Review
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Ini Regulasi Profesi Konsultan Pajak yang Wajib Diketahui

A+
A-
6
A+
A-
6
Ini Regulasi Profesi Konsultan Pajak yang Wajib Diketahui

TERKAIT dengan bentuk regulasi atas Konsultan Pajak, menurut Thuronyi dan Vanistendael (1996) terdapat tiga model regulasi yang ada di dunia, yaitu: (i) full regulation, (ii) partial regulation, dan (iii) no regulation.

Dalam model full regulation, dikenal juga sebagai model regulasi Jerman, diatur bahwa hanya konsultan pajak yang dapat memberikan jasa perpajakan. Konsultan pajak sendiri mencakup konsultan pajak berlisensi, advokat, akuntan, dan auditor. Dengan demikian, seseorang yang mempunyai lisensi sebagai pengacara atau akuntan tidak perlu mendapatkan lisensi khusus untuk memberikan jasa perpajakan.

Dalam model partial regulation atau model regulasi Amerika Serikat, dalam model ini terdapat regulasi mengenai konsultan pajak, Akan tetapi, pada dasarnya siapapun boleh memberikan jasa perpajakan dan pembuatan SPT. Terdapat kewajiban untuk menandatangani SPT yang dibuatkan tersebut.

Baca Juga: Pajak untuk Orang Kaya, Sudahkah Mencapai Konsensus Akademis?

Sedangkan dalam model no regulation, tidak diatur sama sekali ketentuan tentang konsultan pajak. Artinya, semua pihak dapat memberikan jasa perpajakan tanpa adanya hambatan. Namun demikian, terdapat beberapa negara yang memberikan perlakuan khusus terhadap profesi tertentu untuk melakukan jasa perpajakan dalam situasi tertentu.

Sementara itu, menurut pendekatan Reibel-CFE (Rudolf Reibel, 2013), klasifikasi regulasi konsultan pajak dibagi menjadi lima model sebagaimana dijelaskan berikut.

Pertama, pihak yang dapat memberikan jasa perpajakan hanya konsultan pajak. Pemberian jasa perpajakan hanya bisa diberikan oleh pihak yang memenuhi kualifikasi tertentu sebagai konsultan pajak. Setiap konsultan pajak wajib menjadi anggota asosiasi profesi. Contoh negara yang menerapkan, yaitu Austria, Kroasia, Republik Ceko, Jerman, Yunani, Polandia, Rumania, dan Slovakia.

Baca Juga: Kebijakan Pajak yang Partisipatif untuk Wujudkan Kepatuhan Kooperatif

Kedua, pihak yang dapat memberikan jasa perpajakan, yaitu konsultan pajak dan bukan konsultan pajak. Dalam model ini, pihak bukan konsultan pajak diperkenankan. Tetapi, pihak yang dapat memberikan jasa perpajakan harus memenuhi kualifikasi tertentu yang diatur melalui suatu peraturan dan wajib terdaftar pada asosiasi profesi. Contoh negara Belgia.

Ketiga, pihak yang dapat memberikan jasa perpajakan, yaitu profesi lain yang aktivitasnya terkait dengan perpajakan seperti akuntan dan advokat. Tidak ada peraturan yang mengatur konsultan pajak. Dengan demikian, jasa perpajakan bisa diberikan oleh profesi lain sepanjang profesi lain tersebut terdapat kaitannya dengan pajak. Konsultan pajak wajib menjadi anggota profesi lain tersebut. Contoh negara yang mengikuti model ini adalah Prancis dan Portugal.

Keempat, pihak yang dapat memberikan jasa perpajakan tidak diatur. Tidak ada peraturan yang mengatur pihak yang diberikan kewenangan untuk memberikan jasa perpajakan maupun untuk menjadi konsultan pajak. Keanggotaan pada konsultan pajak bersifat sukarela, namun harus memiliki kualifikasi tertentu. Contoh negara yang melakukan model ini, yaitu Irlandia, Latvia, Belanda, Rusia, Spanyol, Swiss, dan Inggris.

Baca Juga: Bahas Tata Kelola Kantor Konsultan Pajak, Smart Wikan Gelar Webinar

Kelima, Pihak yang dapat memberikan jasa perpajakan tidak diatur. Tidak ada peraturan yang mengatur pihak yang diberikan kewenangan untuk memberikan jasa perpajakan maupun untuk menjadi konsultan pajak. Keanggotaan pada asosiasi konsultan pajak bersifat sukarela dan tidak mengatur kualifikasi tertentu. Contoh negara yang mengadopsi adalah Finlandia, Italia, Luxembourg, Malta, dan Ukraina.

Topik : Kelas Pajak, Konsultan Pajak, Kebijakan Pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 10 Mei 2020 | 13:35 WIB
KELAS PPN
Sabtu, 09 Mei 2020 | 14:31 WIB
KELAS PPN
Jum'at, 08 Mei 2020 | 14:50 WIB
RESPONS PAJAK PERANGI DAMPAK CORONA (8)
Kamis, 07 Mei 2020 | 11:30 WIB
PENGADILAN PAJAK (9)
berita pilihan
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:41 WIB
KABUPATEN BANTUL
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:00 WIB
AZERBAIJAN
Rabu, 27 Mei 2020 | 17:09 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:51 WIB
JAWA BARAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:48 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:43 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:37 WIB
TIPS E-BILLING
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:19 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:06 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI