Berita
Minggu, 09 Agustus 2020 | 15:01 WIB
JEPANG
Minggu, 09 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KABUPATEN BREBES
Minggu, 09 Agustus 2020 | 13:01 WIB
KEUANGAN NEGARA
Minggu, 09 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KOREA SELATAN
Review
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

'Dunia Usaha Butuh Intervensi Segera'

A+
A-
0
A+
A-
0
'Dunia Usaha Butuh Intervensi Segera'

Presiden Kamar Dagang dan Industri Madras Ramkumar Ramamoorthy.

CHENNAI, DDTCNews—Kamar Dagang dan Industri Madras, salah satu badan industri tertua di India, meminta Pemerintah India untuk melakukan intervensi fiskal dengan menunda sejumlah tenggat pembayaran pajak.

Presiden Kamar Dagang dan Industri Madras Ramkumar Ramamoorthy mengatakan hal tersebut dalam satu memonya kepada Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman. Ia mengatakan dunia usaha India sangat membutuhkan intervensi segera dari pemerintah.

“Penyebaran virus Corona mengarah pada penyusutan ekspor, penghentian produksi, tidak dapat diaksesnya tenaga orang, tidak tersedianya impor tertentu, dan perlambatan konsumsi. Ini keadaan luar biasa yang menuntut tindakan luar biasa,” ungkapnya dalam memo tersebut, Senin (16/3/2020).

Baca Juga: Cadangan Devisa Akhir Juli 2020 Kembali Meningkat

Ramkumar menambahkan beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menggairahkan kembali sektor bisnis India adalah menunda pembayaran pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST), uang muka pajak, dan pembayaran bunga.

Memo atau catatan tersebut juga menambahkan tanggal jatuh tempo untuk pajak di muka yang ditangguhkan, atau sebagai alternatif penundaan pembayraan bunga, sesuai dengan Bagian 234B dan 234C dari Undang-Undang Pajak Penghasilan India.

Ramkumar juga berusaha menunda tanggal jatuh tempo GST untuk Maret 2020, selain mengusulkan intervensi lebih jauh sehubungan dengan proses pemulihan industri, mengingat dampak pandemik virus Corona ini telah mencekik industri yang sudah terengah-engah.

Baca Juga: Sedang Difinalisasi, Bantuan Gaji Rp2,4 Juta per Orang

"Mengingat semua kargo atau pengiriman barang tunduk pada pemeriksaan yang signifikan, dan ada pula penundaan karena pembersihan kargo, maka seharusnya tidak ada retribusi demurrage, bunga, atau biaya pelabuhan selama periode tersebut,” katanya seperti dilansir timesofindia.indiatimes.com.

Menurut Ramkumar, India seharusnya belajar dari kelalaian selama berurusan dan memerangi virus Corona. Seharusnya dalam situasi ini ada moratorium pembayaran pajak untuk beberapa bulan ke depan, sehingga industri nasional masih bisa selamat dan bertahan. (Bsi)

Baca Juga: Ini Kata Jokowi Soal Ekonomi Kuartal II/2020 yang Terkontraksi 5,32%
Topik : india, virus corona, efek virus corona, intervensi fiskal
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 25 Juli 2020 | 07:01 WIB
INDIA
Jum'at, 24 Juli 2020 | 17:25 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 24 Juli 2020 | 15:42 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Jum'at, 24 Juli 2020 | 12:10 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
berita pilihan
Minggu, 09 Agustus 2020 | 15:01 WIB
JEPANG
Minggu, 09 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KABUPATEN BREBES
Minggu, 09 Agustus 2020 | 13:01 WIB
KEUANGAN NEGARA
Minggu, 09 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 09 Agustus 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 10:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Minggu, 09 Agustus 2020 | 08:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 09 Agustus 2020 | 06:01 WIB
BELANJA SOSIAL