Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Gelar Operasi Patroli Laut, DJBC Sita 9 Jenis Barang Ilegal

A+
A-
0
A+
A-
0
Gelar Operasi Patroli Laut, DJBC Sita 9 Jenis Barang Ilegal

Sejumlah personel TNI Angkatan Laut bersiaga di belakang jajaran barang bukti saat rilis penyelundupan rokok dan miras di Mako Satuan Patroli Lantamal XII Pontianak di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (12/7/2022). ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) memberikan perincian hasil dari operasi patroli laut yang dilakukan sepanjang semester I/2022.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Hatta Wardhana mengatakan patroli laut tetap berjalan meski dalam situasi pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaannya, patroli laut fiskal bisa dilakukan secara mandiri, terpadu, atau terkoordinasi.

"Selain pengamanan terhadap hak-hak keuangan negara, patroli laut Bea Cukai juga dilaksanakan untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus yang terjadi di perairan khususnya wilayah perbatasan dengan negara lain," katanya, dikutip pada Rabu (13/7/2022).

Baca Juga: Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Hatta menuturkan Indonesia sering dijadikan gerbang penyelundupan barang-barang ilegal seperti barang elektronik, pakaian bekas, hasil bumi, dan narkotika.

Hal itu terjadi karena kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan serta berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Timor-Leste Australia, dan Papua Nugini.

Sebagai community protector, DJBC mengemban tugas untuk mengamankan hak-hak keuangan negara dengan melaksanakan pengawasan terhadap barang-barang yang melewati wilayah perbatasan negara. Salah satunya melalui patroli laut.

Baca Juga: UU Direvisi, Pejabat Rusia Tak Perlu Ungkap Laporan Pajaknya ke Publik

Sepanjang semester I/2022, satuan kerja vertikal DJBC melakukan patroli laut secara mandiri. DJBC juga menggelar operasi patroli laut terpadu secara serentak dengan sandi Operasi Patroli Laut Terpadu Bea Cukai Jaring Sriwijaya dan Jaring Wallacea 2022.

“Keduanya dilaksanakan dalam dua periode, yakni 23 Maret-21 April 2022 dan 22 April-21 Mei 2022,” sebut Hatta.

Dari kedua operasi laut tersebut, DJBC melakukan 9 penegahan terhadap berbagai komoditas barang di antaranya 5.000 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA), 138.369 ekor baby lobster, dan 172.000 batang rokok tanpa dilekati pita cukai.

Baca Juga: Pelaku Usaha Gencar Ekspansi, Sri Mulyani Harap Tetap Patuh Pajak

Selain itu, DJBC juga menegah pakaian bekas atau ballpress, kayu gergajian tanpa disertai dokumen pemberitahuan pabean ekspor, uang tunai sekitar SG$17.000, barang campuran, dan 47 bungkus narkotika jenis sabu.

"Pelaksanaan kedua operasi laut ini merupakan implementasi unity of effort yang mengedepankan sinergi antarinstansi yang membuktikan tidak adanya tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum di laut," ujar Hatta. (rig)

Baca Juga: Awas! Faktur Pajak Bisa Dianggap Tidak Dibuat Jika Ini Terjadi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : DJBC, operasi laut, penegahan, ditjen bea dan cukai, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Januari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Ada Perubahan Aturan, DJBC Buka Forum Asistensi bagi Pengusaha Rokok

Rabu, 25 Januari 2023 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tax Buoyancy Turun, Rasio Pajak 2023 Diperkirakan Hanya 9,61 Persen

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T