Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Dukung Pajak Digital, Biro Perdagangan Elektronik Segera Dibentuk

A+
A-
1
A+
A-
1
Dukung Pajak Digital, Biro Perdagangan Elektronik Segera Dibentuk

Ilustrasi. 

MANILA, DDTCNews – Kementerian Perdagangan dan Industri Filipina (Department of Trade and Industry/DTI) ikut mendukung pengesahan RUU Perpajakan Digital untuk mengenakan pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik.

Menteri Perdagangan dan Industri Ramon Lopez mengatakan pemerintah saat ini juga tengah mengusulkan RUU Transaksi Internet untuk mendukung terciptanya ekonomi digital yang baik di Filipina. Melalui RUU tersebut, akan terbentuk Biro Perdagangan Elektronik yang bekerja di bawah DTI.

"Pada akhirnya, ekonomi digital di Filipina akan ditandai dengan infrastruktur yang memadai, tata kelola yang efisien, serta tenaga kerja yang siap di masa depan," katanya, dikutip pada Selasa (27/4/2021).

Baca Juga: Potensi Teknologi Blockchain dalam Mengatasi Penggelapan Pajak

Lopez mengatakan Biro Perdagangan Elektronik akan bertugas mengatur semua transaksi perdagangan elektronik di Filipina. Nantinya, biro tersebut akan berkoordinasi dengan Bureau of Internal Revenue (BIR) yang akan mengumpulkan pajak dari setiap layanan digital.

Menurutnya, pemerintah terus berupaya mendorong semua kegiatan bisnis di Filipina berjalan secara elektronik.

Khusus pada DTI, telah tersedia berbagai layanan digital, seperti layanan pengajuan pendaftaran nama bisnis atau importir yang membutuhkan izin komoditas impor, produsen yang meminta persetujuan untuk lisensi Standar Nasional Filipina, serta kontraktor yang mengajukan atau memperbarui lisensi usaha.

Baca Juga: Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak

Di bidang perpajakan, RUU Perpajakan Digital telah diajukan sejak 2020 dan mulai dibahas bersama komite keuangan DPR. Dalam pembahasannya, komite setuju setiap transaksi digital di Filipina dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12%.

Dilansir philstar.com, Kementerian Keuangan memproyeksikan potensi penerimaan negara dari pengenaan PPN pada layanan digital sekitar US$10 miliar atau Rp144,8 triliun.

Namun, pembahasan mengenai RUU tersebut belum berlanjut karena pemerintah dan DPR sama-sama berfokus mengesahkan UU Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE) yang mendesak untuk memulihkan ekonomi dari pandemi Covid-19. (kaw)

Baca Juga: Penerimaan PPh Pasal 26 dan PPh Final Tumbuh Positif, Ini Sebabnya

Topik : Filipina, pajak digital, PPN, transaksi elektronik

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 19 Juli 2021 | 10:14 WIB
REVISI UU KUP

PPnBM Diganti PPN Bertarif Lebih Tinggi, Penerimaan Pajak Bisa Naik

Senin, 19 Juli 2021 | 09:30 WIB
RESENSI JURNAL

Mitigasi Kendala PPN dengan Blockchain

Minggu, 18 Juli 2021 | 08:00 WIB
REVISI UU KUP

Jika Tarif PPN Naik Jadi 12%, Ini Potensi Penerimaan Pajaknya

Sabtu, 17 Juli 2021 | 14:03 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang dan Jasa Dijadikan Objek PPN, Ini Kata DJP

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah

Selasa, 27 Juli 2021 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani Paparkan Sederet Kebijakan Pajak