KEBIJAKAN FISKAL

Ini Risiko Jika Defisit Anggaran Tidak Kembali di Bawah 3% PDB

Muhamad Wildan | Rabu, 28 April 2021 | 13:16 WIB
Ini Risiko Jika Defisit Anggaran Tidak Kembali di Bawah 3% PDB

Ilustrasi. (Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Konsolidasi fiskal perlu dilakukan guna menjaga kredibilitas dan keberlanjutan jangka panjang.

Analis Kebijakan Madya BKF Wahyu Utomo menerangkan bila pemerintah gagal mengembalikan defisit anggaran ke level di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2023 sesuai dengan amanat UU 2/2020, keberlanjutan fiskal jangka panjang akan terganggu.

"Risiko fiskal akan makin sulit dikendalikan dengan beban bunga utang dan pokok uang yang meningkat. Ruang fiskal juga makin terbatas," ujar Wahyu, Rabu (28/4/2021).

Baca Juga:
Ada 29.000 WP Masih Menunggak Pajak, Pemkot Keluarkan Imbauan Ini

Selain itu, ada risiko kenaikan rasio utang menjadi hingga 50% terhadap PDB pada 2026 dan melonjak ke level 60% dari PDB pada 2037. Rasio utang tersebut jauh berada di atas rata-rata rasio utang pada 2015 hingga 2019 yang mampu dijaga sebesar 29%.

Debt service ratio juga berpotensi mencapai 43%, sedangkan interest ratio atau rasio bunga utang berpotensi naik hingga 25%. Pokok dan bunga utang berisiko mencapai 50% dari total belanja. Bunga utang juga bisa mengambil porsi 22% dari total belanja.

“Ini menjadi risiko di masa depan dan mengganggu keadilan antargenerasi," ujar Wahyu.

Baca Juga:
NPWP Cabang akan Tak Dipakai, DJP Lakukan Pemusatan PPN Secara Jabatan

Bila pemerintah berhasil melakukan konsolidasi fiskal sesuai dengan komitmen UU 2/2020, debt service ratio setidaknya dapat dijaga pada level 43% dengan rasio bunga utang hanya sebesar 18,4%. Pokok dan bunga utang diharapkan bisa terjaga pada level 37% dari belanja dengan total bunga utang sebesar 16% dari total belanja.

Dengan demikian, ruang fiskal menjadi makin fleksibel dan dapat menjadi modal untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif pada masa mendatang. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Cetak SKF untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di M-Pajak