Berita
Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP
Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU
Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Hanya Pelat Kuning yang Dapat Diskon PKB 50%, Ini Alasannya

A+
A-
2
A+
A-
2
Hanya Pelat Kuning yang Dapat Diskon PKB 50%, Ini Alasannya

Sejumlah pengendara sepeda motor berada di tengah kemacetan di Tol Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Selasa (10/11/2020). Pemprov DKI Jakarta hanya memberikan fasilitas keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) 50% untuk kendaraan bermotor untuk angkutan orang berdasar kepemilikan izin. (ANTARA FOTO/Fauzan/aww)
 

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hanya memberikan fasilitas keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 50% untuk kendaraan bermotor untuk angkutan orang berdasarkan kepemilikan izin atau hanya kendaraan berpelat kuning.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari mengatakan sektor transportasi seperti angkutan umum sangat terdampak oleh resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Kami memberikan relaksasi agar tetap bisa berjalan di kondisi sulit ini dan tidak menambah tingkat pengangguran terbuka, karena pekerja di sektor transportasi publik rawan pemutusan hubungan kerja (PHK)," ujar Tsani, Selasa (15/12/2020).

Baca Juga: Sebelum Naikkan Pajak Parkir, Gubernur Anis Perlu Pertimbangkan Ini

Dengan demikian, transportasi online baik taksi online maupun ojek online bukan objek pajak yang bisa mendapatkan fasilitas terbaru yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 115/2020 ini.

Tsani menerangkan mengingat mobil dan sepeda motor yang digunakan untuk transportasi online tidak berpelat kuning, maka pemanfaatan kendaraan tersebut tidak hanya untuk angkutan umum.

"Ojek online tidak termasuk karena peruntukannya tidak semata-mata untuk angkutan umum sehingga akan menyulitkan proses identifikasi objek pajak jika diberikan [keringanan pajak]," ujarnya..

Baca Juga: Semester I/2021, Setoran Pajak di Provinsi Ini Baru 23%

Merujuk pada Pasal 2 Pergub No. 115/2020, diskon PKB sebesar 50% atas kendaraan angkutan umum diberikan secara jabatan untuk ketetapan PKB tahun pajak 2020.

Keringanan pajak hanya diberikan sepanjang wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak pada tahun pajak sebelumnya. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi bagi PKB terutang pada tahun-tahun pajak sebelumnya.

Selain PKB, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan fasilitas diskon pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 20%. Tidak seperti diskon PKB, diskon PBB berlaku secara umum dan tidak terbatas pada sektor-sektor tertentu.

Baca Juga: Sensus Pajak Daerah, Bapenda DKI Buka Lowongan untuk 11 Jabatan

Selain fasilitas PKB dan PBB, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, hingga pajak reklame.

Fasilitas ini akan diberikan kepada wajib pajak dan penanggung pajak yang melunasi pajak terutang paling lambat hingga 30 Desember 2020. (Bsi)

Baca Juga: Soal e-SPPT PBB, Anies Terbitkan Pergub Baru
Topik : anies baswedan, bapenda DKI, insentif pajak kendaraan, angkutan umum

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 11 September 2020 | 14:31 WIB
PELAYANAN PAJAK

PSBB Jilid II DKI Jakarta, Sistem Aplikasi Kunjung Pajak Masih Normal

Kamis, 10 September 2020 | 16:05 WIB
PELAYANAN PAJAK

PSBB Total Diterapkan Lagi, Bagaimana dengan Pelayanan Tatap Muka DJP?

Kamis, 10 September 2020 | 14:26 WIB
PENANGANAN COVID-19

Pemerintah Pusat & Daerah termasuk Anies Bahas Covid-19, Ini Hasilnya

Kamis, 10 September 2020 | 14:01 WIB
PANDEMI COVID-19

PSBB Total di DKI, Airlangga Usulkan Dua Hal Ini Kepada Anies

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP