Review
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Duh, 75% Penyedia Strategis ke Pemerintah Berbasis di Negara Tax Haven

A+
A-
5
A+
A-
5
Duh, 75% Penyedia Strategis ke Pemerintah Berbasis di Negara Tax Haven

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Laporan dari Demos – lembaga think tank Inggris – mengungkapkan hampir tiga perempat dari pemasok atau penyedia strategis (strategic suppliers) ke pemerintah memiliki basis operasi di negara tax haven.

Berdasarkan hasil estimasi, pemasok strategis – organisasi yang menerima dana senilai 100 juta pound sterling (atau setara Rp1,8 triliun) dari pendapatan pemerintah – menghabiskan sekitar seperlima dari total pengeluaran pengadaan (procurement spend) milik pemerintah pusat.

“Sesat jika pemerintah terus memberi sejumlah besar dana dari pembayar pajak kepada perusahaan besar yang mempraktikkan penghindaran pajak bahkan dalam skala yang mengkhawatirkan,” kata Margaret Hodge, anggota parlemen dari Partai Buruh, Minggu (20/10/2019).

Baca Juga: Perusahaan Terdaftar di Tax Haven Tidak Mendapat Dana Bailout Covid-19

Secara lebih rinci, laporan itu menyebut 25 dari 34 pemasok strategis pemerintah beroperasi di daerah lepas pantai (offshore centres). Dari jumlah tersebut, 19 diantaranya beroperasi di yurisdiksi yang masuk dalam daftar hitam atau daftar abu-abu Uni Eropa.

Hal ini berarti perusahaan itu beroperasi di negara yang dianggap tidak memenuhi standar internasional UE terkait perilaku pajak yang baik. Padahal, menurut Demos, pengadaan publik adalah peluang terbaik yang dimiliki pemerintah untuk menunjukkan seperti apa bisnis yang baik di Inggris.

“Pengadaan pemerintah dapat menjadi kekuatan luar biasa untuk kebaikan Inggris, di luar sektor publik dan dalam perekonomian secara lebih luas,” kata Rose Lasko-Skinner, peneliti dari Demos.

Baca Juga: Jelang 4 Tahun Hari Jadi, DDTCNews Bagi-Bagi Hadiah! Mau?

Anggaran untuk pengadaan itu merupakan pengeluaran terbesar bagi pemerintah Inggris yang nilainya mencapai 284 miliar pound sterling (setara Rp5,1 kuadriliun). Selain itu, laporan itu juga menyebut perusahaan raksasa multinasional terus menekan kontribusi pajak mereka.

OECD memperkirakan sekitar 78 miliar pound sterling sampai dengan 186 miliar pound sterling (setara Rp3,3 kuadriliun) dari pendapatan global hilang setiap tahunnya akibat praktik base erosion and profit shifting (BEPS) yang dilakukan perusahaan multinasional.

Selain itu, anggota partai Buruh Lord Haskel berujar pemanfaatan yang agresif atas fasilitas dari negara tax haven dapat mendistorsi persaingan usaha.

Baca Juga: Efek Corona, Penerimaan Pajak yang Hilang Tembus Rp1.311 Triliun

“Sudah terlalu lama perusahaan digital global gagal membayar bagian pajak secara adil. Bahkan, mereka dihadiahi kontrak dari pemerintah, yang membuat perusahaan Inggris berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam persaingan,” ungkapnya, seperti dilansir The Guardian. (kaw)

Topik : Inggris, tax haven, daftar hitam, Uni Eropa, UE
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 24 Maret 2020 | 15:07 WIB
INGGRIS
Kamis, 12 Maret 2020 | 11:50 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:41 WIB
KABUPATEN BANTUL
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:00 WIB
AZERBAIJAN
Rabu, 27 Mei 2020 | 17:09 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:51 WIB
JAWA BARAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:48 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:43 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:37 WIB
TIPS E-BILLING
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:19 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:06 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI