Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Jasa & Produk Digital Kena PPN

A+
A-
0
A+
A-
0
Jasa & Produk Digital Kena PPN

MELBOURNE, DDTCNews — Otoritas pajak Australia, Australian Taxation Office (ATO) baru saja menerbitkan ketentuan pemungutan pajak atas penyerahan jasa dan penjualan produk digital dari luar negeri. Ketentuan ini tergolong sebagai pajak pertambahan nilai (PPN) atau di Australia lebih dikenal dengan goods and services tax (GST).

Kebijakan yang akan diberlakukan mulai 1 Juli 2017, nantinya akan mencakup berbagai jenis jasa dan produk digital, misalnya streaming dan downloading produk digital seperti film, lagu, permainan dan e-book serta saat memberikan jasa arsitek dan hukum.

Para penyedia jasa dan produk digital tersebut wajib melakukan regisitrasi pada ATO apabila usahanya berlangsung paling tidak 12 bulan dan omzetnya mencapai AU$75 ribu setara Rp7 miliar. Selanjutnya, mereka juga wajib membayar dan melaporkan pembayaran GST-nya kepada ATO.

Baca Juga: PPh Perseroan Terbuka dan PPN PMSE, Download Aturannya di Sini

“Kami siap membangun sistem elektronik sederhana guna memudahkan proses registrasi dan pembayaran GST. Rencananya sistem ini akan bisa diakses mulai tanggal 1 April 2017 melalui website resmi ATO” ujar ATO dalam satu pernyataan tertulis.

Dengan sistem ini penyedia jasa dan produk digital tidak perlu membuat bukti pemotongan pajak atau dokumen sejenisnya kepada konsumen. Mereka cukup mengisi syarat minimal berupa identitas, mengajukannya, dan membayar GST yang terutang.

Saat ini Australia menerapkan tarif GST 10%. Menurut ATO, 1/11 dari biaya yang dibebankan pada konsumen atas penyerahan jasa atau penjualan produk digital akan menjadi GST yang wajib dibayar, sepanjang konsumen tersebut merupakan warga negara Australia yang tidak terdaftar dalam sistem GST atau di Indonesia disebut juga bukan pengusaha kena pajak (PKP).

Baca Juga: Pegawai WFH Perlu Dapat Insentif Pajak, Ini Usulan Senat

Penyedia jasa dan produk digital bisa menggunakan data dan informasi yang terekam dalam sistem bisnis mereka untuk membedakan mana yang termasuk warga negara Australia dan mana yang bukan.

Jika perlu, bisa juga dengan menanyakan Australian Business Number (ABN) atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah nomor pengukuhan PKP , selain itu dapat juga dengan meminta pernyataan secara langsung dari konsumen mengenai status mereka.

Seperti dikutip tax-news.com, cara tersebut memudahkan penyedia jasa dan produk digital untuk mendeteksi konsumennya. Dengan demikian proses pemungutan GST bisa berjalan lancar. (Amu)

Baca Juga: Bank Sentral Minta Pemerintah Setop Buat Insentif Pajak Baru
Topik : berita pajak internasional, pajak internasional, pajak digital, PPN
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:36 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 14:56 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:53 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:46 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:35 WIB
HASIL OPERASI DJBC
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN KARAWANG
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:28 WIB
PMK 85/2020
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:19 WIB
FILIPINA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:16 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:08 WIB
PERCEPATAN BELANJA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:52 WIB
PENGELOLAAN ASET NEGARA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:30 WIB
TEKNOLOGI INFORMASI DJP