KEBIJAKAN PAJAK

Incar Diskon PPN Rumah? Catat Deadline Berita Acara Serah Terimanya

Muhamad Wildan | Senin, 14 Februari 2022 | 18:45 WIB
Incar Diskon PPN Rumah? Catat Deadline Berita Acara Serah Terimanya

Pekerja berjalan di proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/2/2022). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/foc..

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menegaskan penyerahan rumah baru yang berhak mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) adalah penyerahan yang telah dibuktikan dengan berita acara serah terima.

Bila berita acara serah terima atas penyerahan rumah atau unit rumah susun tak dibuat hingga akhir pemberian insentif, penyerahan tersebut tidak bisa diberi insentif PPN DTP.

"Apabila tidak ada berita acara serah terima perumahan sampai akhir periode insentif PPN DTP, PPN atas penyerahan rumah tersebut tidak ditanggung pemerintah," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor, Senin (14/2/2022).

Baca Juga:
Kesempatan Lunasi Tunggakan PBB! Ada Pemutihan Hingga Agustus 2024

Untuk diketahui, PPN DTP diberikan atas penyerahan rumah baru siap huni yang dibuktikan berita acara serah terima. Insentif diberikan atas penyerahan yang dilakukan pada 1 Januari 2022 hingga 30 September 2022.

PPN DTP diberikan untuk penyerahan masa pajak Januari hingga September 2022. Bila harga rumah adalah maksimal Rp2 miliar, insentif PPN DTP yang diberikan sebesar 50%. Bila harga rumah di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, insentif PPN DTP yang diberikan sebesar 25%.

Agar bisa mendapatkan insentif ini, pengusaha kena pajak (PKP) harus mendaftarkan rumah yang dimaksud melalui aplikasi di Kementerian PUPR atau BP Tapera paling lambat pada 31 Maret 2022.

Baca Juga:
DJP Ajak Investor Manfaatkan Insentif di IKN, Prosesnya Tak Menjelimet

Pendaftaran harus memuat perincian jumlah rumah yang sudah jadi 100% dan siap diserahterimakan, perincian jumlah rumah yang sedang dibangun dan siap diserahterimakan saat periode insentif, serta perkiraaan harga jual rumah.

Sayangnya, pendaftaran rumah masih terkendala oleh persetujuan bangunan gedung (PBG) yang terhambat penerbitannya di pemda. Masalahnya, masih banyak daerah yang belum memiliki perda mengenai PBG.

Kemendagri mencatat ada 421 dari 508 kabupaten/kota yang belum memiliki perda PBG. PBG sendiri adalah pengganti dari izin mendirikan bangunan (IMB).

Baca Juga:
DJP Ajak Pelaku UMKM Buka Usaha di IKN, Ada Tarif PPh Nol Persen

Untuk menyelesaikan permasalah ini, Real Estat Indonesia (REI) sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat aturan peralihan. "Kalau mungkin Kemendagri bisa membuat aturan peralihan, tentu akan sangat membantu," ujar Wakil Ketua Umum REI Bidang Informasi dan Telekomunikasi Digital Properti Bambang Eka Jaya.

Bila kendala PBG selesai, serah terima diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan periode pemberian insentif pada PMK 6/2022.

"Setiap insentif pemerintah kami developer menyambut positif, walau tidak 100% seperti harapan kita. Dalam waktu 9 bulan mudah-mudahan kami bisa kejar serah terima bangunan sesuai target," ujar Bambang. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Andi 15 Februari 2022 | 15:24 WIB

dari awal sebelum nopember sdh bikin IMB induk.. turunan nya pecah jd IMB kavling...bukan PBG

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 12 Juni 2024 | 19:00 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Bea Cukai Musnahkan BKC Ilegal Rp 4 Miliar, Terbanyak Rokok dan Miras

Rabu, 12 Juni 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Dukung Penerapan Opsen Pajak, DJPK Susun Program Penguatan Basis Data

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tenang, Saldo Deposit WP pada Coretax System Tidak akan Ter-Autodebet

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:41 WIB KAMUS PAJAK

Update 2024: Apa Itu Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)?

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:14 WIB PP 49/2022

Ini Ketentuan PPN Pakan Ternak dan Hewan Kesayangan

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Anak Sekolah Perlu NPWP untuk Administrasi, Bisa Pakai Milik Orang Tua

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Meski Sulit Dicapai, Jokowi Tetap Targetkan Stunting Turun ke 14%