BERITA TERKINI
Pembekalan mengenai topik seputar APBN dan RPJMN oleh KPU kepada paslon capres-cawapres.
JAKARTA, DDTCNews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memfasilitasi pertemuan untuk membahas postur APBN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan perwakilan ketiga paslon capres-cawapres.
Anggota KPU August Mellaz mengatakan pertemuan itu dihadiri perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Menurutnya, pertemuan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai tata kelola APBN dan agenda pembangunan nasional.
"Itu penting buat pasangan calon untuk membantu penajaman program-program yang akan dikampanyekan," katanya, Jumat (8/12/2023).
Mellaz mengatakan KPU secara maraton menyelenggarakan pertemuan dengan ketiga paslon capres-cawapres. Topik pertemuan tersebut juga beragam seperti tema debat serta teknis pelaksanaannya.
Dia menjelaskan pada hari ini KPU mengagendakan diskusi terbatas dengan ketiga tim paslon untuk memberikan berbagai masukan dan insight. Materi diskusinya mengenai APBN dan RPJMN, yang sejalan dengan tema debat kedua.
Pada debat kedua, temanya yakni ekonomi—baik itu ekonomi kerakyatan maupun ekonomi digital—, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
"[Hasil diskusi] itu nanti tinggal disinkronkan dengan visi-misi dari pasangan calon," ujarnya.
Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Thomas Lembong, mengatakan pertemuan dengan Kemenkeu dan Bappenas kali ini menjadi momentum bagi semua paslon berkomunikasi dengan pemerintah. Dalam pertemuan, Kemenkeu dan Bappenas juga menyampaikan komitmen untuk transparan dalam menyediakan data dan informasi kepada paslon.
Sebagai paslon yang mengusung visi 'perubahan', data dan informasi tersebut bakal dimanfaatkan oleh timnya untuk mengecek kembali berbagai asumsi ekonomi yang digunakan.
"Tadi disampaikan rekan-rekan dari Kementerian Bappenas sebetulnya ada ruang untuk pemerintahan yang baru, presiden dan wakil presiden terpilih, untuk menyesuaikan [APBN] bahkan RPJMN," katanya.
Sebagai informasi kembali, mayoritas responden (93,8% dari 2.080 responden) survei pajak dan politik DDTCNews menganggap debat capres-cawapres memang perlu secara khusus mengangkat topik cara untuk mendapatkan uang, termasuk perpajakan, sebagai pendanaan agenda pembangunan.
Download laporan hasil survei pajak dan politik DDTCNews bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak melalui https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023. (sap)
