Review
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Jelaskan Beban Perpajakan Jastip, Ini Imbauan Dirjen Bea Cukai

A+
A-
6
A+
A-
6
Jelaskan Beban Perpajakan Jastip, Ini Imbauan Dirjen Bea Cukai

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi. (foto: DJBC)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu kembali mengimbau pelaku usaha jasa titipan (Jastip) untuk taat aturan perpajakan. Imbauan ini berlaku khususnya bagi aktivitas Jastip atas belanja di luar daerah pabean.

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi menegaskan praktik Jastip merupakan ranah perniagaan. Oleh karena itu, beban perpajakan berlaku untuk pelaku usaha yang menjalaninya.

“Jastip ini juga ingin kita tertibkan. Jadi kita arahkan supaya dia melakukan impor secara resmi dengan dokumen yang tetapkan,” katanya di Kantor Pusat DJBC, Selasa (30/4/2019).

Baca Juga: Indonesia Resmi Adopsi Asean Wide Self Certification, Apa Itu?

Heru menjabarkan pelaku usaha jastip tidak bisa memanfaatkan fasilitas bebas bea masuk bagi bawaan barang penumpang sebesar US$500. Aturan yang tercantum dalam PMK No.203/2017 tersebut hanya berlaku untuk penggunaan pribadi dan bukan untuk diperdagangkan.

Oleh karena itu, dokumen kepabeanan berlaku untuk pelaku usaha Jastip. Heru meyebut dokumen Pemberitahuan Barang Impor Khusus (PIBK) dengan beban perpajakan antara lain PPN 10%, PPh 10%, dan bea masuk 7,5%.

“Ada aturannya kita imbau yang lakukan bisnis door to door untuk pindah, dari pada ditangkap. Jadi beban perpajakannya berkisar 25%-27% dari harga barang,” paparnya.

Baca Juga: DJBC Dorong Rumah Sakit Beli Barang dari Perusahaan KITE, Ini Sebabnya

Penegakan hukum, menurutnya, sudah dilakukan terhadap praktik Jastip atas belanja di luar negeri. Analisis akan terus dilakukan otoritas kepabeanan atas barang bawaan penumpang.

“Ada satu kasus penumpang bawa 12 pasang sepatu. Saat ditanya alasannya untuk travelling. Namun, ketika kita cek ternyata semua sepatu dalam ukuran berbeda. Jadi ada indikasi sebetulnya barang bukan milik dia dan kondisinya juga baru,” jelas Heru. (kaw)

Baca Juga: Pacu Kinerja Ekspor, Bea Cukai Jambi Bikin Klinik Khusus
Topik : bea cukai, DJBC, Jastip
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 07:45 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Rabu, 12 Agustus 2020 | 07:30 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 06:00 WIB
BELANDA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 17:08 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:39 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:52 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:51 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:45 WIB
KORPORASI