KEBIJAKAN EKONOMI

Genjot Ekspor, Insentif Fiskal Bisa Jadi Opsi Pemerintah

Redaksi DDTCNews | Kamis, 09 Agustus 2018 | 08:53 WIB
Genjot Ekspor, Insentif Fiskal Bisa Jadi Opsi Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews - Dua bulan surplus dan selebihnya defisit adalah wajah neraca perdagangan Indonesia pada semester I 2018. Insentif fiskal bisa jadi opsi untuk genjot ekspor pada semester II.

Hal tersebut diungkapkan oleh Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus. Menurutnya, insentif fiskal tidak hanya ditujukan bagi kegiatan investasi baru. Namun, pelaku usaha dengan orientasi ekspor juga perlu diberi fasilitas dan kemudahan dalam ekspansi bisnis.

"Masalah pertama adalah perlunya fasilitas ekspor dari pemerintah, terutama dari media promosi ke negara negara yang saat ini memang belum menjadi tujuan ekspor utama kita," katanya di Kantor Indef, Rabu (8/8).

Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Menurutnya, selama ini pasar ekspor Indonesia hanya terpaku kepada Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat dan Eropa. Padahal ada pasar yang tidak kalah prospek, seperti mulai berkembangnya negara-negara benua Afrika.

"Banyak kawasan yang sedang berkembang saat ini. Itu yang harus didorong terutama di kawasan Afrika bagian tengah ke selatan. Di sana banyak negara yang mulai berkembang, nah ciri negara yang baru berkembang itu masyarakatnya butuh pakaian, alas kaki, obat-obatan dan makanan. Semua produk itu kita bisa buat," terangnya.

Oleh karena itu fasilitas fiskal juga harus diarahkan untuk mendorong ekspansi pelaku usaha Indonesia di luar negeri. Selain dorongan untuk ekspansi, insentif juga idealnya ditujukan untuk menekan biaya produksi di dalam negeri.

Baca Juga:
RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

"Banyak yang bisa pemerintah lakukan terkait insentif.Ini yang harus di selaraskan lagi dengan kebutuhan dunia usaha. Sekarang sudah ada tax holiday, tapi harus ada instrumen lebih tepat.

Misal dari sisi input produksi yang selama ini jadi momok yang sebabkan naiknya biaya misal dari sisi energi seperti pasokan gas listrik, harga bahan baku yang tidak stabil dan persoalan ketenagakerjaan," ungkap Heri.

Bauran kebijakan ini krusial untuk dorong ekspor, pasalnya daya saing produk Indonesia terus tergerus dalam beberapa tahun terakhir. Pangsa ekspor Indonesia terhadap ekspor dunia kian menurun. Pangsa ekspor Indonesia pada 2013 terhadap total ekspor dunia mencapai lebih dari 1%, namun pada 2017 pangsanya menyusut menjadi 0,9%.

"Sementara sepanjang 2013-2016 pangsa pasar ekspor Vietnam terhadap ekspor dunia naik dari 0,7% menjadi 1,4%," tutupnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Kamis, 25 April 2024 | 13:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

Kamis, 25 April 2024 | 09:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 10:00 WIB KABUPATEN KLUNGKUNG

Penerimaan Pajak Belum Optimal, Pemkab Bikin Satgas Libatkan Pemuda

Jumat, 26 April 2024 | 09:50 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

Terkait Transfer Pricing, Pemeriksaan Kantor Bisa Diubah ke Lapangan

Jumat, 26 April 2024 | 09:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Badan Otorita Penerimaan Negara, Kadin Minta Pemerintah Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 07:00 WIB LITERATUR PAJAK

Hal Unik Ini Hanya Ada di Perpajakan DDTC, Sudah Coba?

Jumat, 26 April 2024 | 06:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diskon Pajak Pasal 31E UU PPh Bisa Digunakan Tanpa Ajukan Permohonan

Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD