Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Duh, 75% Penyedia Strategis ke Pemerintah Berbasis di Negara Tax Haven

5
5

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Laporan dari Demos – lembaga think tank Inggris – mengungkapkan hampir tiga perempat dari pemasok atau penyedia strategis (strategic suppliers) ke pemerintah memiliki basis operasi di negara tax haven.

Berdasarkan hasil estimasi, pemasok strategis – organisasi yang menerima dana senilai 100 juta pound sterling (atau setara Rp1,8 triliun) dari pendapatan pemerintah – menghabiskan sekitar seperlima dari total pengeluaran pengadaan (procurement spend) milik pemerintah pusat.

“Sesat jika pemerintah terus memberi sejumlah besar dana dari pembayar pajak kepada perusahaan besar yang mempraktikkan penghindaran pajak bahkan dalam skala yang mengkhawatirkan,” kata Margaret Hodge, anggota parlemen dari Partai Buruh, Minggu (20/10/2019).

Baca Juga: Negara Ini Tolak Wacana Pajak Penerbangan

Secara lebih rinci, laporan itu menyebut 25 dari 34 pemasok strategis pemerintah beroperasi di daerah lepas pantai (offshore centres). Dari jumlah tersebut, 19 diantaranya beroperasi di yurisdiksi yang masuk dalam daftar hitam atau daftar abu-abu Uni Eropa.

Hal ini berarti perusahaan itu beroperasi di negara yang dianggap tidak memenuhi standar internasional UE terkait perilaku pajak yang baik. Padahal, menurut Demos, pengadaan publik adalah peluang terbaik yang dimiliki pemerintah untuk menunjukkan seperti apa bisnis yang baik di Inggris.

“Pengadaan pemerintah dapat menjadi kekuatan luar biasa untuk kebaikan Inggris, di luar sektor publik dan dalam perekonomian secara lebih luas,” kata Rose Lasko-Skinner, peneliti dari Demos.

Baca Juga: Muncul Desakan Penerapan Pajak Penerbangan

Anggaran untuk pengadaan itu merupakan pengeluaran terbesar bagi pemerintah Inggris yang nilainya mencapai 284 miliar pound sterling (setara Rp5,1 kuadriliun). Selain itu, laporan itu juga menyebut perusahaan raksasa multinasional terus menekan kontribusi pajak mereka.

OECD memperkirakan sekitar 78 miliar pound sterling sampai dengan 186 miliar pound sterling (setara Rp3,3 kuadriliun) dari pendapatan global hilang setiap tahunnya akibat praktik base erosion and profit shifting (BEPS) yang dilakukan perusahaan multinasional.

Selain itu, anggota partai Buruh Lord Haskel berujar pemanfaatan yang agresif atas fasilitas dari negara tax haven dapat mendistorsi persaingan usaha.

Baca Juga: Sri Mulyani Kembali Sabet Penghargaan Internasional

“Sudah terlalu lama perusahaan digital global gagal membayar bagian pajak secara adil. Bahkan, mereka dihadiahi kontrak dari pemerintah, yang membuat perusahaan Inggris berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam persaingan,” ungkapnya, seperti dilansir The Guardian. (kaw)

“Sesat jika pemerintah terus memberi sejumlah besar dana dari pembayar pajak kepada perusahaan besar yang mempraktikkan penghindaran pajak bahkan dalam skala yang mengkhawatirkan,” kata Margaret Hodge, anggota parlemen dari Partai Buruh, Minggu (20/10/2019).

Baca Juga: Negara Ini Tolak Wacana Pajak Penerbangan

Secara lebih rinci, laporan itu menyebut 25 dari 34 pemasok strategis pemerintah beroperasi di daerah lepas pantai (offshore centres). Dari jumlah tersebut, 19 diantaranya beroperasi di yurisdiksi yang masuk dalam daftar hitam atau daftar abu-abu Uni Eropa.

Hal ini berarti perusahaan itu beroperasi di negara yang dianggap tidak memenuhi standar internasional UE terkait perilaku pajak yang baik. Padahal, menurut Demos, pengadaan publik adalah peluang terbaik yang dimiliki pemerintah untuk menunjukkan seperti apa bisnis yang baik di Inggris.

“Pengadaan pemerintah dapat menjadi kekuatan luar biasa untuk kebaikan Inggris, di luar sektor publik dan dalam perekonomian secara lebih luas,” kata Rose Lasko-Skinner, peneliti dari Demos.

Baca Juga: Muncul Desakan Penerapan Pajak Penerbangan

Anggaran untuk pengadaan itu merupakan pengeluaran terbesar bagi pemerintah Inggris yang nilainya mencapai 284 miliar pound sterling (setara Rp5,1 kuadriliun). Selain itu, laporan itu juga menyebut perusahaan raksasa multinasional terus menekan kontribusi pajak mereka.

OECD memperkirakan sekitar 78 miliar pound sterling sampai dengan 186 miliar pound sterling (setara Rp3,3 kuadriliun) dari pendapatan global hilang setiap tahunnya akibat praktik base erosion and profit shifting (BEPS) yang dilakukan perusahaan multinasional.

Selain itu, anggota partai Buruh Lord Haskel berujar pemanfaatan yang agresif atas fasilitas dari negara tax haven dapat mendistorsi persaingan usaha.

Baca Juga: Sri Mulyani Kembali Sabet Penghargaan Internasional

“Sudah terlalu lama perusahaan digital global gagal membayar bagian pajak secara adil. Bahkan, mereka dihadiahi kontrak dari pemerintah, yang membuat perusahaan Inggris berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam persaingan,” ungkapnya, seperti dilansir The Guardian. (kaw)

Topik : Inggris, tax haven, daftar hitam, Uni Eropa, UE
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Kamis, 08 September 2016 | 17:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Kamis, 14 November 2019 | 19:22 WIB
FILIPINA
Kamis, 14 November 2019 | 11:14 WIB
UNI EROPA
Rabu, 13 November 2019 | 13:40 WIB
SINGAPURA
Selasa, 12 November 2019 | 15:38 WIB
LAPORAN PER NEGARA
Selasa, 12 November 2019 | 11:07 WIB
TURKI
Senin, 11 November 2019 | 16:15 WIB
PRANCIS
Senin, 11 November 2019 | 10:42 WIB
EKONOMI DIGITAL
Minggu, 10 November 2019 | 15:40 WIB
FILIPINA
Jum'at, 08 November 2019 | 15:10 WIB
PRANCIS
Jum'at, 08 November 2019 | 11:59 WIB
UNI EROPA