KEBIJAKAN PAJAK

Ekspor-Impor Sumbang Penerimaan, Sri Mulyani Harap Tak Ada Korupsi

Dian Kurniati | Minggu, 17 September 2023 | 14:30 WIB
Ekspor-Impor Sumbang Penerimaan, Sri Mulyani Harap Tak Ada Korupsi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap pelayanan dan tata kelola ekspor-impor dapat bersih dari korupsi.

Sri Mulyani mengatakan kegiatan ekspor dan impor memiliki peranan penting dalam perekonomian. Selain itu, lanjutnya, kegiatan perdagangan internasional juga dapat berkontribusi pada penerimaan perpajakan.

"Jika melihat penerimaan negara, ekspor-impor kita penting sekali," katanya melalui Instagram @smindrawati, dikutip pada Minggu (17/9/2023).

Baca Juga:
DJP Bakal Tambah Jumlah WP yang Harus Laporkan Keuangan Berbasis XBRL

Sri Mulyani menjelaskan pentingnya ekspor-impor tersebut saat berbicara dalam Seminar Nasional Presisi Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola dan Pelayanan Ekspor Impor yang diselenggarakan oleh Polri, beberapa waktu lalu.

Dari sisi perpajakan, lanjut menteri keuangan, setoran dari PPN impor memiliki kontribusi sekitar 13% dari total penerimaan pajak. Sementara itu, PPh Pasal 22 impor juga menambah 3,8% pada penerimaan pajak.

Selain itu, ada dampak tidak langsung yang juga besar dari aktivitas ekspor-impor melalui setoran PPh Badan, PPN, serta penciptaan lapangan pekerjaan.

Baca Juga:
Ditjen Pajak Sediakan Layanan WA-bot UMKM

Sri Mulyani mengaku senang dengan komitmen Polri membantu Kemenkeu dalam melaksanakan tugas menjaga perekonomian nasional melalui pengumpulan penerimaan negara. Melalui tata kelola ekspor-impor yang bersih dari korupsi, ia berharap penerimaan negara juga terus menguat.

"Mari bersama-sama meningkatkan kerja sama dan kekompakan kita karena pada akhirnya Indonesia adalah tanah tumpah darah kita," ujarnya.

Pada unggahan tersebut, Sri Mulyani juga menyinggung korupsi sebagai salah satu tantangan yang dihadapi negara di dunia agar terhindar dari middle income trap. Menurutnya, dari 197 negara di dunia, tidak semuanya mampu untuk terus melaju menjadi negara maju.

Baca Juga:
DJP Sebut Pajak Karbon Masih Dibahas dengan Kemenkeu

Hanya ada sekitar 20 negara yang terlepas dari middle-income trap dan menjadi high income country. Sementara itu, mayoritas negara masih akan berstatus sebagai low atau middle income country.

Salah satu ciri negara yang menjadi high income country adalah mampu menekan dan mengubah korupsi sehingga bukan menjadi faktor erosi kemajuan negara tersebut. Menurut Sekjen PBB Kofi Annan, korupsi adalah musuh paling utama bagi negara untuk maju. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 26 September 2023 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Bakal Tambah Jumlah WP yang Harus Laporkan Keuangan Berbasis XBRL

Selasa, 26 September 2023 | 16:39 WIB LAYANAN PAJAK

Ditjen Pajak Sediakan Layanan WA-bot UMKM

Selasa, 26 September 2023 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Pajak Karbon Masih Dibahas dengan Kemenkeu

Selasa, 26 September 2023 | 16:12 WIB DITJEN PAJAK

DJP Luncurkan Layanan Chatbot Pajak, Sudah Coba?

BERITA PILIHAN
Selasa, 26 September 2023 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Bakal Tambah Jumlah WP yang Harus Laporkan Keuangan Berbasis XBRL

Selasa, 26 September 2023 | 16:39 WIB LAYANAN PAJAK

Ditjen Pajak Sediakan Layanan WA-bot UMKM

Selasa, 26 September 2023 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Pajak Karbon Masih Dibahas dengan Kemenkeu

Selasa, 26 September 2023 | 16:15 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Kiriman Dokumen dari Luar Negeri Kena Bea Masuk? Simak Aturannya

Selasa, 26 September 2023 | 16:12 WIB DITJEN PAJAK

DJP Luncurkan Layanan Chatbot Pajak, Sudah Coba?

Selasa, 26 September 2023 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Catatan Kemenkeu untuk Pemda

Selasa, 26 September 2023 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BEI Sediakan 4 Skema Perdagangan Karbon di IDXCarbon

Selasa, 26 September 2023 | 14:47 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Cukai Minuman Manis Bakal Berlaku 2024, Pemerintah Kebut Aturannya

Selasa, 26 September 2023 | 14:45 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Perluasan Basis Pajak dan Pemanfaatan Teknologi untuk Kerek Tax Ratio

Selasa, 26 September 2023 | 14:37 WIB PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Penerimaan Diproyeksi Shortfall, Bea Cukai: Yang Penting Visi Berjalan