Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Ini Harta Tersangka Tindak Pidana Pajak yang Bisa Disita Penyidik DJP

A+
A-
6
A+
A-
6
Ini Harta Tersangka Tindak Pidana Pajak yang Bisa Disita Penyidik DJP

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) Ditjen Pajak (DJP) sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan mendapat wewenang melaksanakan penyitaan dan/atau pemblokiran harta kekayaaan tersangka.

Sesuai dengan perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), penyitaan untuk tujuan pemulihan kerugian pada pendapatan negara bisa dilakukan terhadap barang bergerak ataupun tidak bergerak.

“Termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik wajib pajak, penanggung pajak, dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” tulis penggalan bagian penjelasan Pasal 44 ayat (2) huruf j, dikutip pada Jumat (10/12/2021).

Baca Juga: Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Adapun yang dimaksud dengan pihak lain, masih dalam bagian penjelasan pasal tersebut, adalah pihak yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Penyitaan dilakukan penyidik dengan ketentuan sesuai dengan hukum acara pidana. Pertama, harus memperoleh izin ketua pengadilan negeri setempat. Kedua, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan dan segera melapor kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Sementara itu, pemblokiran dilakukan dengan melakukan permintaan pemblokiran ke pihak berwenang. Adapun yang dimaksud dengan pihak berwenang itu seperti bank, kantor pertanahan, kantor Samsat dan lain-lain.

Baca Juga: Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Dalam laman resminya, DJP mengatakan penyitaan dan/atau pemblokiran harta kekayaan dalam Pasal 44 ayat (2) huruf j tersebut bertujuan untuk mengamankan aset tersangka sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

“Sehingga aset tidak hilang, dialihkan kepemilikannya, atau dipindahtangankan,” tulis DJP. (kaw)

Baca Juga: DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak
Topik : UU HPP, pajak, UU KUP, penyitaan, pemblokiran, tindak pidana perpajakan, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian