Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 13:37 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Reportase

Hitungan USTR Soal Beban Perusahaan AS Jika Kena Pajak Digital Prancis

A+
A-
1
A+
A-
1
Hitungan USTR Soal Beban Perusahaan AS Jika Kena Pajak Digital Prancis

Ilustrasi. (foto: Morning Consult)

WASHINGTON, DDTCNews – Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) mengestimasi pengenaan digital service tax (DST) oleh Pemerintah Prancis terhadap perusahaan digital asal Negeri Paman Sam mencapai US$450 juta.

Pada pengumuman berjudul “Notice of Action in the Section 301 Investigation of France's DST”, USTR mengestimasikan total pendapatan perusahaan asal AS yang masuk cakupan pengenaan DST sebesar 3% mencapai US$15 miliar pada 2020 ini. Artinya, pajak yang dibayar bisa mencapai US$450 juta.

“DST 3% di Prancis mencakup transaksi perusahaan-perusahaan AS dengan perkiraan pendapatan sekitar US$15 miliar pada 2020 dengan pengumpulan pajak sekitar US$450 … , dan lebih dari US$500 juta untuk kegiatan selama 2021,” tulis USTR dalam pengumuman tersebut, dikutip pada Senin (13/7/2020).

Baca Juga: Airbnb Dukung Proposal Pajak Digital OECD

Dalam mengenakan retaliasi kepada Prancis berupa bea masuk, USTR menyebut pihaknya mempertimbangkan beban yang harus ditanggung oleh perusahaan digital AS.

"USTR mempertimbangkan nilai dari transaksi digital yang tercakup dalam DST Prancis dan total pajak yang dibebankan oleh Prancis kepada perusahaan digital AS," tulis USTR pada tersebut, dikutip Senin (13/7/2020).

Oleh karena itu, langkah retaliasi berupa pengenaan bea masuk akan dijalankan AS. Langkah ini akan menambah penerimaan AS dengan jumlah yang kurang lebih setara dengan tambahan penerimaan pajak Prancis melalui DST. Simak artikel ‘Aksi Balasan Pajak Digital, AS Bakal Pungut Bea Masuk Tambahan 25%’.

Baca Juga: Belum Kelar Bahas Pajak Digital OECD, PBB Malah Ajukan Proposal Baru

Adapun retaliasi bea masuk yang dikenakan oleh AS adalah 25% atas produk impor dari Prancis. Estimasi nilai produk yang dikenai bea masuk tambahan oleh AS mencapai US$1,3 miliar dengan cakupan produk-produk seperti tas, sabun, dan kosmetik.

Bea masuk baru akan dikenakan pada 180 hari mendatang, yakni pada 6 Januari 2021. Hal ini untuk memberi ruang adanya negosiasi lanjutan secara multilateral di bawah koordinasi OECD. USTR akan terus memantau dampak dari kebijakan ini serta perkembangan negosiasi dengan Prancis ke depan.

“Masih ada potensi Prancis akan mengadopsi kebijakan yang lebih patut," tulis USTR.

Baca Juga: Kabar Gembira! OECD Beri Sinyal Ekonomi Indonesia Mulai Menguat

Tarif bea masuk yang dikenakan oleh AS kali ini masih lebih rendah dibandingkan tarif yang akan dikenakan pada Desember lalu. Kala itu, bea masuk yang bakal dikenakan AS atas produk Prancis mencapai 100% dengan cakupan barang yang lebih luas.

Akibat ancaman pengenaan bea masuk sebesar 100% tersebut, Prancis memutuskan untuk menunda pengenaan DST. Sebagai gantinya, AS juga menunda pengenaan bea masuk atas produk impor dari Prancis. (kaw)

Baca Juga: Selangkah Lagi Negara Ini Punya UU Pajak Layanan Digital
Topik : Amerika Serikat, Prancis, pajak digital, DST, ekonomi digital, bea masuk, impor
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 29 Juli 2020 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 25 Juli 2020 | 07:01 WIB
INDIA
Sabtu, 25 Juli 2020 | 06:01 WIB
PAJAK LAYANAN DIGITAL
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 22:40 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:51 WIB
RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:34 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:18 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH