Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Gunakan Big Data, Kepercayaan Wajib Pajak Kepada DJP Bisa Meningkat

A+
A-
0
A+
A-
0
Gunakan Big Data, Kepercayaan Wajib Pajak Kepada DJP Bisa Meningkat

Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti dalam symposium DJP IT Summit, dikutip pada Senin (23/8/2021)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) akan mendapatkan banyak manfaat dari digitalisasi proses bisnis, salah satunya meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas.

Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan DJP tengah dalam proses menuju organisasi berbasis data (data driven organization). Menurutnya, agenda tersebut menjadi modal untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak karena keputusan yang diambil akan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Salah satu pandangan yang berbeda datang dari wajib pajak, mereka akan lebih mengapresiasi ketika DJP menggunakan data sebagai bahan pengambilan keputusan," katanya dalam symposium DJP IT Summit, dikutip pada Senin (23/8/2021).

Baca Juga: Cara Mengajukan Pengukuhan PKP Bagi Pengusaha Kecil

Dalam beberapa tahun terakhir ini, lanjut Nufransa, DJP telah mengembangkan data analitik dalam mendukung berbagai proses bisnis mulai dari pelayanan hingga pengawasan pajak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kebutuhan untuk organisasi seperti DJP.

Sebab, cakupan pelayanan saja melibatkan puluhan juta wajib pajak. Misal, dari sekitar 45 juta wajib pajak di Indonesia, jika hanya 1/5 atau 10 juta wajib pajak yang aktif melakukan transaksi per hari maka dapat dipastikan ada miliran data yang dikelola DJP.

Pada masa lalu, data yang melimpah tersebut tidak dapat dioptimalkan dalam mendukung proses bisnis. Bantuan teknologi informasi mampu menjadikan miliran data yang tidak memiliki struktur tersebut dapat diolah dan menjadi basis data sebagai bahan pertimbangan merumuskan kebijakan perpajakan.

Baca Juga: Soal Solusi 2 Pilar Atas Digitalisasi Ekonomi, Ini Kata Dirjen Pajak

"Besarnya transaksi data WP itu bisa digambarkan dengan sederhana misalnya ada 45 juta yang terdaftar dan 1 juta wajib pajak aktif melakukan 10-100 transaksi per hari. Dari situ saja sudah miliran data yang ada dalam DJP. Dapat dibayangkan data miliaran itu bisa dianalisis dan kembangkan sehingga menjadi basis pengambilan keputusan," jelas Nufransa.

Untuk itu, sambungnya, agenda DJP menjadi data driven organization dapat berlaku pada seluruh unit kerja di Kemenkeu sehingga pengelolaan kebijakan fiskal bisa dilakukan secara komprehensif dengan basis dukungan data yang kuat.

"Baiknya kegiatan ini [IT Summit] rutin setiap tahun. Ke depan bisa dikembangkan kerja sama dengan DJBC dan DJA untuk penerimaan perpajakan dan PNBP. Tahun selanjutnya mencakup penerimaan dan pengeluaran serta utang sehingga menjadi komprehensif," tuturnya. (rig)

Baca Juga: Alokasi Insentif Usaha Terealisasi 96,7%, Sri Mulyani: Hampir Selesai

Topik : ditjen pajak, big data, digitalisasi, kebijakan pajak, kemenkeu, pajak, DJP IT Summit, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 25 Oktober 2021 | 10:30 WIB
REPUBLIK CEKO

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Pembebasan PPN Diperpanjang

Senin, 25 Oktober 2021 | 10:00 WIB
KANADA

Rasio Utang Melonjak, Orang Kaya Bakal Kena Pajak Lebih Besar

Senin, 25 Oktober 2021 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wewenang Sita dan Blokir Harta WP Tersangka, Ini Penjelasan DJP

Minggu, 24 Oktober 2021 | 16:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Setoran Pajak Sektor Jasa Hotel, Restoran, dan Hiburan Masih Tertekan

berita pilihan

Senin, 25 Oktober 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengajukan Pengukuhan PKP Bagi Pengusaha Kecil

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:55 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

Soal Solusi 2 Pilar Atas Digitalisasi Ekonomi, Ini Kata Dirjen Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:15 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Kuliah Umum Soal Pajak Syariah, Tertarik?

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:47 WIB
APBN KITA

Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022, Begini Penjelasan Pemerintah

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:30 WIB
FILIPINA

Kegiatan Ekonomi Membaik, Setoran 'Pajak Dosa' Meningkat 19%

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:22 WIB
UU HPP

Soal UU HPP, Dirjen Pajak: Pemerintah Lakukan Persiapan

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:17 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh OP Masih Minus 0,3%, Begini Penjelasan Dirjen Pajak