Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Interpretasi Transfer Pricing, Putusan Pengadilan Perlu Dipelajari

A+
A-
0
A+
A-
0
Interpretasi Transfer Pricing, Putusan Pengadilan Perlu Dipelajari

Specialist Transfer Pricing Services DDTC Dwina Karina Sumeler dan Associate Partner International Tax and Transfer Pricing Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung dalam webinar Recent updates and Case Study on Transfer Pricing Disputes, Jumat (13/8/2021)

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak perlu mempelajari putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung guna membantu menginterpretasi ketentuan transfer pricing.

Specialist Transfer Pricing Services DDTC Dwina Karina Sumeler mengatakan tidak cukup apabila hanya mempelajari hukum positif transfer pricing. Menurutnya, wajib pajak juga perlu memahami interpretasi final dari ketentuan transfer pricing melalui putusan pengadilan.

“Ini agar kita mengetahui bagaimana sebenarnya penerapan hukum transfer pricing. Jika kita hanya tahu hukumnya, kita interpretasi hanya berdasarkan pemahaman masing-masing,” ujarnya dalam webinar Recent updates and Case Study on Transfer Pricing Disputes, Jumat (13/8/2021).

Baca Juga: Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Dwina mencontohkan kasus terkait dengan justifikasi kesebandingan dengan menggunakan satu pembanding. Menurutnya, kasus tersebut menggambarkan bagaimana pengaplikasian satu sampel dan satu titik kewajaran dalam analisis kesebandingan.

Dia juga menguraikan studi kasus mengenai justifikasi kondisi kerugian yang tidak dipengaruhi oleh transaksi hubungan istimewa. Berdasarkan kasus itu, ia menjelaskan tentang suatu kondisi yang dapat disebut abnormal sehingga perlu dilakukan normalisasi laporan keuangan.

Kondisi abnormal merupakan kondisi tertentu yang dapat memengaruhi analisis kesebandingan karena menciptakan situasi unik dan umumnya tidak terjadi berulang. Apabila hal ini terjadi, wajib pajak dapat mengidentifikasi kondisi yang abnormal dan menormalisasikannya agar sebanding.

Baca Juga: Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Associate Partner International Tax and Transfer Pricing Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung menambahkan normalisasi tidak cukup dilakukan hanya dengan argumen normatif. Wajib pajak juga perlu menguantifikasi dan memperhitungkannya dalam profit and loss account.

“Tak cukup menceritakan penurunan laba secara normatif dengan bukti dokumen. Kita benar-benar harus mengeluarkan angka seandainya kondisi abnormal tidak ada. Kondisi dalam kasus itu mirip dengan kondisi pandemi, karena banyak perusahaan yang turun profitnya,” tuturnya.

Yusuf juga menjabarkan studi kasus terkait dengan penggunaan transactional net margin method (TNMM) sebagai sanity check dalam sengketa pembayaran royalti kepada pihak dengan hubungan istimewa.

Baca Juga: Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Dia menyebut keputusan pengadilan pajak dalam kasus tersebut menjadi landmark decision perlunya penggunaan TNMM untuk mengonfirmasi kebenaran analisis metode comparable uncontrolled price (CUP) dalam pembayaran royalti. Namun, ia menekankan bahwa ketika menggunakan dua metode, kesimpulannya harus saling mengonfirmasi.

Webinar yang dihadiri lebih dari 1.000 peserta ini merupakan seri terakhir dari DDTC Tax Audit & Tax Dispute Webinar Series. Acara yang digelar DDTC Academy ini menjadi bagian dari rangkaian acara untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC.

DDTC juga menggelar webinar lainnya seperti Webinar Series: University Roadshow. Selain itu, akan ada pula acara bertajuk Grand Closing DDTC 14th Anniversary: Tax and Technology Talk Show & The Relaunching of Perpajakan.id New Generation. (rig)

Baca Juga: Produk Deposito Kurang Laku, Asosiasi Bank Minta Relaksasi Pajak

Topik : ddtc tax audit, DDTC Academy, transfer pricing, putusan pengadilan, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 18 Januari 2022 | 11:00 WIB
KINERJA FISKAL

Meski Setoran Pajak Turun, Profitabilitas Jasa Keuangan Membaik

Selasa, 18 Januari 2022 | 10:30 WIB
PELAPORAN PAJAK

Soal Target Kepatuhan Formal Pelaporan SPT Tahunan, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beralih ke Core Tax System, Beberapa Aplikasi DJP Bakal Diganti

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny