JAKARTA, DDTCNews – KPP Pratama Bontang mengadakan kelas pajak bagi wajib pajak berstatus pengusaha kena pajak (PKP) secara daring pada 25 Agustus 2022 yang membahas mengenai aturan dalam PMK No. 67/2022.

Fungsional Penyuluh KPP Pratama Bontang Nanang Maulana mengatakan PMK 67/2022 mengatur terkait dengan ketentuan PPN atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi.

“Karena peraturan pajak sudah berubah dan diganti dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan maka diterbitkanlah PMK 67/2022 untuk menyederhanakan mekanisme dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi,” katanya dikutip dari laman DJP, Rabu (14/9/2022).

Nanang juga menyebut perusahaan-perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah merupakan pemungut PPN. Dengan kata lain, mereka wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang melalui SPT Masa PPN 1107 PUT.

Sementara itu, agen asuransi wajib membuat faktur pajak atas PPN jasa agen asuransi dengan tarif 1,1% dari komisi atau imbalan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada agen asuransi. Faktur tersebut kemudian dilaporkan melalui SPT Masa PPN 1111.

Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi juga wajib membuat faktur pajak atas PPN jasa pialang asuransi/reasuransi dengan tarif 2,2%. Faktur tersebut kemudian dilaporkan melalui SPT Masa PPN 1111.

Lebih lanjut, pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) sehubungan penyerahan jasa asuransi tidak dapat dikreditkan oleh agen ssuransi, perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi.

Apabila terjadi kesalahan pemungutan yang membuat PPN yang dipungut menjadi lebih besar dari seharusnya dapat diajukan permohonan pemindahbukuan atau permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang.

Dalam kelas pajak tersebut, Nanang juga memberikan contoh kasus dan sesi tanya jawab kepada peserta. Peserta kelas pajak juga bisa melakukan konsultasi kepada KPP Pratama Bontang melalui sosial media @pajakbontang. (rig)