Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Jelang Kampanye 2019, Parpol Diminta Rilis Agenda Pajaknya

A+
A-
0
A+
A-
0

Ketua FIRS Babatunde Fowler.

ABUJA, DDTCNews – Otoritas Pajak Nigeria (Federal Inland Revenue Service/FIRS) memaksa setiap partai politik (Parpol) untuk mempublikasikan agenda pajaknya, baik sebelum maupun selama kampanye pemilihan umum tahun 2019.

Ketua FIRS Babatunde Fowler mengatakan sesuai dengan tugasnya, otoritas pajak berkewajiban untuk memastikan setiap wajib pajak orang pribadi, organisasi perusahaan maupun institusi pemerintah telah memenuhi kewajiban pajaknya.

“FIRS sendiri membayar pajak. Saya heran dan tidak mengetahui alasan Parpol maupun organisasi pemerintah lainnya merasa enggan membayar pajak. Padahal seluruh entitas harus mematuhi kebijakan perpajakan yang berlaku dalam rangka memberi contoh yang baik bagi masyarakat lainnya,” ujarnya di Lagos, Selasa (27/2).

Baca Juga: Pelaku Bisnis Keluhkan Pajak Transaksi Digital

Dia menjelaskan saat ini, program Perencanaan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi di Nigeria telah menunjukkan defisit infrastruktur yang sangat besar.

Besarnya defisit pada infrastruktur memaksa Pemerintah Nigeria membutuhkan dana investasi £30 miliar atau setara Rp572,89 triliun. Di samping itu, Babatunde menyatakan telah memasang 15 ribu stiker kepada wajib pajak tidak patuh di tempat usaha pada tahun 2017. Atas upaya itu, FIRS akhirnya mampu memungut N35,65 miliar atau setara Rp1,35 triliun.

Untuk itu, lanjutnya peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak diharapkan bisa mendorong penerimaan negara sehingga dapat membantu mendanai pembangunan infrastruktur.

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

“Sistem pajak yang kuat merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Berdasarkan laporan dari Bank Dunia dan IMF (International Monetary Fund), ada hubungan berkesinambungan antara tingkat penerimaan pajak dengan pertumbuhan yang berkelanjutan," pungkasnya seperti dilansir punchng.com. (Amu)

“FIRS sendiri membayar pajak. Saya heran dan tidak mengetahui alasan Parpol maupun organisasi pemerintah lainnya merasa enggan membayar pajak. Padahal seluruh entitas harus mematuhi kebijakan perpajakan yang berlaku dalam rangka memberi contoh yang baik bagi masyarakat lainnya,” ujarnya di Lagos, Selasa (27/2).

Baca Juga: Pelaku Bisnis Keluhkan Pajak Transaksi Digital

Dia menjelaskan saat ini, program Perencanaan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi di Nigeria telah menunjukkan defisit infrastruktur yang sangat besar.

Besarnya defisit pada infrastruktur memaksa Pemerintah Nigeria membutuhkan dana investasi £30 miliar atau setara Rp572,89 triliun. Di samping itu, Babatunde menyatakan telah memasang 15 ribu stiker kepada wajib pajak tidak patuh di tempat usaha pada tahun 2017. Atas upaya itu, FIRS akhirnya mampu memungut N35,65 miliar atau setara Rp1,35 triliun.

Untuk itu, lanjutnya peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak diharapkan bisa mendorong penerimaan negara sehingga dapat membantu mendanai pembangunan infrastruktur.

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

“Sistem pajak yang kuat merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Berdasarkan laporan dari Bank Dunia dan IMF (International Monetary Fund), ada hubungan berkesinambungan antara tingkat penerimaan pajak dengan pertumbuhan yang berkelanjutan," pungkasnya seperti dilansir punchng.com. (Amu)

Topik : berita pajak internasional, partai politik, nigeria
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Selasa, 12 November 2019 | 15:38 WIB
LAPORAN PER NEGARA
Senin, 11 November 2019 | 10:42 WIB
EKONOMI DIGITAL
Kamis, 06 Juli 2017 | 08:11 WIB
ETHIOPIA
Kamis, 18 Mei 2017 | 17:02 WIB
SPANYOL
Jum'at, 05 Agustus 2016 | 07:32 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 22 Maret 2017 | 15:36 WIB
INDIA
Kamis, 03 November 2016 | 07:07 WIB
KENYA