Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

A+
A-
5
A+
A-
5
Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

INSENTIF supertax deduction vokasi diwujudkan dengan pemberian tambahan pengurangan penghasilan bruto maksimal 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak.

Adapun dalam konteks insentif supertax deduction vokasi, biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto adalah biaya berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

Perincian biaya yang mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (PMK 128/2019).

Baca Juga: Sedang Dikaji, Perluasan Cakupan Penerima Insentif Pajak Ini

Lantas, apa saja biaya-biaya yang mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto? Berdasarkan pada Pasal 4 PMK 128/2019, terdapat 5 kelompok biaya untuk kegiatan vokasi yang dapat memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Pertama, penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan dan biaya penunjang fasilitas fisik khusus. Penunjang fasilitas fisik khusus tersebut dapat meliputi listrik, air, bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan biaya terkait lainnya untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja dan/atau kegiatan pemagangan.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 5 huruf c dan d PMK 128/2019, terdapat 2 jenis biaya atas penyediaan fasilitas fisik khusus yang juga dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Baca Juga: BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

Dalam hal ini, biaya tersebut dibebankan secara proporsional berdasarkan pada pemanfaatan yang terkait dengan kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan. Adapun 2 jenis biaya yang dimaksud sebagai berikut:

  1. biaya penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan yang merupakan barang terwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan tidak digunakan penuh selama 1 tahun pajak untuk kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan; serta
  2. biaya penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan, termasuk biaya listrik, air, dan bahan bakar yang tidak dapat dipisahkan antara biaya untuk tujuan produksi komersial dan biaya terkait pelaksanaan praktik kerja dan/atau pemagangan.

Untuk biaya perolehan barang berwujud dan tidak berwujud terkait penyediaan fasilitas fisik, tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung berdasarkan pada biaya penyusutan atau amortisasi barang berwujud dan tidak berwujud.

Adapun biaya penyusutan atau amortisasi barang berwujud dan tidak berwujud tersebut dibebankan pada bulan dilakukannya kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan.

Baca Juga: Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Selain barang berwujud dan tidak berwujud tersebut, tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung dari biaya yang sesungguhnya dikeluarkan pada tahun pajak bersangkutan.

Sebagai informasi, tambahan pengurangan penghasilan bruto atas penyediaan fasilitas fisik khusus tidak dapat diberikan dalam hal fasilitas fisik yang digunakan merupakan bagian dari penanaman modal yang telah mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto.

Kedua, instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing pelaksaan magang dan/atau kegiatan pembelajaran. Ketiga, barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan pelaksanaan magang dan/atau kegiatan pembelajaran.

Baca Juga: Fitur Permohonan Insentif PPh Pasal 25 Sudah Tersedia di DJP Online

Keempat, honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta didik, perorangan yang tidak terikat hubungan kerja pihak manapun, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau infrastruktur yang merupakan peserta praktik kerja dan/atau pemagangan.

Namun demikian, tambahan pengurangan penghasilan bruto untuk kelompok biaya ini tidak dapat diberikan apabila peserta pemagangan memiliki hubungan keluarga sedarah, usaha, dan/atau penguasaan dengan pemilik, komisaris, direksi, dan/atau pengurus dari wajib pajak.

Kelima, biaya sertifikasi kompetensi bagi peserta didik, perorangan yang tidak terikat hubungan kerja pihak manapun, pendidik/pelatih, tenaga kependidikan/kepelatihan, dan/atau instruktur yang merupakan peserta magang.

Baca Juga: Pacu Industri Cip, Korea Selatan Makin Jorjoran Beri Insentif Pajak

Merujuk pada Pasal 5 huruf f PMK 128/2019, tambahan pengurangan penghasilan bruto atas biaya penggunaan fasilitas fisik, bahan, dan/atau barang yang dipakai dalam produksi komersial hanya dapat diberikan atas biaya tertentu. Biaya tertentu yang dimaksud adalah kelompok biaya pada poin kedua, keempat, dan kelima.

Pengurangan penghasilan bruto dapat dibebankan sebagai biaya jika tidak menyebabkan rugi fiskal pada tahun berjalan. Jika tambahan pengurangan penghasilan bruto menyebabkan rugi fiskal, besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto harus disesuaikan sebesar jumlah yang tidak menyebabkan kerugian tersebut. (vallen/kaw)

Baca Juga: Insentif Pajak Bantu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Ini Penjelasan BPS
Topik : kelas pajak, supertax deduction, kelas pajak supertax deduction, insentif pajak, vokasi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Dika Meiyani

Jum'at, 17 September 2021 | 13:45 WIB
Terimakasih ilmunya DDTC
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Juli 2022 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Mau Pengurangan 50% Angsuran PPh Pasal 25 Sampai Desember? Ingat Ini

Senin, 25 Juli 2022 | 11:30 WIB
PMK 114/2022

Manfaatkan Insentif PPh Pasal 25, WP Perlu Ajukan Pemberitahuan Lagi

Minggu, 24 Juli 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Beberapa Perubahan Pengaturan dalam 2 PMK Baru Insentif Pajak

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan