Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Jelang Kampanye 2019, Parpol Diminta Rilis Agenda Pajaknya

0
0

Ketua FIRS Babatunde Fowler.

ABUJA, DDTCNews – Otoritas Pajak Nigeria (Federal Inland Revenue Service/FIRS) memaksa setiap partai politik (Parpol) untuk mempublikasikan agenda pajaknya, baik sebelum maupun selama kampanye pemilihan umum tahun 2019. 

Ketua FIRS Babatunde Fowler mengatakan sesuai dengan tugasnya, otoritas pajak berkewajiban untuk memastikan setiap wajib pajak orang pribadi, organisasi perusahaan maupun institusi pemerintah telah memenuhi kewajiban pajaknya.

“FIRS sendiri membayar pajak. Saya heran dan tidak mengetahui alasan Parpol maupun organisasi pemerintah lainnya merasa enggan membayar pajak. Padahal seluruh entitas harus mematuhi kebijakan perpajakan yang berlaku dalam rangka memberi contoh yang baik bagi masyarakat lainnya,” ujarnya di Lagos, Selasa (27/2).

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Dia menjelaskan saat ini, program Perencanaan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi di Nigeria telah menunjukkan defisit infrastruktur yang sangat besar. 

Besarnya defisit pada infrastruktur memaksa Pemerintah Nigeria membutuhkan dana investasi £30 miliar atau setara Rp572,89 triliun. Di samping itu, Babatunde menyatakan telah memasang 15 ribu stiker kepada wajib pajak tidak patuh di tempat usaha pada tahun 2017. Atas upaya itu, FIRS akhirnya mampu memungut N35,65 miliar atau setara Rp1,35 triliun.

Untuk itu, lanjutnya peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak diharapkan bisa mendorong penerimaan negara sehingga dapat membantu mendanai pembangunan infrastruktur.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

“Sistem pajak yang kuat merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Berdasarkan laporan dari Bank Dunia dan IMF (International Monetary Fund), ada hubungan berkesinambungan antara tingkat penerimaan pajak dengan pertumbuhan yang berkelanjutan," pungkasnya seperti dilansir punchng.com. (Amu)

“FIRS sendiri membayar pajak. Saya heran dan tidak mengetahui alasan Parpol maupun organisasi pemerintah lainnya merasa enggan membayar pajak. Padahal seluruh entitas harus mematuhi kebijakan perpajakan yang berlaku dalam rangka memberi contoh yang baik bagi masyarakat lainnya,” ujarnya di Lagos, Selasa (27/2).

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Dia menjelaskan saat ini, program Perencanaan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi di Nigeria telah menunjukkan defisit infrastruktur yang sangat besar. 

Besarnya defisit pada infrastruktur memaksa Pemerintah Nigeria membutuhkan dana investasi £30 miliar atau setara Rp572,89 triliun. Di samping itu, Babatunde menyatakan telah memasang 15 ribu stiker kepada wajib pajak tidak patuh di tempat usaha pada tahun 2017. Atas upaya itu, FIRS akhirnya mampu memungut N35,65 miliar atau setara Rp1,35 triliun.

Untuk itu, lanjutnya peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak diharapkan bisa mendorong penerimaan negara sehingga dapat membantu mendanai pembangunan infrastruktur.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

“Sistem pajak yang kuat merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Berdasarkan laporan dari Bank Dunia dan IMF (International Monetary Fund), ada hubungan berkesinambungan antara tingkat penerimaan pajak dengan pertumbuhan yang berkelanjutan," pungkasnya seperti dilansir punchng.com. (Amu)

Topik : berita pajak internasional, partai politik, nigeria
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Kamis, 08 September 2016 | 17:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
Kamis, 08 Juni 2017 | 16:55 WIB
BANGLADESH
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 12:01 WIB
ITALIA
Kamis, 30 Maret 2017 | 11:35 WIB
INDIA
Jum'at, 14 Juli 2017 | 09:33 WIB
PRANCIS
Kamis, 08 Juni 2017 | 18:36 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 05 Mei 2017 | 11:39 WIB
ITALIA