Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Gratis! E-Book Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak

A+
A-
17
A+
A-
17
Gratis! E-Book  Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Setelah resmi diluncurkan pada akhir Juli 2021, buku ke-12 terbitan DDTC berjudul Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak hadir dalam format e-book.

Versi digital dari buku yang ditulis Managing Partner DDTC Darussalam, Senior Partner DDTC Danny Septriadi, Expert Consultant DDTC Khisi Armaya Dhora, dan Assistant Manager Tax Compliance & Litigation Services DDTC Erika ini tersedia di kanal Buku Pajak laman Perpajakan.id versi 1.0. Silakan masuk di sini.

Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman komprehensif dan sistematis mengenai tata cara pelaksanaan pajak di Indonesia yang berbasis sistem self-assessment. Bagaimanapun, sistem ini cenderung menitikberatkan pada peran aktif wajib pajak dalam pemungutan pajak.

Baca Juga: Lapkeu Wajar dengan Pengecualian, Boleh Ajukan Restitusi Dipercepat?

“Dengan dianutnya sistem self-assessment dalam sistem perpajakan di Indonesia, pengetahuan pajak yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh wajib pajak agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya secara baik dan benar,” ujar penulis dalam bagian Kata Pengantar buku tersebut.

Terdiri atas 6 bab, pembahasan dalam buku ini akan dibuka dengan penjelasan mengenai subjek dan objek pajak dan ditutup dengan penjelasan mengenai pelaksanaan prosedur pajak yang bersifat khusus oleh wajib pajak.

Pada tiap babnya, buku ini juga mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam setiap pembahasan. Pembahasan dari buku ini juga sudah disesuaikan dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang terjadi akibat terbitnya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Baca Juga: Pahami Ketentuan Pajak dengan Mudah, Pakai Perpajakan.id Versi 2

Penggunaan bahasa yang sederhana disertai dengan terstukturnya penyusunan tiap bab menjadikan penjelasan dalam buku ini akan lebih mudah dipahami. Penulis buku ini mempunyai latar belakang pengetahuan pajak yang diperoleh dari universitas dan institusi mancanegara.

Penulis juga merupakan praktisi yang memiliki pengalaman mendalam mengenai tata cara pelaksanaan pajak. Diulas secara sistematis dan komprehensif, buku setebal 637 halaman ini dapat dijadikan referensi bagi berbagai kalangan, terutama kalangan bisnis, konsultan, dan praktisi.

Melalui format digital berbasis web (browser), DDTC bermaksud untuk menciptakan kenyamanan bagi pembaca. Dengan format ini, pembaca bisa menggunakan menu panduan, short-cut referensi, serta pilihan light mode-dark mode.

Baca Juga: Ini 4 Isu Pajak yang Perlu Dicermati dan Diantisipasi pada 2022

Tidak hanya itu, adanya tautan referensi dasar hukum yang secara langsung masuk ke database peraturan pajak dalam Perpajakan.id juga turut memudahkan pembaca untuk menilik naskah asli.

Pemberian akses secara gratis dalam format e-book menjadi wujud konkret dari salah satu core values DDTC, yakni berbagi pengetahuan (sharing knowledge). Terbitnya buku ini juga menjadi wujud konkret dari misi menghilangkan informasi asimetris di dalam masyarakat pajak Indonesia.

Selain membaca buku terbitan DDTC, pengguna juga bisa mengakses database lengkap peraturan pajak, putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung, serta perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) di platform Perpajakan.id.

Baca Juga: Buka Kantor di Surabaya, DDTC Gelar Free Webinar Kepatuhan Pajak 2022

Saat ini, platform Perpajakan.id dalam tahap pengembangan untuk versi terbaru. Dalam Perpajakan.id versi baru, pengguna dapat mengakses kanal legal research. Akan dirilis pula fitur-fitur tambahan lainnya. Ikuti Instagram Perpajakan.id untuk mendapatkan informasi selengkapnya. (kaw)

Topik : buku pajak, DDTC, Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak , e-book, literasi pajak, perpajakan.id

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Nil Sonata

Selasa, 14 September 2021 | 06:33 WIB
Wow keren wujud nyata pengabdian dan eksistensi ini menguatkan DDTC di posisi the leading local tax consultant Bravo DDTC 👍

Widi Dwi Ernawati

Senin, 13 September 2021 | 09:15 WIB
selamat DDTC, maju terus..
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 Desember 2021 | 19:25 WIB
WEBINAR DDTC ACADEMY - FE UNP

Catat! NIK Berfungsi sebagai Penanda Subjek Pajak, Bukan Wajib Pajak

Kamis, 23 Desember 2021 | 10:33 WIB
WEBINAR DDTC ACADEMY DAN UNP

UU HPP Diharapkan Bisa Jawab 3 Masalah Inti Pajak Ini

Kamis, 16 Desember 2021 | 17:30 WIB
TRANSFER PRICING

Hadapi Sengketa Transfer Pricing, Harus Cermat Siapkan Strategi

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BATANG

Dukung Program Sertifikat Tanah, Pemda Bebaskan Pungutan BPHTB

Jum'at, 28 Januari 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengaktifkan Fitur Portal Layanan di DJP Online

Jum'at, 28 Januari 2022 | 15:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Peserta TA Punya Harta Belum Dilaporkan, Ini Konsekuensi Tak Ikut PPS