Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Ini 4 Makna Kebijakan Pajak pada Masa Pandemi Covid-19

A+
A-
1
A+
A-
1
Ini 4 Makna Kebijakan Pajak pada Masa Pandemi Covid-19

Managing Partner DDTC Darussalam memaparkan materi dalam webinar bertajuk Tantangan Sektor Perpajakan dan Pariwisata di Era Kebiasaan Baru, Senin (28/9/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah menggulirkan berbagai insentif dan relaksasi kebijakan pajak selama masa pandemi Covid-19. Peran pajak dalam masa pandemi tersebut setidaknya dapat dimaknai ke dalam 4 aspek.

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan empat aspek tersebut saat menjadi pembicara dalam webinar yang diselenggarakan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) pada hari ini, Senin (28/9/2020). Keempatnya dapat dijadikan refleksi dan pelajaran berharga.

Pertama, kebijakan pajak pada masa pandemi mempertegas hubungan pajak dengan ekonomi. Pajak harus tunduk terhadap sasaran ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah banyak menggelontorkan insentif pajak untuk memberikan stimulus ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

Baca Juga: IMF: Besarnya Sektor Informal Bikin Pengendalian Covid-19 Tak Efektif

“Profesor hukum pajak dari Polandia Bogumil Brzezinski menyampaikan pajak pada dasarnya harus tunduk terhadap apa yang menjadi sasaran ekonomi. Tidak aneh jika pada masa pandemi, kebijakan pajak bergeser dari yang sifatnya revenue menjadi relaksasi,” tutur Darussalam.

Kedua, masa pandemi menjadi momentum untuk melakukan pembaruan regulasi pajak. Pasalnya, pada masa pandemi, masih ada sektor ekonomi tertentu yang justru tumbuh positif. Salah satunya adalah sektor teknologi informasi.

Oleh karena itu, banyak pemerintah di berbagai belahan dunia mengeluarkan kebijakan perpajakan bagi entitas digital. Penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) tidak hanya dilakukan Indonesia.

Baca Juga: 5 Area Risiko Pengadaan Barang dan Jasa pada Masa Pandemi versi BPKP

Ketiga, pembuatan desain kebijakan pajak, terutama terkait dengan insentif, tidak meninggalkan aspek good governance. Mekanisme pengawasan dan pelaporan tetap diperlukan sebagai cara otoritas menjamin transparansi dan akuntabilitas penerapan kebijakan.

"Pengawasan dan pelaporan insentif diperlukan karena otoritas menyusun kebijakan dalam waktu yang relatif sempit dan hal ini diperlukan agar tidak terjadi abuse atas kebijakan insentif," terang Darussalam.

Keempat, kebijakan yang dibuat pemerintah dimaksudkan agar pelaku usaha tidak sampai gulung tikar. Pajak menjadi salah satu instrumen yang dipakai pemerintah dalam upaya untuk memulihkan perekonomian. Pada gilirannya, basis pajak tidak tergerus terlalu dalam.

Baca Juga: Asyik, Ada PMK Baru! Masa Pemberian BLT Dana Desa Diperpanjang

"Jadi kebijakan-kebijakan ini untuk merespons agar jangan sampai basis pajak hilang secara permanen. Aspek ini juga menjadi pilihan kebijakan pajak di 122 negara yang fokus utamanya menjaga likuiditas perusahaan," imbuh Darussalam. (kaw)

Topik : kebijakan pajak, virus Corona, insentif pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:24 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:49 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:12 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:34 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:18 WIB
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:05 WIB
PMK 156/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KINERJA PENERIMAAN BEA DAN CUKAI
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:35 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:15 WIB
PAJAK DAERAH (21)
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG