercantum dalam PMK No.203/2017 tersebut hanya berlaku untuk penggunaan pribadi dan bukan untuk diperdagangkan.

Oleh karena itu, dokumen kepabeanan berlaku untuk pelaku usaha Jastip. Heru meyebut dokumen Pemberitahuan Barang Impor Khusus (PIBK) dengan beban perpajakan antara lain PPN 10%, PPh 10%, dan bea masuk 7,5%.

“Ada aturannya kita imbau yang lakukan bisnis door to door untuk pindah, dari pada ditangkap. Jadi beban perpajakannya berkisar 25%-27% dari harga barang,” paparnya.

Baca Juga: Pemerintah Tambah Jumlah Layer Sanksi Kepabeanan

Penegakan hukum, menurutnya, sudah dilakukan terhadap praktik Jastip atas belanja di luar negeri. Analisis akan terus dilakukan otoritas kepabeanan atas barang bawaan penumpang.

“Ada satu kasus penumpang bawa 12 pasang sepatu. Saat ditanya alasannya untuk travelling. Namun, ketika kita cek ternyata semua sepatu dalam ukuran berbeda. Jadi ada indikasi sebetulnya barang bukan milik dia dan kondisinya juga baru,” jelas Heru. (kaw)

Baca Juga: DPR Minta Kajian Komprehensif Pembentukan Badan Penerimaan Negara

“Jastip ini juga ingin kita tertibkan. Jadi kita arahkan supaya dia melakukan impor secara resmi dengan dokumen yang tetapkan,” katanya di Kantor Pusat DJBC, Selasa (30/4/2019).

Baca Juga: Soal Cukai Plastik, Ini Kata Dirjen Bea Cukai

Heru menjabarkan pelaku usaha jastip tidak bisa memanfaatkan fasilitas bebas bea masuk bagi bawaan barang penumpang sebesar US$500. Aturan yang tercantum dalam PMK No.203/2017 tersebut hanya berlaku untuk penggunaan pribadi dan bukan untuk diperdagangkan.

Oleh karena itu, dokumen kepabeanan berlaku untuk pelaku usaha Jastip. Heru meyebut dokumen Pemberitahuan Barang Impor Khusus (PIBK) dengan beban perpajakan antara lain PPN 10%, PPh 10%, dan bea masuk 7,5%.

“Ada aturannya kita imbau yang lakukan bisnis door to door untuk pindah, dari pada ditangkap. Jadi beban perpajakannya berkisar 25%-27% dari harga barang,” paparnya.

Baca Juga: Pemerintah Tambah Jumlah Layer Sanksi Kepabeanan

Penegakan hukum, menurutnya, sudah dilakukan terhadap praktik Jastip atas belanja di luar negeri. Analisis akan terus dilakukan otoritas kepabeanan atas barang bawaan penumpang.

“Ada satu kasus penumpang bawa 12 pasang sepatu. Saat ditanya alasannya untuk travelling. Namun, ketika kita cek ternyata semua sepatu dalam ukuran berbeda. Jadi ada indikasi sebetulnya barang bukan milik dia dan kondisinya juga baru,” jelas Heru. (kaw)

Baca Juga: DPR Minta Kajian Komprehensif Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Topik : bea cukai, DJBC, Jastip
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Rabu, 19 Juni 2019 | 14:04 WIB
SELANDIA BARU
Rabu, 19 Juni 2019 | 10:09 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 19 Juni 2019 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 18 Juni 2019 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 18 Juni 2019 | 16:05 WIB
TATA KELOLA ANGGARAN
Selasa, 18 Juni 2019 | 15:39 WIB
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 2020
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:36 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:58 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:46 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:05 WIB
KEBIJAKAN FISKAL