Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Gelar Seminar, IFTAA Bahas Peran Asosiasi untuk Keilmuan & Akreditasi

A+
A-
1
A+
A-
1
Gelar Seminar, IFTAA Bahas Peran Asosiasi untuk Keilmuan & Akreditasi

Dosen Prodi Administrasi Publik Universitas Diponegoro Hartuti Purnaweni (tengah) dan Kepala Departemen Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Inayati (kanan) saat menjadi pembicara. Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Damas Dwi Anggoro (kiri) hadir sebagai moderator. 

SEMARANG, DDTCNews - Asosiasi dapat memegang peran penting dalam pengembangan pendidikan perguruan tinggi. Peran itu seperti menjadi jembatan dalam penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan akademis serta inisiasi terbentuknya lembaga akreditasi mandiri.

Salah satu asosiasi yang aktif menyusun kurikulum perguruan tinggi Indonesia Association for Public Administrastion (IAPA). Dosen Prodi Administrasi Publik Universitas Diponegoro Hartuti Purnaweni menyebut IAPA aktif merancang kurikulum pada ranah administrasi publik.

“Anggota IAPA yang terdiri atas banyak stakeholder saling berkolaborasi menyusun kurikulum yang menjadi acuan capaian pembelajaran lulusan (CPL),” katanya seminar bertajuk Penguatan Peran Asosiasi dalam Pengembangan Keilmuan dan Akreditasi Prodi, Jumat (9/9/2022).

Dalam seminar yang digelar bersamaan dengan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Musnalub) Indonesian Fiscal and Tax Administration Association (IFTAA) tersebut, Hartuti mengatakan ada 2 aspek penting dalam merumuskan kurikulum.

Pertama, scientific vision, yakni pandangan para pakar atau kelompok pengajar terkait dengan kemampuan lulusan yang diperlukan di dunia kerja.

Kedua, market signal, yakni sinyal terhadap kompetensi lulusan yang mampu bekerja di dunia kerja secara berkualitas dan profesional. Hartuti menuturkan market signal dapat diperoleh dari para alumni, dunia industri dan profesi, serta mahasiswa.

“Ilmu yang diberikan harus sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, harus peduli pada market signal terkait dengan apa yang mereka butuhkan. Namun, kita tidak bisa terseret arus pasar karena ada filosofi dan pedoman keilmuan yang harus ditanamkan dan dipegang mahasiswa,” jelasnya.

Selain penyusunan kurikulum, asosiasi juga dapat berperan penting dalam pendirian lembaga akreditasi mandiri (LAM). Adapun LAM mencul akibat beralihnya wewenang akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) kepada LAM.

Kepala Departemen Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Inayati mengatakan asosiasi dengan rumpun keilmuan sejenis perlu saling berkolaborasi menginisiasi LAM. Sebab, LAM yang terbentuk berdasarkan rumpun keilmuan yang sama akan dapat merumuskan instrumen penilaian yang lebih sesuai.

Hal itu mendorong 15 asosiasi untuk memprakarsai berdirinya LAM Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK). Ke-15 organisasi itu, termasuk di antaranya IFTAA, bermaksud membentuk LAM yang sesuai dengan kekhasan ilmu sosial, politik, administrasi, dan komunikasi.

“Apabila LAMPSAK tidak diinisiasi maka program studi administrasi perpajakan akan diakreditasi oleh LAM Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (Lamemba). Lamemba instrumen penilaiannya makro, semetara program studi kita tentu membutuhkan instrument akreditasi yang lebih khusus,” jelasnya.

Dalam acara itu, Inayati juga menjelaskan informasi seputar pendirian LAMPSAK. Informasi itu mulai dari susunan organisasi, asosiasi yang memprakarsai pendirian LAMPSAK, lini masa pembentukan LAMPSAK, visi dan misi, rencana ke depan, hingga subrumpun yang termasuk dalam ilmu sosial, politik, administrasi, dan komunikasi. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Indonesian Fiscal and Tax Administration Association, IFTAA, akreditasi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya