Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Komunitas
Sabtu, 15 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 17:30 WIB
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Senin, 10 Mei 2021 | 10:18 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Reportase
Perpajakan.id

Hanya Pelat Kuning yang Dapat Diskon PKB 50%, Ini Alasannya

A+
A-
1
A+
A-
1
Hanya Pelat Kuning yang Dapat Diskon PKB 50%, Ini Alasannya

Sejumlah pengendara sepeda motor berada di tengah kemacetan di Tol Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Selasa (10/11/2020). Pemprov DKI Jakarta hanya memberikan fasilitas keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) 50% untuk kendaraan bermotor untuk angkutan orang berdasar kepemilikan izin. (ANTARA FOTO/Fauzan/aww)
 

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hanya memberikan fasilitas keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 50% untuk kendaraan bermotor untuk angkutan orang berdasarkan kepemilikan izin atau hanya kendaraan berpelat kuning.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari mengatakan sektor transportasi seperti angkutan umum sangat terdampak oleh resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Kami memberikan relaksasi agar tetap bisa berjalan di kondisi sulit ini dan tidak menambah tingkat pengangguran terbuka, karena pekerja di sektor transportasi publik rawan pemutusan hubungan kerja (PHK)," ujar Tsani, Selasa (15/12/2020).

Baca Juga: Soal e-SPPT PBB, Anies Terbitkan Pergub Baru

Dengan demikian, transportasi online baik taksi online maupun ojek online bukan objek pajak yang bisa mendapatkan fasilitas terbaru yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 115/2020 ini.

Tsani menerangkan mengingat mobil dan sepeda motor yang digunakan untuk transportasi online tidak berpelat kuning, maka pemanfaatan kendaraan tersebut tidak hanya untuk angkutan umum.

"Ojek online tidak termasuk karena peruntukannya tidak semata-mata untuk angkutan umum sehingga akan menyulitkan proses identifikasi objek pajak jika diberikan [keringanan pajak]," ujarnya..

Baca Juga: Anies Revisi Pergub Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan

Merujuk pada Pasal 2 Pergub No. 115/2020, diskon PKB sebesar 50% atas kendaraan angkutan umum diberikan secara jabatan untuk ketetapan PKB tahun pajak 2020.

Keringanan pajak hanya diberikan sepanjang wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak pada tahun pajak sebelumnya. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi bagi PKB terutang pada tahun-tahun pajak sebelumnya.

Selain PKB, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan fasilitas diskon pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 20%. Tidak seperti diskon PKB, diskon PBB berlaku secara umum dan tidak terbatas pada sektor-sektor tertentu.

Baca Juga: Realisasi Setoran PBB-P2 di Bawah Rata-Rata, Anies Beberkan Alasannya

Selain fasilitas PKB dan PBB, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, hingga pajak reklame.

Fasilitas ini akan diberikan kepada wajib pajak dan penanggung pajak yang melunasi pajak terutang paling lambat hingga 30 Desember 2020. (Bsi)

Baca Juga: Sengketa Pembebasan dan Restitusi PPnBM atas Kendaraan Angkutan Umum
Topik : anies baswedan, bapenda DKI, insentif pajak kendaraan, angkutan umum
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 10 September 2020 | 14:01 WIB
PANDEMI COVID-19
Sabtu, 05 September 2020 | 13:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 02 September 2020 | 18:45 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Senin, 27 Juli 2020 | 12:11 WIB
PINJAMAN DAERAH
berita pilihan
Minggu, 16 Mei 2021 | 15:01 WIB
THAILAND
Minggu, 16 Mei 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SRAGEN
Minggu, 16 Mei 2021 | 13:01 WIB
PAJAK KENDARAAN
Minggu, 16 Mei 2021 | 12:01 WIB
PENINDAKAN HUKUM
Minggu, 16 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK DAERAH
Minggu, 16 Mei 2021 | 09:01 WIB
KOTA DEPOK
Minggu, 16 Mei 2021 | 08:01 WIB
EDUKASI PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 07:01 WIB
HASIL AUDIT BPKP
Minggu, 16 Mei 2021 | 06:01 WIB
ROKOK ILEGAL