A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: opendir(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56): failed to open dir: Permission denied

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 329

Backtrace:

File: /home/ddtc/public_html/news.ddtc.co.id/application/controllers/News.php
Line: 12
Function: __construct

File: /home/ddtc/public_html/news.ddtc.co.id/index.php
Line: 298
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/ddtc/public_html/news.ddtc.co.id/system/core/Exceptions.php:272)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 140

Backtrace:

File: /home/ddtc/public_html/news.ddtc.co.id/application/controllers/News.php
Line: 12
Function: __construct

File: /home/ddtc/public_html/news.ddtc.co.id/index.php
Line: 298
Function: require_once

Ini Alasan Adanya Pemutihan PKB & BBNKB
Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Alasan Adanya Pemutihan PKB & BBNKB

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 2 Juli hingga 2 Agustus 2016. Pasalnya, tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jakarta dinilai cukup besar. 

Wakil Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan total tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk tahun ini telah mencapai Rp1,1 triliun. Tunggakan ini berasal dari 450 ribu unit mobil dan 3,2 juta unit sepeda motor

“Tunggakan ini telah mengalami penurunan dibandingkan tunggakan tahun lalu yang mencapai Rp1,2 triliun, yang berasal dari 3 juta sepeda motor dan 452 ribu mobil,” ujar Edi.

Baca Juga: Soal Pelaporan SPT, Ini Pesan Gubernur Anies ke Warga Jakarta

Edi menjelaskan, jutaan pemilik kendaraan bermotor dengan plat nomor Jakarta masih menunggak pajaknya. Kendaraan yang ditunggak tersebut didominasi oleh sepeda motor.

Hal itulah, lanjut Edi, yang menjadi alasan Pemerintah (Pemprov) DKI Jakarta memberi fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB dari 2 Juli hingga 2 Agustus 2016.

Meski begitu, Edi belum bisa memastikan data jumlah kendaraan yang menunggak pajak tahun ini. Pihaknya masih perlu melakukan verifikasi lebih lanjut. Pasalnya, ada kendaraan yang diduga hilang. Ada pula kendaraan dalam perjanjian leasing yang kemudian ditarik oleh leasor karena tidak mampu membayar cicilannya.

Baca Juga: KPK Bantu Bapenda Kejar Penunggak PKB

Pemprov DKI Jakarta menargetkan penerimaan PKB mampu menyentuh angka Rp7,5 triliun. Hingga Juli ini, realisasi penerimaan sudah mencapai 52% atau sekitar Rp3,675 triliun. Sedangkan untuk BBNKB, DPP DKI baru mendapat Rp2,522 triliun dari targetnya sebesar Rp4,8 triliun.

Ke depan, Pemprov DKI Jakarta tengah berencana menaikkan pajak BBNKB untuk menekan pertumbuhan kendaraan bermotor. Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan pajak progresif bagi satu keluarga yang tertera di kartu keluarga. “Ini artinya, setiap anggota keluarga harus membayar pajak progresif dari masing-masing kendaraan yang dibeli,” pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: Pemprov Rilis Layanan Bayar PKB Tanpa Perlu Turun dari Kendaraan

“Tunggakan ini telah mengalami penurunan dibandingkan tunggakan tahun lalu yang mencapai Rp1,2 triliun, yang berasal dari 3 juta sepeda motor dan 452 ribu mobil,” ujar Edi.

Baca Juga: Soal Pelaporan SPT, Ini Pesan Gubernur Anies ke Warga Jakarta

Edi menjelaskan, jutaan pemilik kendaraan bermotor dengan plat nomor Jakarta masih menunggak pajaknya. Kendaraan yang ditunggak tersebut didominasi oleh sepeda motor.

Hal itulah, lanjut Edi, yang menjadi alasan Pemerintah (Pemprov) DKI Jakarta memberi fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB dari 2 Juli hingga 2 Agustus 2016.

Meski begitu, Edi belum bisa memastikan data jumlah kendaraan yang menunggak pajak tahun ini. Pihaknya masih perlu melakukan verifikasi lebih lanjut. Pasalnya, ada kendaraan yang diduga hilang. Ada pula kendaraan dalam perjanjian leasing yang kemudian ditarik oleh leasor karena tidak mampu membayar cicilannya.

Baca Juga: KPK Bantu Bapenda Kejar Penunggak PKB

Pemprov DKI Jakarta menargetkan penerimaan PKB mampu menyentuh angka Rp7,5 triliun. Hingga Juli ini, realisasi penerimaan sudah mencapai 52% atau sekitar Rp3,675 triliun. Sedangkan untuk BBNKB, DPP DKI baru mendapat Rp2,522 triliun dari targetnya sebesar Rp4,8 triliun.

Ke depan, Pemprov DKI Jakarta tengah berencana menaikkan pajak BBNKB untuk menekan pertumbuhan kendaraan bermotor. Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan pajak progresif bagi satu keluarga yang tertera di kartu keluarga. “Ini artinya, setiap anggota keluarga harus membayar pajak progresif dari masing-masing kendaraan yang dibeli,” pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: Pemprov Rilis Layanan Bayar PKB Tanpa Perlu Turun dari Kendaraan
Topik : berita pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, DKI Jakarta
artikel terkait
Selasa, 02 Agustus 2016 | 09:43 WIB
KABUPATEN JAYAPURA
Kamis, 18 Agustus 2016 | 15:41 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
berita pilihan
Kamis, 18 April 2019 | 13:51 WIB
KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 12 April 2019 | 13:42 WIB
KABUPATEN LUMAJANG
Kamis, 11 April 2019 | 17:58 WIB
KABUPATEN CIREBON
Rabu, 10 April 2019 | 16:48 WIB
KOTA PALANGKA RAYA
Selasa, 09 April 2019 | 18:15 WIB
KABUPATEN MALANG
Selasa, 09 April 2019 | 17:54 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selasa, 09 April 2019 | 16:32 WIB
KOTA BANDUNG
Selasa, 09 April 2019 | 10:27 WIB
KABUPATEN MALANG
Senin, 08 April 2019 | 16:24 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Kamis, 04 April 2019 | 21:20 WIB
KOTA SURABAYA