BERITA TERKINI
Ilustrasi.Â
MANILA, DDTCNews – Kementerian Perdagangan dan Industri Filipina (Department of Trade and Industry/DTI) ikut mendukung pengesahan RUU Perpajakan Digital untuk mengenakan pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik.
Menteri Perdagangan dan Industri Ramon Lopez mengatakan pemerintah saat ini juga tengah mengusulkan RUU Transaksi Internet untuk mendukung terciptanya ekonomi digital yang baik di Filipina. Melalui RUU tersebut, akan terbentuk Biro Perdagangan Elektronik yang bekerja di bawah DTI.
"Pada akhirnya, ekonomi digital di Filipina akan ditandai dengan infrastruktur yang memadai, tata kelola yang efisien, serta tenaga kerja yang siap di masa depan," katanya, dikutip pada Selasa (27/4/2021).
Lopez mengatakan Biro Perdagangan Elektronik akan bertugas mengatur semua transaksi perdagangan elektronik di Filipina. Nantinya, biro tersebut akan berkoordinasi dengan Bureau of Internal Revenue (BIR) yang akan mengumpulkan pajak dari setiap layanan digital.
Menurutnya, pemerintah terus berupaya mendorong semua kegiatan bisnis di Filipina berjalan secara elektronik.
Khusus pada DTI, telah tersedia berbagai layanan digital, seperti layanan pengajuan pendaftaran nama bisnis atau importir yang membutuhkan izin komoditas impor, produsen yang meminta persetujuan untuk lisensi Standar Nasional Filipina, serta kontraktor yang mengajukan atau memperbarui lisensi usaha.
Di bidang perpajakan, RUU Perpajakan Digital telah diajukan sejak 2020 dan mulai dibahas bersama komite keuangan DPR. Dalam pembahasannya, komite setuju setiap transaksi digital di Filipina dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12%.
Dilansir philstar.com, Kementerian Keuangan memproyeksikan potensi penerimaan negara dari pengenaan PPN pada layanan digital sekitar US$10 miliar atau Rp144,8 triliun.
Namun, pembahasan mengenai RUU tersebut belum berlanjut karena pemerintah dan DPR sama-sama berfokus mengesahkan UU Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE) yang mendesak untuk memulihkan ekonomi dari pandemi Covid-19. (kaw)
