Review
Senin, 06 April 2020 | 19:46 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 20:18 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 17:38 WIB
ANALISIS PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Senin, 06 April 2020 | 19:16 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 18:50 WIB
TIPS E-BUPOT
Senin, 06 April 2020 | 16:43 WIB
REKONSILIASI FISKAL (11)
Senin, 06 April 2020 | 15:28 WIB
JAGDISH BHAGWATI
Data & alat
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Rabu, 01 April 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 1 APRIL-7 APRIL 2020
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Komunitas
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Kolaborasi
Senin, 06 April 2020 | 18:30 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 06 April 2020 | 09:40 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Senin, 06 April 2020 | 07:00 WIB
SAMBUTAN KETUM KADIN
Reportase

Finalisasi Beleid Penurunan Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Dikebut

A+
A-
4
A+
A-
4
Finalisasi Beleid Penurunan Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Dikebut

Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Arif Baharudin.

JAKARTA, DDTCNews – Kemenkeu tengah mempersiapkan perubahan kebijakan perpajakan untuk kegiatan impor barang kiriman. Perubahan kebijakan dijanjikan akan selesai secepatnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Arif Baharudin saat konferensi pers hari ini, Senin (23/12/2019). Menurutnya, penyusunan perubahan aturan sudah final dilakukan dan sudah disetor kepada Kemenkumham untuk proses harmonisasi kebijakan.

“Hari ini kami sudah kirim nota dan surat ke Kemenkumham. Kita berharap dapat sesegera mungkin diselesaikan,” katanya di Ruang Pers Kemenkeu.

Baca Juga: Kaji Usulan, Sri Mulyani Bakal Perluas Penerima Insentif Pajak

Arif menyebutkan jika proses di Kemenkumham berjalan lancar maka revisi atas PMK No.112/2019 dapat diselesaikan pada tahun ini. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah terbatasnya waktu bagi penyelesaian menjelang akhir tahun.

Jika revisi beleid rampung dilakukan, sambungnya, diperlukan jeda 30 hari untuk berlaku secara efektif. Hal ini diperlukan untuk perubahan sistem di Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), terutama dalam penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang baru.

Arif juga menegaskan rencana perubahan de minimis dari US$75 menjadi US$3 sudah dibandingkan dengan beberapa negara lain. Pasalnya, banyak negara menerapkan aturan ambang batas yang berada di bawah aturan yang berlaku saat ini.

Baca Juga: Terkait Virus Corona, Ini Tugas dari Sri Mulyani untuk Kepala BKF Baru

Negara seperti Inggris menerapkan de minimis impor barang kiriman sebesar US$21. Kanada menerapkan ambang batas sebesar US$15. Kemudian, Swiss menerapkan de minimis hanya sebesar US$5.

Ada juga negara yang tidak menerapkan aturan de minimis untuk impor barang kiriman. Deretan negara seperti Kosta Rika, Paraguay, dan Bangladesh tidak memiliki kebijakan de minimis untuk kegiatan impor barang kiriman.

“Kenapa US$3? Karena mayoritas di bawah US$75. Kemudian, setelah kita hitung juga sebagian barang yang masuk itu rata-rata pemberitahuan setiap CN-nya sebesar US$3,8 sehingga kita turunkan menjadi US$3," imbuh Arif. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Lantik Akademisi UI Jadi Kepala BKF yang Baru

“Hari ini kami sudah kirim nota dan surat ke Kemenkumham. Kita berharap dapat sesegera mungkin diselesaikan,” katanya di Ruang Pers Kemenkeu.

Baca Juga: Kaji Usulan, Sri Mulyani Bakal Perluas Penerima Insentif Pajak

Arif menyebutkan jika proses di Kemenkumham berjalan lancar maka revisi atas PMK No.112/2019 dapat diselesaikan pada tahun ini. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah terbatasnya waktu bagi penyelesaian menjelang akhir tahun.

Jika revisi beleid rampung dilakukan, sambungnya, diperlukan jeda 30 hari untuk berlaku secara efektif. Hal ini diperlukan untuk perubahan sistem di Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), terutama dalam penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang baru.

Arif juga menegaskan rencana perubahan de minimis dari US$75 menjadi US$3 sudah dibandingkan dengan beberapa negara lain. Pasalnya, banyak negara menerapkan aturan ambang batas yang berada di bawah aturan yang berlaku saat ini.

Baca Juga: Terkait Virus Corona, Ini Tugas dari Sri Mulyani untuk Kepala BKF Baru

Negara seperti Inggris menerapkan de minimis impor barang kiriman sebesar US$21. Kanada menerapkan ambang batas sebesar US$15. Kemudian, Swiss menerapkan de minimis hanya sebesar US$5.

Ada juga negara yang tidak menerapkan aturan de minimis untuk impor barang kiriman. Deretan negara seperti Kosta Rika, Paraguay, dan Bangladesh tidak memiliki kebijakan de minimis untuk kegiatan impor barang kiriman.

“Kenapa US$3? Karena mayoritas di bawah US$75. Kemudian, setelah kita hitung juga sebagian barang yang masuk itu rata-rata pemberitahuan setiap CN-nya sebesar US$3,8 sehingga kita turunkan menjadi US$3," imbuh Arif. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Lantik Akademisi UI Jadi Kepala BKF yang Baru
Topik : bea masuk, pembebasan bea masuk, DJBC, Kemenkeu
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Senin, 16 Maret 2020 | 13:54 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 16 Maret 2020 | 11:04 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Minggu, 15 Maret 2020 | 17:15 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Minggu, 15 Maret 2020 | 08:45 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Senin, 06 April 2020 | 19:46 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 06 April 2020 | 19:16 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 19:15 WIB
PERPRES 54/2020
Senin, 06 April 2020 | 18:50 WIB
TIPS E-BUPOT
Senin, 06 April 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 18:30 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 06 April 2020 | 17:17 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 17:02 WIB
KABUPATEN SLEMAN
Senin, 06 April 2020 | 16:43 WIB
REKONSILIASI FISKAL (11)
Senin, 06 April 2020 | 16:12 WIB
PELAPORAN SPT