Berita
Rabu, 29 September 2021 | 08:41 WIB
KURS PAJAK 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2021
Rabu, 29 September 2021 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 29 September 2021 | 08:00 WIB
KINERJA FISKAL
Rabu, 29 September 2021 | 07:30 WIB
KOREA SELATAN
Review
Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)
Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini 4 Poin Penting Paket Kebijakan Ekonomi XV

A+
A-
0
A+
A-
0
Ini 4 Poin Penting Paket Kebijakan Ekonomi XV

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah resmi menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi ke XV tentang Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ada 4 hal penting dalam menerbitkan paket kebijakan ekonomi XV. Menurutnya fokus paket kebijakan tersebut lebih kepada perbaikan logistik Indonesia.

"Paket Kebijakan Ekonomi XV difokuskan pada Perbaikan Sistem Logistik Nasional untuk mempercepat pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional," katanya melalui keterangan resminya, Kamis (16/6).

Baca Juga: Soal Pemeriksaan Pajak di DJP, Darmin Nasution Harapkan Ini

Pertama, yaitu mengenai pemberian kesempatan meningkatkan peran dan skala usaha, dengan kebijakan yang memberikan peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut barang ekspor impor, serta meningkatkan usaha galangan kapal atau pemeliharaan kapal di dalam negeri.

Kedua, mengenai kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional, dengan kebijakan antara lain mengurangi biaya operasional jasa transportasi, dan menghilangkan persyaratan perizinan angkutan barang.

Kemudian juga meringankan biaya investasi usaha kepelabuhanan, standarisasi dokumen arus barang dalam negeri, mengembangkan pusat distribusi regional, kemudahan pengadaan kapal tertentu, dan mekanisme pengembalian biaya jaminan peti kemas, dan lainnya.

Baca Juga: Saran Darmin Nasution, RUU KUP Diubah Jadi RUU Konsolidasi Perpajakan

Ketiga, penguatan kelembagaan dan kewenangan Indonesia National Single Window (INSW) dengan kebijakan antara lain memberikan fungsi independensi badan INSW untuk dapat mengembangkan sistem elektronik pelayanan dan pengawasan ekspor impor, kepabeanan, dan kepelabuhan di seluruh Indonesia.

Lalu juga mengawasi kegiatan ekspor impor yang berpotensi sebagai illegal trading; membangun single risk management untuk kelancaran arus barang dan penurunan dwelling time; dan sebagai competent authority dalam integrasi ASEAN Single Window dan pengamanan pelaksanaan Free Trade Agreement (FTA).

Keempat, mengenai penyederhanaan tata niaga untuk mendukung kelancaran arus barang, dengan membentuk Tim Tata Niaga Ekspor Impor dalam rangka mengurangi LARTAS dari 49% menjadi sekitar 19% atau mendekati rata-rata non-tariff barrier negara-negara ASEAN sebesar 17%. (Amu)

Baca Juga: Tarif PPN Direncanakan Naik Jadi 12%, Begini Tanggapan Darmin Nasution

Topik : paket kebijakan ekonomi, logistik nasional, darmin nasution

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 26 Juli 2019 | 15:35 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

IMF Koreksi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, Ini Respons Menko Darmin

Selasa, 23 Juli 2019 | 11:16 WIB
PP 45/2019

Soal Insentif Pajak Vokasi & Riset, Ini Target Menko Darmin

Rabu, 10 Juli 2019 | 11:35 WIB
INSENTIF FISKAL

Menko Darmin Sebut Super Tax Deduction Indonesia Lebih Menarik

Kamis, 27 Juni 2019 | 11:44 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Tarik Investasi, Berbagai Fasilitas Ditawarkan Pemerintah

berita pilihan

Rabu, 29 September 2021 | 08:41 WIB
KURS PAJAK 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2021

Rupiah Masih Tertekan Terhadap Dolar AS

Rabu, 29 September 2021 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Siap Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Ini Target Penerimaan Pajak 2022

Rabu, 29 September 2021 | 08:00 WIB
KINERJA FISKAL

Menkeu Minta Jajarannya Kerja Keras Kerek Defisit APBN ke Bawah 3%

Rabu, 29 September 2021 | 07:30 WIB
KOREA SELATAN

Dilatari Politik, Korea Bakal Tunda Pengenaan Pajak Kripto

Rabu, 29 September 2021 | 07:00 WIB
LATVIA

Keuangan Negara Stabil, Tak Ada Kenaikan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Menyambut Momentum Baru Digitalisasi Sistem Pajak Indonesia

Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)

Pengenaan Sanksi Kenaikan Pajak dalam UU KUP, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA BUMN

Erick Thohir: Setoran Pajak BUMN Masih Stagnan Tahun Ini

Selasa, 28 September 2021 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Lantik 4 Pejabat Eselon II Kemenkeu

Selasa, 28 September 2021 | 17:00 WIB
PRANCIS

Dukung Bisnis Restoran, Penghasilan dari Tip Bakal Bebas Pajak