Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Mekanisme Inventarisasi Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Mekanisme Inventarisasi Pajak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Komisi C DPRD meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki tata cara atau mekanisme pencatatan pajak di Badan Pendapatan Daerah.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi HY mengatakan perbaikan pencatatan pajak dapat dilakukan misalnya dengan cara memisahkan inventarisasi objek pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Bila inventarisasi objek dari kedua jenis pajak tersebut dipisah, sambung Rasyidi, Bapenda DKI bisa mengetahui secara persis realisasi rill dari masing-masing jenis pajak. Adapun realisasi setoran dari PKB dan BBNKB per 6 Oktober sudah mencapai Rp10,1 triliun.

Baca Juga: Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

"Kalau Bapenda hitungnya digabung seperti itu, dari Komisi C meminta supaya dipisahkan saja antara BBNKB dengan PKB," katanya dikutip dari laman resmi DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Khoirudin menuturkan Bapenda perlu berkoordinasi dengan Komisi C dalam menyajikan pencatatan realisasi pajak daerah yang transparan. Hal ini diperlukan agar pendapatan asli daerah bisa maksimal.

"Sampai hari ini pun kami belum dapat hitung-hitungan matematisnya. Saya pikir ini kita antar pemerintah harusnya bisa dapatkan data itu, jadi banyak usaha yang dimaksimalkan pendapatan pajak kita," ujar Khoirudin.

Baca Juga: Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati menjelaskan otoritas akan terus melakukan penyempurnaan terhadap pencatatan penerimaan pajak daerah 2021 dengan baik, akuntabel, dan transparan.

"Kami akan coba cek berapa yang masih belum dan yang sudah mendaftar. Karena data itu yang akan kami jadikan untuk kami menghitung berapa riilnya yang kami akan terima di akhir 2021," tuturnya. (rig)

Baca Juga: PPN Final pada UU HPP Hanya Penyempurnaan Aturan, Simak Penjelasan DJP
Topik : provinsi dki jakarta, pajak kendaraan bermotor, BBNKB, komisi C, DPRD, pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 11:25 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Dapatkan Meterai Elektronik, Peruri Jelaskan Dua Saluran Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 11:08 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Program Perluasan & Penguatan Basis Pajak Selama 2011-2020

Senin, 06 Desember 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Digitalisasi Transaksi Pajak di Daerah Terus Bertambah, Ini Rinciannya

Senin, 06 Desember 2021 | 10:30 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

98 Orang Daftar Calon Hakim Agung, Baru 5 yang Selesaikan Registrasi

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim