Berita
Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:45 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KOTA PALEMBANG
Fokus
Literasi
Kamis, 05 Agustus 2021 | 12:09 WIB
PEMERIKSAAN PAJAK (21)
Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL
Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 04 Agustus 2021 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

DPR: Tidak Mungkin Ada Keringanan Pajak dengan Larangan PHK

A+
A-
0
A+
A-
0
DPR: Tidak Mungkin Ada Keringanan Pajak dengan Larangan PHK

Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - DPR RI menilai gugatan yang diajukan pemohon Perkara No. 37/PUU-XVIII/2020 terkait dengan penurunan pajak penghasilan (PPh) badan dan pengenaan pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) pada UU No. 2/2020 tidak tepat.

Di hadapan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), perwakilan DPR RI Misbakhun tidak mungkin dibuat aturan pemberian keringanan pajak dibarengi dengan adanya larangan PHK.

"DPR menerangkan pelarangan PHK tidak dapat diberlakukan pemerintah mengingat kondisi keuangan setiap perusahaan tidak sama satu sama lainnya. Keringan pajak diberikan dengan harapan mampu menstimulasi perkembangan perusahaan," ujar Misbakhun, dikutip Jumat (16/10/2020).

Baca Juga: DPR Pantau Dinamika Pencapaian Konsensus Global Pajak Digital

Menurut dia, ketentuan mengenai hubungan industrial antara pemberi kerja dengan pekerja sudah diatur melalui UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pada UU tersebut, telah diatur mengenai PHK dan mengenai perjanjian kerja. "Ketenagakerjaan merupakan hubungan perdata antara pekerja dan pemberi kerja," ujar Misbakhun.

Mengenai pengenaan pajak baik PPh, pajak pertambahan nilai (PPN), hingga pajak transaksi elektronik (PTE), gugatan dari pemohon Perkara No. 37/PUU-XVIII/2020 yang meminta agar perlakuan pajak atas PMSE diatur dalam UU tersendiri tidak beralasan menurut hukum.

Baca Juga: Banggar DPR Minta Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk Tangani Pandemi

Misbakhun menerangkan perlakuan perpajakan atas PMSE perlu diatur untuk menambah objek pajak baru yang bisa dipungut oleh negara guna meningkatkan tax ratio.

Ketentuan perpajakan PMSE juga diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan digital yang berkembang cepat serta menciptakan level playing field antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha PMSE asing yang bertransaksi dengan konsumen di Indonesia tanpa kehadiran fisik.

"Pelaku usaha ekonomi digital di luar negeri mendapatkan penghasilan signifikan dari Indonesia, tanpa perlu membayar pajak. Untuk itu, pemajakan PMSE diharapkan menjadi sumber penting pendapatan negara mengingat nilai transaksinya yang besar di masa akan datang," ujar Misbakhun.

Baca Juga: Begini Respons DJP Terhadap Usulan Kenaikan PTKP

Bila pemajakan atas PMSE tidak segera diterapkan, Misbakhun berargumen akan ada kekosongan hukum dan mendorong penghindaran serta pengelakan pajak. Kekosongan hukum ini tidak dapat diatasi dengan prosedur pembuatan UU biasa pada masa pandemi Covid-19.

Untuk diketahui, pemohon Perkara No. 37/PUU-XVIII/2020 berpandangan penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% pada 2020 dan 2021 serta menjadi 20% pada 2022 melalui UU No. 2/2020 yang tidak diiringi dengan pelarangan PHK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Lebih lanjut, perlakuan pajak PMSE juga dipandang bertentangan dengan Pasal 23A dan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 serta Putusan MK No. 138/PUU-VII 2009 dan No. 1/PUU-II/2014 yang mewajibkan adanya UU tersendiri dalam pengaturan perpajakan.

Baca Juga: Banggar DPR Minta Pemerintah Tidak Ubah Skema Subsidi Listrik

Pemohon Perkara No. 37/PUU-XVIII/2020 adalah badan hukum bernama Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika) serta 3 orang bernama Desiana Samosir, Muhammad Maulana, dan Syamsuddin Alimsyah. (Bsi)

Topik : sidang MK, Perpu 1/2020, DPR, pajak PMSE

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 10 Juni 2021 | 14:26 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Beredar Draf Revisi UU KUP, Ini Kata DJP

Rabu, 09 Juni 2021 | 17:33 WIB
KEM-PPKF 2022

Cukup Lebar, Rentang Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Disepakati 5,2%-5,8%

Selasa, 08 Juni 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dapat 6 Rekomendasi dari Panja Penerimaan Negara, Ini Kata Sri Mulyani

Sabtu, 05 Juni 2021 | 06:01 WIB
RUU KUP

Surat Presiden Soal Revisi UU KUP Belum Dibahas Komisi XI

berita pilihan

Kamis, 05 Agustus 2021 | 12:09 WIB
PEMERIKSAAN PAJAK (21)

Ruang Lingkup dan Standar Pemeriksaan Pajak untuk Tujuan Lain

Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:45 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Keluar dari Resesi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2021 Capai 7,07%

Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Transaksi Elektronik Tidak Akan Diterapkan? Ini Kata BKF

Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Musisi

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KOTA PALEMBANG

Genjot Penerimaan Pajak, e-Tax Bakal Dipasang di 4.000 Tempat Usaha

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Terlibat Pengelakan Pajak, Bank Ini Akhirnya Bayar Denda Rp80 Miliar

Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menyikapi Kasus Pinjaman Intragrup Saat Krisis Ekonomi

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:30 WIB
UNI EROPA

Tahun Depan, Warga Negara Asing yang Berkunjung Harus Bayar Pajak

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Pakai ATP dalam Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak