Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Gelar Konsultasi Publik, Pemerintah: Investasi di KEK Lebih Menarik

1
1

Suasana konsultasi publik. (foto: kek.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menggelar konsultasi publik untuk menampung aspirasi terhadap rancangan perubahan dua regulasi terkait KEK. Acara digelar di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Elen Setiadi, Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan Kemenko Perekonomian yang juga selaku Wakil Ketua II Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK mengatakan dua regulasi itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) No.96/2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan KEK dan PP No. 2/2011 tentang Penyelenggaraan KEK.

“Dalam rancangan perubahan PP tentang Fasilitas dan Kemudahan KEK, tax holiday bagi investor yang menanamkan modal di dalam KEK lebih menarik dibanding yang di luar KEK,” katanya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenko Perekonomian, Senin (17/6/2019).

Baca Juga: Indonesia di Tengah Kompetisi Perebutan Modal

Perubahan PP No. 96/2015, sambungnya, memberikan kepastian jumlah dan waktu pemberian fasilitas berdasarkan nilai investasi. Dia memberi contoh investasi Rp20 miliar sudah bisa mendapatkan tax holiday 50% selama 5 tahun. Ada pula masa transisi selama 2 tahun sebesar 25%.

Selain itu, pembelian dan sewa tanah atau bangunan di KEK juga tidak dipungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Sebelumnya, tidak ada aturan pembebasan PPh dan PPN untuk transaksi tersebut.

Elen menambahkan ada pula pemotongan PPh orang pribadi pada KEK yang bergerak di bidang jasa, seperti KEK pendidikan dan kesehatan yang akan dikembangkan. Saat ini, sudah ada pengembangan dua zonasi KEK yaitu KEK industri dan KEK pariwisata.

Baca Juga: Pengembangan KEK Singasari akan Libatkan UB dan Unisma

Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto dalam perkembangannya, memang diperlukan beberapa penyesuaian atas regulasi itu sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan KEK.

Menurutnya, perlu adanya penyederhanaan proses, penyempurnaan perluasan jenis zona di dalam KEK sesuai dengan perkembangan, transisi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), pelaksanaan perizinan berusaha di KEK melalui Online Single Submission (OSS), dan penambahan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pengelola KEK.

“Penyempurnaan materi ini bertujuan agar tata kelola pengembangan KEK dapat dilaksanakan secara cepat dan efektif,” katanya.

Baca Juga: Ini Penjelasan BKF Soal Efek Pemberian Insentif Fiskal

Forum konsultasi publik ini untuk menjaring aspirasi semua pemangku kepentingan KEK terhadap regulasi yang sedang disiapkan oleh Kemenko Perekonomian. Masukan dan saran dari investor dan pengelola KEK, sambungnya, sangat berharga.

“Khususnya pada aspek penyelenggaran KEK dan fasilitas-fasilitas kemudahan yang diperoleh di KEK. Konsep inti KEK dalah pemberian fasilitas dan kemudahan khusus kepada pembangun dan pengelola KEK serta Investor KEK,” jelasnya.

Saat ini fasilitas dan kemudahan di KEK diatur pada PP No.96/2015 beserta turunannya seperti PMK 104/2016 dan peraturan teknis lainnya. Namun, implementasinya belum berjalan secara efektif. Selain itu, ada kebijakan-kebijakan baru diluar KEK yang lebih menarik jika investasi di luar KEK. (kaw)

Baca Juga: Pemerintah Kota Ini Ingin Pajaki Rumah Kosong

“Dalam rancangan perubahan PP tentang Fasilitas dan Kemudahan KEK, tax holiday bagi investor yang menanamkan modal di dalam KEK lebih menarik dibanding yang di luar KEK,” katanya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenko Perekonomian, Senin (17/6/2019).

Baca Juga: Indonesia di Tengah Kompetisi Perebutan Modal

Perubahan PP No. 96/2015, sambungnya, memberikan kepastian jumlah dan waktu pemberian fasilitas berdasarkan nilai investasi. Dia memberi contoh investasi Rp20 miliar sudah bisa mendapatkan tax holiday 50% selama 5 tahun. Ada pula masa transisi selama 2 tahun sebesar 25%.

Selain itu, pembelian dan sewa tanah atau bangunan di KEK juga tidak dipungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Sebelumnya, tidak ada aturan pembebasan PPh dan PPN untuk transaksi tersebut.

Elen menambahkan ada pula pemotongan PPh orang pribadi pada KEK yang bergerak di bidang jasa, seperti KEK pendidikan dan kesehatan yang akan dikembangkan. Saat ini, sudah ada pengembangan dua zonasi KEK yaitu KEK industri dan KEK pariwisata.

Baca Juga: Pengembangan KEK Singasari akan Libatkan UB dan Unisma

Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto dalam perkembangannya, memang diperlukan beberapa penyesuaian atas regulasi itu sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan KEK.

Menurutnya, perlu adanya penyederhanaan proses, penyempurnaan perluasan jenis zona di dalam KEK sesuai dengan perkembangan, transisi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), pelaksanaan perizinan berusaha di KEK melalui Online Single Submission (OSS), dan penambahan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pengelola KEK.

“Penyempurnaan materi ini bertujuan agar tata kelola pengembangan KEK dapat dilaksanakan secara cepat dan efektif,” katanya.

Baca Juga: Ini Penjelasan BKF Soal Efek Pemberian Insentif Fiskal

Forum konsultasi publik ini untuk menjaring aspirasi semua pemangku kepentingan KEK terhadap regulasi yang sedang disiapkan oleh Kemenko Perekonomian. Masukan dan saran dari investor dan pengelola KEK, sambungnya, sangat berharga.

“Khususnya pada aspek penyelenggaran KEK dan fasilitas-fasilitas kemudahan yang diperoleh di KEK. Konsep inti KEK dalah pemberian fasilitas dan kemudahan khusus kepada pembangun dan pengelola KEK serta Investor KEK,” jelasnya.

Saat ini fasilitas dan kemudahan di KEK diatur pada PP No.96/2015 beserta turunannya seperti PMK 104/2016 dan peraturan teknis lainnya. Namun, implementasinya belum berjalan secara efektif. Selain itu, ada kebijakan-kebijakan baru diluar KEK yang lebih menarik jika investasi di luar KEK. (kaw)

Baca Juga: Pemerintah Kota Ini Ingin Pajaki Rumah Kosong
Topik : KEK, insentif fiskal, investasi, tax holiday
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK