Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Genjot Pajak Kendaraan, Begini Cara Pemkot Depok

A+
A-
1
A+
A-
1
Genjot Pajak Kendaraan, Begini Cara Pemkot Depok

DEPOK, DDTCNews – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok turun tangan untuk membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak kendaraan bermotor (PKB).

Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan potensi tunggakan PKB di Kota Depok cukup tinggi hingga 30% dari jumlah kendaraan yang mencapai 1,1 juta unit, baik roda empat maupun roda dua. Samsat Depok menggandeng Karang Taruna untuk mengimbau para penunggak PKB dalam lingkup wilayah kelurahan.

“PKB ini sebetulnya adalah kewenangan Pemprov, tapi kami bagi hasil dan cukup signifikan menambah PAD. Potensi PKB terhadap PAD sangat tinggi, maka kami turut membantu dan mengatasi penunggak pajak melalui kecamatan dan kelurahan termasuk karang taruna,” paparnya di Sawangan Depok, Selasa (20/3).

Baca Juga: Mulai 1 Juli 2022, Pemprov Berlakukan Pajak Kendaraan Progresif

Dalam hal ini, Pemkot Depok mengimbau seluruh wajib pajak dalam lingkup kecamatan dan kelurahan untuk membayar maupun melunasi tunggakan PKB. Imbauan itu dilakukan oleh Camat maupun Lurah setempat agar mempercepat proses pelunasannya.

Idris menegaskan pentingnya peran dan kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak, mengingat penerimaan dari pajak menjadi salah satu penyokong utama PAD. Pemkot bisa memanfaatkan realisasi PAD untuk memenuhi kebutuhan warga Depok, termasuk pembangunan.

Terlebih, dana bagi hasil yang diterima Pemkot Depok dari Pemprov Jabar melalui realisasi penerimaan PKB cukup besar. Dana bagi hasil itu sejatinya bisa dimanfaatkan oleh Pemkot Depok untuk memberi peningkatan pelayanan publik. (Amu)

Baca Juga: Berlaku Hingga 31 Agustus! Gubernur Imbau Warga Ikut Pemutihan Pajak

Topik : pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, pemprov jabar, kota depok

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 12 Juni 2022 | 13:30 WIB
PROVINSI BANTEN

Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan, 19 WP Badan Dipanggil Kejati

Jum'at, 10 Juni 2022 | 17:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Diperpanjang Hingga Agustus 2022, Warga Diimbau Manfaatkan Diskon PBB

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2