KEBIJAKAN PAJAK

Ekspor-Impor Sumbang Penerimaan, Sri Mulyani Harap Tak Ada Korupsi

Dian Kurniati | Minggu, 17 September 2023 | 14:30 WIB
Ekspor-Impor Sumbang Penerimaan, Sri Mulyani Harap Tak Ada Korupsi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap pelayanan dan tata kelola ekspor-impor dapat bersih dari korupsi.

Sri Mulyani mengatakan kegiatan ekspor dan impor memiliki peranan penting dalam perekonomian. Selain itu, lanjutnya, kegiatan perdagangan internasional juga dapat berkontribusi pada penerimaan perpajakan.

"Jika melihat penerimaan negara, ekspor-impor kita penting sekali," katanya melalui Instagram @smindrawati, dikutip pada Minggu (17/9/2023).

Baca Juga:
Periode Lapor SPT Selesai, KPP Bisa Memulai Penelitian Komprehensif

Sri Mulyani menjelaskan pentingnya ekspor-impor tersebut saat berbicara dalam Seminar Nasional Presisi Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola dan Pelayanan Ekspor Impor yang diselenggarakan oleh Polri, beberapa waktu lalu.

Dari sisi perpajakan, lanjut menteri keuangan, setoran dari PPN impor memiliki kontribusi sekitar 13% dari total penerimaan pajak. Sementara itu, PPh Pasal 22 impor juga menambah 3,8% pada penerimaan pajak.

Selain itu, ada dampak tidak langsung yang juga besar dari aktivitas ekspor-impor melalui setoran PPh Badan, PPN, serta penciptaan lapangan pekerjaan.

Baca Juga:
Apa Itu Wilayah Pengembangan Industri dalam Konteks Perpajakan?

Sri Mulyani mengaku senang dengan komitmen Polri membantu Kemenkeu dalam melaksanakan tugas menjaga perekonomian nasional melalui pengumpulan penerimaan negara. Melalui tata kelola ekspor-impor yang bersih dari korupsi, ia berharap penerimaan negara juga terus menguat.

"Mari bersama-sama meningkatkan kerja sama dan kekompakan kita karena pada akhirnya Indonesia adalah tanah tumpah darah kita," ujarnya.

Pada unggahan tersebut, Sri Mulyani juga menyinggung korupsi sebagai salah satu tantangan yang dihadapi negara di dunia agar terhindar dari middle income trap. Menurutnya, dari 197 negara di dunia, tidak semuanya mampu untuk terus melaju menjadi negara maju.

Baca Juga:
Memahami Pengurang Penghasilan dalam PPh Pasal 21

Hanya ada sekitar 20 negara yang terlepas dari middle-income trap dan menjadi high income country. Sementara itu, mayoritas negara masih akan berstatus sebagai low atau middle income country.

Salah satu ciri negara yang menjadi high income country adalah mampu menekan dan mengubah korupsi sehingga bukan menjadi faktor erosi kemajuan negara tersebut. Menurut Sekjen PBB Kofi Annan, korupsi adalah musuh paling utama bagi negara untuk maju. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 01 Mei 2024 | 13:00 WIB KELAS PPH PASAL 21 (4)

Memahami Pengurang Penghasilan dalam PPh Pasal 21

Rabu, 01 Mei 2024 | 12:00 WIB KOTA BANJARBARU

Pemkot Patok Tarif 40% Pajak Jasa Hiburan Karaoke dan Spa

BERITA PILIHAN
Rabu, 01 Mei 2024 | 15:45 WIB DDTC - SMA 8 YOGYAKARTA

Peringati Hardiknas, SMAN 8 Yogyakarta Gelar Webinar Gratis!

Rabu, 01 Mei 2024 | 13:00 WIB KELAS PPH PASAL 21 (4)

Memahami Pengurang Penghasilan dalam PPh Pasal 21

Rabu, 01 Mei 2024 | 12:00 WIB KOTA BANJARBARU

Pemkot Patok Tarif 40% Pajak Jasa Hiburan Karaoke dan Spa

Rabu, 01 Mei 2024 | 11:30 WIB PAJAK PENGHASILAN

Begini Cara Hitung Angsuran PPh Pasal 25 BUMN dan BUMD

Rabu, 01 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Kriteria-Perbedaan Barang Kiriman Hasil Perdagangan dan Nonperdagangan

Rabu, 01 Mei 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 01 MEI 2024 - 07 MEI 2024

Berjalan Sebulan Lebih, Kurs Pajak Berlanjut Melemah terhadap Dolar AS