Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

A+
A-
5
A+
A-
5
Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

INSENTIF supertax deduction vokasi diwujudkan dengan pemberian tambahan pengurangan penghasilan bruto maksimal 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak.

Adapun dalam konteks insentif supertax deduction vokasi, biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto adalah biaya berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

Perincian biaya yang mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (PMK 128/2019).

Baca Juga: UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Lantas, apa saja biaya-biaya yang mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto? Berdasarkan pada Pasal 4 PMK 128/2019, terdapat 5 kelompok biaya untuk kegiatan vokasi yang dapat memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Pertama, penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan dan biaya penunjang fasilitas fisik khusus. Penunjang fasilitas fisik khusus tersebut dapat meliputi listrik, air, bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan biaya terkait lainnya untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja dan/atau kegiatan pemagangan.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 5 huruf c dan d PMK 128/2019, terdapat 2 jenis biaya atas penyediaan fasilitas fisik khusus yang juga dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Baca Juga: Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Dalam hal ini, biaya tersebut dibebankan secara proporsional berdasarkan pada pemanfaatan yang terkait dengan kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan. Adapun 2 jenis biaya yang dimaksud sebagai berikut:

  1. biaya penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan yang merupakan barang terwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan tidak digunakan penuh selama 1 tahun pajak untuk kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan; serta
  2. biaya penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan, termasuk biaya listrik, air, dan bahan bakar yang tidak dapat dipisahkan antara biaya untuk tujuan produksi komersial dan biaya terkait pelaksanaan praktik kerja dan/atau pemagangan.

Untuk biaya perolehan barang berwujud dan tidak berwujud terkait penyediaan fasilitas fisik, tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung berdasarkan pada biaya penyusutan atau amortisasi barang berwujud dan tidak berwujud.

Adapun biaya penyusutan atau amortisasi barang berwujud dan tidak berwujud tersebut dibebankan pada bulan dilakukannya kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan.

Baca Juga: Pembebasan Pembayaran PPh Badan Diperpanjang Sampai 31 Oktober 2021

Selain barang berwujud dan tidak berwujud tersebut, tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung dari biaya yang sesungguhnya dikeluarkan pada tahun pajak bersangkutan.

Sebagai informasi, tambahan pengurangan penghasilan bruto atas penyediaan fasilitas fisik khusus tidak dapat diberikan dalam hal fasilitas fisik yang digunakan merupakan bagian dari penanaman modal yang telah mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto.

Kedua, instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing pelaksaan magang dan/atau kegiatan pembelajaran. Ketiga, barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan pelaksanaan magang dan/atau kegiatan pembelajaran.

Baca Juga: Lakukan Pengawasan Pemanfaatan Insentif, Wajib Pajak Dikunjungi

Keempat, honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta didik, perorangan yang tidak terikat hubungan kerja pihak manapun, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau infrastruktur yang merupakan peserta praktik kerja dan/atau pemagangan.

Namun demikian, tambahan pengurangan penghasilan bruto untuk kelompok biaya ini tidak dapat diberikan apabila peserta pemagangan memiliki hubungan keluarga sedarah, usaha, dan/atau penguasaan dengan pemilik, komisaris, direksi, dan/atau pengurus dari wajib pajak.

Kelima, biaya sertifikasi kompetensi bagi peserta didik, perorangan yang tidak terikat hubungan kerja pihak manapun, pendidik/pelatih, tenaga kependidikan/kepelatihan, dan/atau instruktur yang merupakan peserta magang.

Baca Juga: Diskon Pajak Daerah Masih Ramai, Pemutihan PBB-P2 Kembali Diadakan

Merujuk pada Pasal 5 huruf f PMK 128/2019, tambahan pengurangan penghasilan bruto atas biaya penggunaan fasilitas fisik, bahan, dan/atau barang yang dipakai dalam produksi komersial hanya dapat diberikan atas biaya tertentu. Biaya tertentu yang dimaksud adalah kelompok biaya pada poin kedua, keempat, dan kelima.

Pengurangan penghasilan bruto dapat dibebankan sebagai biaya jika tidak menyebabkan rugi fiskal pada tahun berjalan. Jika tambahan pengurangan penghasilan bruto menyebabkan rugi fiskal, besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto harus disesuaikan sebesar jumlah yang tidak menyebabkan kerugian tersebut. (vallen/kaw)

Baca Juga: Besaran Supertax Deduction atas Kegiatan Litbang Tertentu
Topik : kelas pajak, supertax deduction, kelas pajak supertax deduction, insentif pajak, vokasi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dika Meiyani

Jum'at, 17 September 2021 | 13:45 WIB
Terimakasih ilmunya DDTC
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 12 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anggaran Insentif Pajak untuk Dunia Usaha Tinggal Rp2,84 Triliun

Senin, 11 Oktober 2021 | 15:32 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (6)

Cara Mengajukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Senin, 11 Oktober 2021 | 13:30 WIB
KOTA BOGOR

Bogor Hapus Denda PBB dan 6 Jenis Pajak Lainnya Hingga Akhir 2021

Minggu, 10 Oktober 2021 | 15:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Mobil Listrik, Pemberian Insentif Pajak Bakal Jorjoran

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak