REFORMASI PERPAJAKAN

Ini Pesan Dirjen Pajak kepada Duta Komunikasi dan Taxmin

Redaksi DDTCNews | Jumat, 08 November 2019 | 10:36 WIB
Ini Pesan Dirjen Pajak kepada Duta Komunikasi dan Taxmin

Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam In House Training (IHT) Bincang Reformasi Bersama Duta Komunikasi dan Taxmin di Kantor Pusat Ditjen Pajak (DJP). (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Duta Komunikasi dan administrator media sosial instansi vertikal Ditjen Pajak (Taxmin) harus memahami tentang reformasi perpajakan sebelum menyampaikannya kepada seluruh pemangku kepentingan.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam In House Training (IHT) Bincang Reformasi Bersama Duta Komunikasi dan Taxmin di Kantor Pusat Ditjen Pajak (DJP). Menurutnya, reformasi pajak menjadi aspek yang penting untuk mendukung visi Indonesia maju.

“Kita [pajak] menjadi soko guru APBN kita. Untuk itu, bagaimana agar reformasi perpajakan ini tidak hanya seolah 'terasa di atas', tetapi semua pemangku kepentingan bisa merasakan manfaat reformasi perpajakan. Itu tugas kita semua untuk mengomunikasikannya,” ujarnya.

Baca Juga:
Meski Lewat Tenggat Waktu, DJP Minta WP OP Tetap Lapor SPT Tahunan

Berada di hadapan sekitar 304 Duta Komunikasi dan 300 Taxmin dari seluruh Indonesia, Suryo menegaskan kebersamaan menjadi kunci keberhasilan reformasi perpajakan. Dia juga mengingatkan kembali bahwa semua sumber daya yang dimiliki Indonesia harus mengarah pada visi Indonesia Maju.

“Kita harus bersama-sama, satu visi, dan satu komando. Kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri tanpa arah. Karena dengan kebersamaan, semua dapat dilakukan,” katanya, seperti dilansir laman resmi DJP.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan saat ini, reformasi perpajakan akan memasuki tahap akselerasi. Tahap pengadaan core tax system, sambungnya, sudah berjalan.

Baca Juga:
Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara

Pada masa mendatang, Duta Komunikasi dan Taxmin juga akan mempunyai kesempatan untuk menguji coba sistem baru sebelum dikomunikasikan ke pemangku kepentingan. Hal tersebut agar lebih memahami setiap perbedaan antara sebelum dan sesudah reformasi perpajakan dimulai.

Sebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi tentang reformasi perpajakan kepada publik, menurut Hestu, Duta Komunikasi dan Taxmin perlu meningkatkan kemampuan pengelolaan komunikasi agar informasi tersebut dapat tersampaikan secara efektif.

“Harapan kami, agar komunikasi tentang reformasi perpajakan ini akan lebih baik lagi ke depannya,” tuturnya.

Baca Juga:
Tinggal 4 Hari, DJP: WP Badan Jangan Sampai Telat Lapor SPT Tahunan


Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat DJP Ani Natalia menyampaikan perubahan itu pasti ada dan pasti terjadi. “Negara ini tidak akan pernah maju kalau DJP-nya tidak kuat. Negara ini tidak akan maju kalau kita tidak bertindak cepat dan berintegritas. Kita akan terus bergerak menuju perubahan yang lebih baik.”

Dalam kesemparan itu, DJP juga memberikan penghargaan untuk Kanwil, KPP, dan KP2KP dengan pengelolaan jejaring sosial terbaik tahun 2019. Kategori Kanwil Terbaik diraih oleh Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara; Kanwil DJP Banten; dan Kanwil DJP Nusa Tenggara.

Untuk kategori KPP Terbaik, penghargaan diberikan kepada KPP Pratama Bandung Cibeunying; KPP Pratama Tulungagung; dan KPP Madya Batam. Sementara, penerima penghargaan dalam kategori KP2KP Terbaik adalah KP2KP Takengon; KP2KP Saumlaki; dan KP2KP Putussibau. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 27 April 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Meski Lewat Tenggat Waktu, DJP Minta WP OP Tetap Lapor SPT Tahunan

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara

Jumat, 26 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tinggal 4 Hari, DJP: WP Badan Jangan Sampai Telat Lapor SPT Tahunan

Jumat, 26 April 2024 | 11:47 WIB KONSULTASI PAJAK

Ada NITKU, NPWP Cabang Tidak Berlaku Lagi?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Sabtu, 27 April 2024 | 13:30 WIB ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS

Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Sabtu, 27 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD