KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Indonesia Perlu Punya Limited FTA dengan AS, Kadin Ungkap Alasannya

Muhamad Wildan | Selasa, 18 April 2023 | 13:11 WIB
Indonesia Perlu Punya Limited FTA dengan AS, Kadin Ungkap Alasannya

Kapal bermuatan peti kemas (kiri) meninggalkan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara, Rabu (15/3/2023). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berpandangan Indonesia perlu memiliki perjanjian perdagangan bebas terbatas (limited FTA) dengan Amerika Serikat (AS).

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan limited FTA yang mencakup perdagangan bebas mineral kritis diperlukan untuk mendukung ekosistem industri mobil listrik serta sektor energi baru dan terbarukan (EBT).

"Proposal limited FTA Indonesia kepada AS jadi langkah yang tepat agar mineral kritis dan industri manufaktur kendaraan listrik Indonesia tetap dapat bersaing di pasar global, khususnya di AS. 'Mineral kritis' seperti nikel, aluminium, kobalt, hingga tembaga penting dalam pembangunan ekosistem energi baru dan terbarukan di Indonesia dan dunia," ujar Arsjad, Selasa (18/4/2023).

Baca Juga:
Tak Patuh Ketentuan DHE SDA, Bea Cukai Blokir Layanan 23 Eksportir

Arsjad mengatakan kehadiran limited FTA bakal berperan krusial dalam menjaga keberlanjutan investasi serta membuka peluang pasar bijih nikel dan turunannya bagi Indonesia.

"Kami di sektor bisnis siap untuk mengambil tindakan proaktif guna mensukseskan implementasi kesepakatan tersebut. Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan sektor bisnis, Indonesia akan meraih manfaat besar dari limited FTA ini," ujar Arsjad.

Arsjad berharap inisiatif pengajuan proposal limited FTA oleh Indonesia kepada AS bisa segera disepakati guna mendukung kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan antara Indonesia dan AS.

Baca Juga:
Mudik Lebaran dari Luar Negeri, Perhatikan Ketentuan Barang Bawaannya

Menurut Arsjad, akan sangat tidak adil bila AS tidak mengikutsertakan Indonesia dalam kebijakannya. "Akan banyak kerugian bagi AS jika tidak terjadi kesepakatan terkait limited FTA dengan Indonesia," ujar Arsjad.

Untuk diketahui, langkah Indonesia mengajukan limited FTA dilatarbelakangi oleh kebijakan pemberian insentif kredit pajak atas pembelian kendaraan listrik dalam Inflation Reduction Act (IRA).

Dalam IRA, hanya mobil listrik dengan komponen baterai berasal dari AS, Kanada, Meksiko, atau negara mitra FTA saja yang memenuhi syarat pemberian insentif kredit pajak. Lewat aturan ini, AS berupaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku dari China.

Baca Juga:
Impor Data Excel di e-Bupot 21/26? Ini Aturan File yang Di-upload

Saat ini, Indonesia tidak memiliki FTA dengan AS. Oleh karena itu, limited FTA diajukan guna mengakomodasi produk nikel dan produk tambang lainnya dari Indonesia.

"Syaratnya masuk IRA kan harus ada FTA, kita belum punya. Jadi bukan berarti kita itu di-exclude, enggak begitu. Kita cuma belum punya FTA saja," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Maritim dan Investasi Septian Hario Seto. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 27 Maret 2024 | 10:00 WIB SENGKETA PAJAK

Gara-Gara Insentif Pajak Mobil Listrik, AS Digugat China ke WTO

Selasa, 26 Maret 2024 | 11:30 WIB PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Tak Patuh Ketentuan DHE SDA, Bea Cukai Blokir Layanan 23 Eksportir

Sabtu, 23 Maret 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Mudik Lebaran dari Luar Negeri, Perhatikan Ketentuan Barang Bawaannya

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:15 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Impor Data Excel di e-Bupot 21/26? Ini Aturan File yang Di-upload

BERITA PILIHAN
Kamis, 28 Maret 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cashback Jadi Objek Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:47 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:31 WIB PENGAWASAN PAJAK

Data Konkret akan Daluwarsa, WP Berpotensi Di-SP2DK atau Diperiksa

Kamis, 28 Maret 2024 | 14:42 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Mau Pembetulan SPT Menyangkut Harta 5 Tahun Terakhir, Apakah Bisa?

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jatuh pada Hari Libur, Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan Tidak Diundur

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:17 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Optimalisasi Dua PP Perpajakan Migas Jadi Cara untuk Genjot PNBP Migas