SINGAPURA

Iklim Usaha Singapura Dinilai Memburuk, Pelaku Usaha Minta Insentif

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 15 Januari 2020 | 13:52 WIB
Iklim Usaha Singapura Dinilai Memburuk, Pelaku Usaha Minta Insentif

Ilustrasi. 

SINGAPURA, DDTCNews – Lebih dari setengah perusahaan di semua industri besar menginginkan keringanan pajak dalam APBN Singapura yang akan diumumkan bulan depan. Keringanan pajak dibutuhkan untuk bersiap menghadapi tahun dengan kondisi ekonomi yang makin sulit.

Hal ini terungkap dari hasil survei Singapore Business Federation's (SBF). SBF memeringkat keinginan dari perusahaan besar serta perusahaan kecil dan menengah (UKM). Hasil survei tersebut menunjukkan sekitar 55% dari perusahaan besar dan UKM menginginkan insentif.

“Sekitar 55% perusahaan besar dan UMKM menginginkan pengurangan tarif pajak perusahaan atau penghasilan serta insentif untuk membantu peningkatan kemampuan staf, sebagai dua prioritas teratas dalam Anggaran 2020,” demikian pernyataan SBF dalam pers rilis, Selasa (15/1/2020).

Baca Juga:
Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Selain itu, sambung SBF, hampir setengah dari responden yang disurvei juga mencari dukungan di bidang lain. Secara lebih terperinci, 49% responden mengharapkan akses yang lebih mudah terhadap informasi dan sumber daya dari lembaga pemerintah.

Selanjutnya, 47% responden menginginkan insentif untuk pelatihan terkait industri dan 47% mengharapkan insentif untuk modal usaha bagi perusahaan. Adapun survei tersebut dilakukan SBF dari 26 Agustus hingga 25 Oktober 2019. Survei melibatkan lebih dari 1.000 perusahaan.

SBF menyebut perusahaan mencari bantuan lantaran dilanda ketidakpastian ekonomi dalam setahun belakangan ini. Ketidakpastian tersebut sebagian dikarenakan adanya perselisihan dagang antara Amerika Serikat dengan China.

Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Selain itu, hasil survei juga menunjukkan lebih dari setengah responden atau sebesar 51% merasa iklim bisnis di Singapura memburuk selama 12 bulan terakhir. Para responden ini menyatakan kurang puas dengan lingkungan bisnis regional dan global dibandingkan dengan 2018.

Untuk itu, muncul peningkatan kekhawatiran atas iklim ekonomi global. Selain itu, para pengusaha juga merasa khawatir dengan adanya risiko peningkatan biaya bisnis seperti untuk sewa dan bahan baku serta kenaikan upah di tengah ketidakpastian ekonomi.

Di sisi lain, meskipun Singapura menghadapi ketidakpastian akibat perang dagang dan perlambatan ekonomi China, pelaku bisnis di Negeri Singa ini terus berekspansi ke luar negeri. Survei menunjukkan 8 dari 10 bisnis saat ini memiliki unit di luar negeri

Baca Juga:
RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Menanggapi hal ini, Ketua SBF Teo Siong Seng mengatakan sangat penting bagi perusahaan Singapura untuk berekspansi ke luar negeri guna mengakses pasar baru, mendiversifikasi rantai pasokan, serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini mengingat terbatasnya pasar domestik.

"Sangat menggembirakan bahwa UKM kami memperluas jejak global mereka secara lebih agresif meskipun ketidakpastian ekonomi tengah menyelimuti di 2019," katanya, seperti dilansir thestar.com. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara