Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

A+
A-
7
A+
A-
7
Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

ILUSTRASI. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) memantau proses pembayaran klaim simpanan nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Utomo Widodo di Kantor Cabang BRI Ngawi, Jawa Timur, Kamis (9/12/2021). ANTARA FOTO/Siswowidodo/rwa.

PAREPARE, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) terus melakukan sosialisasi program pengungkapan sukarela (PPS), termasuk melalui unit vertikal otoritas di daerah. Seperti yang dilakukan KPP Pratama Parepare, Sulawesi Selatan yang mempromosikan PPS kepada nasabah bank.

Bank yang jadi sasaran sosialisasi kali ini adalah BRI Cabang Parepare. Kepala KPP Pratama Parepare, Yusan Jubiantara, menjelaskan promosi dilakukan dengan memasang spanduk dan banner agar para nasabah yang berkunjung ke bank mendapat informasi terkait PPS.

Nasabah, ujar Yusan, juga diberi pemahaman bahwa PPS digagas pemerintah untuk mendorong kepatuhan dengan memberikan kesempatan wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya.

Baca Juga: 4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Pada banner yang dipasang di kantor cabang BRI ini, tertuang informasi terkait 2 skema kebijakan PPS. Kebijakan I ditujukan untuk wajib pajak badan maupun orang pribadi yang telah mengikuti tax amnesty. Sedangkan kebijakan kedua ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi.

"PPS ini adalah sarana pemerintah untuk bisa menarik dana yang terparkir di luar negeri untuk bisa membantu membiayai pembangunan dalam negeri, selain itu program ini tentu menguntungkan wajib pajak dalam sisi perpajakannya," jelas Yusan dikutip dari siaran pers Ditjen Pajak, Kamis (27/1/2022).

Yusan juga mengingatkan peserta PPS kebijakan I perlu mengungkapkan hartanya dengan surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH), dengan lampiran yang harus dilengkapi adalah bukti pembayaran PPh Final, daftar rincian harta dan informasi kepemilikan harta yang dilaporkan, dan daftar utang.

Baca Juga: Ditjen Pajak Sudah Kumpulkan PPh Final Rp8,73 Triliun dari PPS

Selain itu, wajib pajak juga perlu melampirkan pernyataan mengalihkan harta ke Indonesia serta pernyataan akan menginvestasikan ke sektor bagi yang bermaksud mengalihkan ke investasi. (sap)

Topik : UU HPP, program pengungkapan sukarela, PPS, PAS Final, PPh final, PMK 196/2021, tax amnesty, KPP Pratama

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 11 Mei 2022 | 12:00 WIB
WEBINAR TAXLOGY STPI

Bedah Implementasi UU HPP Secara Mendalam, STPI Gelar Webinar Gratis

Selasa, 10 Mei 2022 | 18:25 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ikut PPS? Ditjen Pajak Adakan Survei Kepuasan Layanan untuk Anda

Selasa, 10 Mei 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wapres Minta Gubernur Beri Insentif Perpajakan untuk UMKM di Daerah

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2